Sebanyak 15 unit rumah dinas yang berada di area tersebut ditertibkan oleh PAM Jaya bersama Pemerintah Kota Jakarta Pusat. Langkah ini memicu penolakan dari sejumlah penghuni lama yang masih bertahan di lokasi.
Meski mendapat protes, proses pengosongan tetap dilanjutkan karena lahan tersebut berada dalam kawasan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pejompongan I, yang merupakan salah satu objek vital penyedia air bersih bagi warga Jakarta.
PAM Jaya menegaskan bahwa pengosongan dilakukan berdasarkan dasar hukum yang jelas. Lahan tersebut tercatat sebagai aset perusahaan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2699/Bendungan Hilir.
Rumah dinas itu sebelumnya digunakan oleh pegawai operasional dengan izin hunian (SIP) sejak tahun 1980. Namun, izin tersebut telah berakhir sehingga perlu dilakukan penataan ulang.
Selain alasan administrasi, faktor keamanan juga menjadi pertimbangan utama. Lokasi rumah yang berdekatan langsung dengan reservoir dinilai perlu steril demi menjaga kualitas dan distribusi air bersih.
Proses penertiban dilakukan secara terkoordinasi oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat dengan pengamanan ketat dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, hingga Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
Pemerintah menyebut seluruh tahapan telah ditempuh sesuai prosedur, mulai dari pembinaan, surat peringatan, hingga eksekusi pengosongan sesuai aturan Pergub DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016.
Hingga siang hari, situasi di lokasi berangsur kondusif meski sebagian warga masih terlihat bertahan dan memantau proses pengosongan di sekitar area tersebut.
You must be logged in to post a comment Login