Riyadh,NortonNews.com – Arab Saudi mengumumkan pembentukan koalisi pertahanan maritim internasional di kawasan Laut Merah sebagai respons atas blokade maritim yang dilakukan kelompok Houthi di Yaman. Pembentukan aliansi ini bertujuan memperkuat kerja sama internasional di tengah meningkatnya ketegangan kawasan serta serangkaian serangan yang mengancam jalur pelayaran penting di wilayah tersebut.
Berdasarkan laporan Al Arabiya dan Anadolu Agency, Jumat (31/7/2026), pembentukan koalisi diumumkan Kementerian Pertahanan Arab Saudi usai pertemuan yang digelar di Riyadh pada Kamis (30/7) waktu setempat. Forum tersebut dihadiri oleh delegasi dari 43 negara serta perwakilan Uni Eropa.
Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan Arab Saudi menyebut koalisi ini dibentuk untuk menjaga keamanan jalur pelayaran internasional, menjamin kebebasan navigasi, serta melindungi kelancaran perdagangan global, khususnya di kawasan Laut Merah, Selat Bab el-Mandeb, dan Teluk Aden.Langkah pembentukan koalisi tersebut muncul setelah kelompok Houthi yang didukung Iran memberlakukan blokade maritim terhadap Arab Saudi sejak 20 Juli. Selain itu, Houthi mengklaim telah melancarkan serangan terhadap sejumlah kapal yang memiliki keterkaitan dengan Saudi di kawasan Laut Merah karena dinilai melanggar blokade yang mereka tetapkan.
Dilansir dari Detik.com – Sejauh ini, pembentukan koalisi pertahanan maritim tersebut telah mendapat dukungan dari 14 negara, termasuk Arab Saudi, dari total 43 negara yang menghadiri pertemuan di Riyadh. Negara-negara yang ikut menandatangani pernyataan bersama antara lain Kuwait, Bahrain, Qatar, Turki, Pakistan, Yordania, Mesir, Sudan, Somalia, Djibouti, dan Bangladesh.
Amerika Serikat (AS) turut menghadiri pertemuan tersebut melalui perwakilan militer, yakni Komandan Pusat Komando Pasukan Korps Marinir AS (MARCENT) Letnan Jenderal Joseph Clearfield, bersama atase pertahanan Kedutaan Besar AS di Riyadh.
Dalam deklarasi bersama, negara-negara pendiri menegaskan bahwa koalisi ini dibentuk semata-mata untuk tujuan pertahanan. Aliansi tersebut tidak ditujukan kepada negara, organisasi, maupun blok internasional tertentu, serta akan menjalankan seluruh kegiatannya sesuai hukum internasional dengan tetap menghormati kedaulatan setiap negara dan menjamin kebebasan navigasi.
Pernyataan itu juga menetapkan Arab Saudi sebagai negara penggagas sekaligus pemimpin koalisi. Riyadh dipilih sebagai lokasi markas permanen aliansi tersebut. Selain itu, para peserta pertemuan membahas rancangan piagam koalisi, struktur organisasi, sistem komando dan kendali, hingga mekanisme operasional yang akan diterapkan ke depan.
Kementerian Pertahanan Arab Saudi menyatakan seluruh peserta telah mencapai kesepakatan terkait tahapan akhir pembentukan koalisi, termasuk penyelesaian draf final piagam. Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi peluncuran resmi koalisi sekaligus dimulainya operasional.
Menurut Kementerian Pertahanan Saudi, koalisi pertahanan maritim ini merupakan inisiatif internasional yang bersifat terbuka bagi seluruh negara yang ingin berpartisipasi.
“Peluang tetap terbuka bagi negara-negara lain untuk bergabung dalam piagam koalisi setelah menyelesaikan prosedur nasional masing-masing,” demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Saudi.
You must be logged in to post a comment Login