Pemerintah Targetkan 100 Juta Warga Terdaftar dalam Sistem Bansos Digital Mulai 10 November 2026

JAKARTA, NortonNews.com – Pemerintah Indonesia bersiap meluncurkan sistem digitalisasi bantuan sosial (bansos) secara nasional pada 10 November 2026. Melalui sistem berbasis teknologi digital atau Government Technology(GovTech), pemerintah menargetkan lebih dari 100 juta warga terdaftar sebagai calon penerima bantuan sosial yang memenuhi kriteria.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa hingga Selasa (27/10/2026), sekitar 60 juta orang telah tercatat dalam sistem bansos digital tersebut. Jumlah itu diharapkan meningkat hingga melampaui 100 juta orang ketika program diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada November mendatang.

Di lansir dari pemberitaan DetikFinance – Luhut menyampaikan bahwa pemerintah telah mengusulkan peluncuran sistem tersebut kepada Presiden. Program ini dikembangkan untuk memperbaiki proses pendataan penerima bantuan sekaligus memastikan dukungan pemerintah diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Penerapan teknologi digital diharapkan menjadi salah satu langkah untuk memperbaiki tata kelola bantuan sosial. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, pemerintah ingin mengurangi kesalahan dalam menentukan penerima, baik ketika bantuan diberikan kepada masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan maupun ketika warga yang berhak justru tidak tercatat dalam data penerima.

Menurut Luhut, pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menjadi bagian penting dalam pengembangan sistem tersebut. Teknologi diharapkan dapat membantu pemerintah melakukan pengawasan terhadap data serta proses penyaluran bantuan secara lebih efektif.

Pemerintah Perluas Pendataan Penerima Bansos

Peningkatan jumlah warga yang terdaftar menjadi salah satu sasaran utama menjelang peluncuran bansos digital. Pemerintah berharap proses pendataan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang memenuhi persyaratan, sehingga tidak ada kelompok yang membutuhkan bantuan tetapi tertinggal dari sistem administrasi.

Luhut menjelaskan bahwa jumlah pendaftar yang telah mencapai sekitar 60 juta orang merupakan perkembangan dari proses pendataan yang sedang berjalan. Pemerintah kemudian menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi lebih dari 100 juta orang pada 10 November 2026.

Target tersebut tidak hanya berkaitan dengan penambahan jumlah orang dalam basis data. Pemerintah juga ingin memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dapat digunakan untuk memperbaiki ketepatan penyaluran bantuan sosial.

Selama ini, persoalan data menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program bantuan pemerintah. Data yang belum diperbarui atau tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat berpotensi menyebabkan bantuan tidak diterima oleh pihak yang seharusnya memenuhi kriteria.

Melalui sistem digital, pemerintah berharap proses pencatatan dan pemeriksaan data dapat dilakukan secara lebih terarah. Informasi mengenai calon penerima diharapkan dapat menjadi dasar untuk menilai kelayakan masyarakat berdasarkan ketentuan program bantuan yang berlaku.

Meski demikian, jumlah warga yang sudah tercatat dalam sistem tidak serta-merta berarti seluruhnya telah menerima bantuan. Status pendaftaran, hasil verifikasi kelayakan, dan realisasi penyaluran merupakan tahapan yang berbeda. Masyarakat tetap perlu memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah sebelum dinyatakan sebagai penerima manfaat.

Teknologi AI Diharapkan Mengurangi Kesalahan Penyaluran

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam penerapan bansos digital adalah penggunaan kecerdasan buatan untuk membantu pengawasan. Teknologi ini diharapkan dapat mendukung pengolahan data dalam jumlah besar sehingga proses pemeriksaan dapat berlangsung lebih efektif.

Luhut menilai penggunaan teknologi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan penyaluran bantuan yang lebih adil. Sistem yang terintegrasi diharapkan membantu mengidentifikasi ketidaksesuaian data serta memperkecil kemungkinan bantuan diberikan kepada masyarakat yang tidak berhak.

Dalam pelaksanaannya, terdapat dua jenis kesalahan yang perlu dihindari. Pertama, exclusion error, yaitu kondisi ketika masyarakat yang sebenarnya memenuhi persyaratan justru tidak masuk dalam daftar penerima bantuan. Kedua, inclusion error, yakni keadaan ketika masyarakat yang tidak memenuhi kriteria justru tercatat sebagai penerima.

Kedua persoalan tersebut dapat memengaruhi efektivitas program perlindungan sosial. Apabila data tidak akurat, bantuan berisiko tidak menjangkau kelompok yang membutuhkan. Sebaliknya, bantuan yang diberikan kepada pihak yang tidak memenuhi ketentuan dapat mengurangi efektivitas penggunaan anggaran pemerintah.

Sebelumnya, Dewan Ekonomi Nasional juga menyampaikan hasil uji coba digitalisasi perlindungan sosial di Bali. Berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Presiden, uji coba tersebut menunjukkan penurunan exclusion errorsebesar 24,1 persen dan inclusion error sebesar 4,1 persen.

Hasil uji coba itu menjadi salah satu dasar optimisme pemerintah terhadap pemanfaatan sistem digital. Namun, hasil tersebut merupakan temuan dari pelaksanaan uji coba dan tidak otomatis menjamin bahwa seluruh kesalahan akan hilang ketika program diterapkan secara nasional. Pelaksanaan program tetap membutuhkan pemeriksaan data, pembaruan informasi, serta pengawasan yang berkelanjutan.

Pendataan Digital Terus Diperluas ke Daerah

Sebelum peluncuran nasional, pemerintah telah menjalankan pengembangan dan uji coba digitalisasi perlindungan sosial di berbagai daerah. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mochamad Firman Hidayat, sebelumnya melaporkan bahwa uji coba program tersebut telah menjangkau 514 kabupaten dan kota di Indonesia.

Dalam laporan pada 20 Oktober 2026, sebanyak 11,5 juta kepala keluarga telah terdaftar dalam program digitalisasi perlindungan sosial. Pemerintah juga melibatkan sekitar 775 ribu Agen Perlinsos untuk membantu masyarakat menjalani proses pendaftaran.

Angka tersebut merupakan data pendaftaran dalam program perlindungan sosial yang disampaikan pada waktu berbeda dari angka 60 juta orang yang disebut Luhut pada 27 Oktober. Karena satuan dan cakupan pendataannya tidak sama, jumlah tersebut tidak dapat langsung dibandingkan sebagai angka yang menunjukkan perkembangan dalam satu kategori data yang identik.

Keterlibatan agen menjadi salah satu cara untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan menggunakan layanan digital secara mandiri. Keberadaan pendamping dibutuhkan agar warga yang memiliki keterbatasan akses teknologi tetap dapat memperoleh informasi dan bantuan dalam proses pendaftaran.

Pemerintah juga menyebutkan bahwa jumlah pendaftar melalui portal perlindungan sosial telah mencapai lebih dari 600 ribu pendaftar per hari berdasarkan data yang disampaikan sebelumnya. Angka tersebut memperlihatkan tingginya aktivitas pendaftaran, meskipun proses verifikasi tetap diperlukan untuk menentukan kelayakan setiap pengajuan.

Perluasan pendataan ke berbagai daerah menjadi penting karena kondisi sosial dan ekonomi masyarakat tidak selalu sama. Sistem yang digunakan pemerintah harus mampu mengakomodasi informasi dari berbagai wilayah sekaligus memperhatikan ketepatan data setiap calon penerima.

Bansos Diarahkan agar Lebih Tepat Sasaran

Digitalisasi perlindungan sosial merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki mekanisme pemberian bantuan kepada masyarakat. Pemerintah ingin memastikan bantuan tidak hanya tercatat dalam sistem administrasi, tetapi juga dapat disalurkan kepada warga yang memenuhi persyaratan.

Selain perbaikan data, pemerintah sebelumnya juga menyampaikan rencana untuk mengarahkan sebagian mekanisme subsidi menjadi bantuan langsung dalam bentuk transfer tunai. Perubahan tersebut diharapkan membuat dukungan pemerintah lebih dekat dengan penerima manfaat, bukan hanya diberikan melalui subsidi terhadap produk tertentu.

Meski demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut tetap bergantung pada ketentuan masing-masing program. Digitalisasi data, perubahan mekanisme subsidi, dan penyaluran bantuan tunai merupakan hal yang saling berkaitan, tetapi tidak selalu berarti seluruh jenis bantuan akan menggunakan mekanisme yang sama pada waktu bersamaan.

Masyarakat perlu memahami bahwa terdaftar dalam sistem digital bukan jaminan otomatis memperoleh bantuan. Penetapan penerima tetap mengikuti proses verifikasi dan kriteria yang berlaku. Oleh sebab itu, keakuratan identitas dan informasi kondisi sosial ekonomi menjadi bagian penting dalam proses pendataan.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa mekanisme pembaruan data dapat diakses masyarakat. Apabila terdapat informasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, saluran perbaikan dan penyampaian sanggahan diperlukan agar data penerima dapat terus diperbarui.

Peluncuran Nasional Dijadwalkan 10 November 2026

Peluncuran bansos digital secara nasional dijadwalkan berlangsung pada 10 November 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Menjelang tanggal tersebut, pemerintah menargetkan jumlah warga yang terdaftar meningkat dari sekitar 60 juta orang menjadi lebih dari 100 juta orang.

Keberhasilan program nantinya tidak hanya ditentukan oleh banyaknya warga yang masuk ke dalam sistem. Ketepatan verifikasi, kualitas data, kemudahan akses bagi masyarakat, serta pengawasan terhadap penyaluran bantuan juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan.

Penerapan teknologi diharapkan membantu pemerintah memperbaiki proses pendataan dan mengurangi kesalahan dalam menentukan penerima manfaat. Namun, pengawasan manusia dan pembaruan informasi tetap diperlukan agar sistem dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi masyarakat.

Dengan target pendaftaran yang besar, peluncuran pada November mendatang menjadi salah satu tahapan penting dalam pengembangan perlindungan sosial berbasis digital. Pemerintah berharap sistem tersebut dapat membantu menciptakan penyaluran bantuan yang lebih transparan, efektif, dan tepat sasaran bagi masyarakat Indonesia yang memenuhi persyaratan.