YOGYAKARTA, NORTON NEWS – Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) memberikan tanggapan terkait dugaan pengerahan kelompok preman atau organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam menghadapi massa demonstrasi di Yogyakarta. Kepolisian membantah adanya instruksi maupun mobilisasi kelompok masyarakat untuk berhadapan dengan para demonstran.
Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo menegaskan bahwa kehadiran sejumlah warga di tengah kericuhan aksi unjuk rasa bukan merupakan hasil pengerahan oleh kepolisian.
Menurut Langgeng, kemunculan kelompok masyarakat tersebut berkaitan dengan dinamika di lapangan setelah aksi demonstrasi berujung ricuh. Ia menyebut sejumlah warga merasa terganggu dengan tindakan anarkistis yang terjadi di kawasan Yogyakarta.
Langgeng juga menegaskan bahwa kepolisian tidak pernah memanfaatkan organisasi masyarakat untuk menghadapi peserta aksi.
“Jangan ada anggapan polisi memanfaatkan ormas. Sejak awal kami bersama para lurah sudah mengimbau agar warga tidak ikut-ikutan turun ke jalan,” kata Langgeng.
Ia turut menjelaskan bahwa Jaga Warga bukan merupakan organisasi yang dibentuk untuk melakukan tindakan represif. Program tersebut merupakan sistem keamanan lingkungan berbasis masyarakat yang dibentuk untuk membantu menjaga ketertiban di tingkat desa.
Kericuhan Demo Jadi Perhatian Kepolisian
Dugaan pengerahan kelompok masyarakat tersebut mencuat setelah sejumlah demonstrasi di Yogyakarta diwarnai kericuhan. Salah satunya terjadi pada 28 Oktober 2026 di kawasan Malioboro dan sekitar Gedung DPRD DIY.
Dalam peristiwa tersebut, sejumlah peserta aksi mengaku melihat kelompok orang berpakaian sipil yang diduga melakukan provokasi dan berada di sekitar barisan aparat kepolisian.
Kelompok tersebut juga dilaporkan membawa sejumlah benda yang berpotensi digunakan untuk melakukan kekerasan. Dugaan keterlibatan kelompok tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai pihak yang menggerakkan mereka.
Sebelumnya, Kapolda DIY juga menyatakan bahwa kelompok yang berada di kawasan Malioboro saat kericuhan bukan merupakan anggota Jaga Warga.
“Jadi, yang di Malioboro itu bukan Jaga Warga. Di situ ada komunitas andong, komunitas becak, dan komunitas lainnya. Di situ juga ada laporan menyangkut premanisme,” kata Langgeng dalam keterangannya pada 7 November 2026.
Polda DIY Bentuk Tim Pencari Fakta
Selain memberikan klarifikasi mengenai dugaan pengerahan ormas, Polda DIY menyatakan akan melibatkan sejumlah pihak untuk mengusut rangkaian kericuhan demonstrasi yang terjadi pada 10 November 2026.
Pelaksana Tugas Kabid Humas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari menyampaikan bahwa kepolisian berencana membentuk tim pencari fakta dengan melibatkan Universitas Gadjah Mada (UGM), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Ombudsman.
“Nanti kita akan membentuk tim pencari fakta melibatkan kampus UGM, Komnas HAM, dan Ombudsman juga. Jadi untuk yang dilakukan penyelidikan pemeriksaan oleh Pak Dirkrimum nanti kita membentuk juga tim pencari fakta itu dengan melibatkan unsur tadi,” kata Novita.
Dalam perkembangan penanganan kasus tersebut, polisi sempat mengamankan 157 orang yang diduga berkaitan dengan kericuhan demonstrasi. Setelah menjalani pemeriksaan, sebagian besar dari mereka dipulangkan karena tidak ditemukan bukti kuat keterlibatan dalam tindak pidana.
Polda DIY menyebut masih melakukan pendalaman terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam tindakan anarkistis selama demonstrasi berlangsung.
Di sisi lain, dugaan keterlibatan kelompok preman dalam aksi demonstrasi masih menjadi perhatian sejumlah elemen masyarakat. Pengusutan secara transparan dinilai penting untuk memastikan tidak ada intimidasi maupun kekerasan terhadap warga yang menyampaikan pendapat di muka umum.
You must be logged in to post a comment Login