Kepala Kortas Tipikor Polri, Irjen Totok Suharyanto, mengatakan pemeriksaan terhadap pejabat maupun pihak terkait dari Kementerian ESDM akan dilakukan dalam waktu dekat sebagai bagian dari proses penyidikan.
Menurut Totok, hingga kini penyidik telah memeriksa 16 saksi. Sementara itu, masih ada 18 saksi lainnya yang akan kembali dipanggil setelah sebelumnya belum memenuhi undangan pemeriksaan.
Selain meminta keterangan para saksi, penyidik juga telah menelaah sejumlah dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan batu bara. Dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan indikasi adanya tindak pidana korupsi sehingga perkara resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Sebelumnya, Kortas Tipikor Polri menyelidiki dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam pengadaan serta pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU selama periode 2018–2026. Penyidikan resmi dimulai pada 4 Juli 2026.
Dalam proses penyelidikan, polisi menemukan dugaan penyimpangan yang melibatkan sejumlah perusahaan, termasuk PT OBP dan PT BRA. Dugaan pelanggaran tersebut mencakup manipulasi kualitas dan kuantitas batu bara, hingga ketidaksesuaian nilai pembayaran maupun kontrak.
Direktur Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri, Brigjen Robertus, menyebut dugaan praktik tersebut berpotensi mengganggu distribusi batu bara ke sejumlah PLTU. Dampaknya, pasokan listrik di berbagai wilayah, seperti Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga sebagian Jabodetabek, mengalami pemadaman.
Penyidik memperkirakan dugaan korupsi tersebut menyebabkan kerugian negara sekitar Rp5 triliun. Hingga kini, penyidikan masih terus berlangsung untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut.
You must be logged in to post a comment Login