Untuk pertama kalinya dalam lebih dari enam puluh tahun, Majelis Nasional atau parlemen Prancis berhasil menjatuhkan pemerintahan yang berkuasa melalui persetujuan mosi tidak percaya.
Mosi ini tidak dipercaya telah diajukan oleh kelompok kiri radikal dengan dukungan dari partai sayap kanan ekstrem yang dipimpin oleh Marine Le Pen, oposisi utama pemerintah.
Dalam pemungutan suara, mayoritas yaitu 331 dari total 577 anggota parlemen setuju untuk menyingkirkan pemerintahan Barnier.
Ketua parlemen, Yael Braun-Pivet, mengonfirmasi bahwa Barnier sekarang harus “mengajukan pengunduran dirinya” kepada Macron dan kemudian menutup sesi tersebut.
Penggulingan ini menjadikan Barnier sebagai Perdana Menteri Prancis dengan masa jabatan tersingkat. Ia baru saja diangkat oleh Presiden Emmanuel Macron sebagai Perdana Menteri pada 5 September lalu.
Presiden Emmanuel Macron sekarang menghadapi pilihan yang sulit untuk menunjuk pengganti Barnier yang tepat, sementara masa jabatan kepresidenannya masih lebih dari dua tahun lagi.
Beberapa pejabat, terutama dari pihak oposisi, bahkan mendesak Macron untuk mengundurkan diri sebagai presiden guna menyelesaikan kebuntuan politik di negara Eropa tersebut.
Eric Coquerel, seorang anggota parlemen dari sayap kiri radikal, menyatakan bahwa mosi terhadap Barnier merupakan “akhir dari masa jabatan Emmanuel Macron.”
Namun, Macron menolak saran itu dengan menyebutnya sebagai “fiksi politik.”
“Komentar seperti itu benar-benar tidak pantas,” ujarnya saat berkunjung ke Arab Saudi pada hari Selasa.
Sementara itu, Macron dikabarkan akan segera menunjuk perdana menteri baru. Presiden tersebut dilaporkan akan memberikan pernyataan dalam pidato publik pada Kamis pagi waktu setempat.
You must be logged in to post a comment Login