Pemerintah Siapkan Skema Pensiun Baru ASN, Beralih ke Sistem Fully Funded

Jakarta, Norton News- Pemerintah mulai mempersiapkan transformasi besar dalam sistem pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Skema lama yang selama ini mengandalkan pembiayaan penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan diarahkan menuju model baru berbasis pendanaan mandiri.

Perubahan ini dikenal sebagai sistem fully funded, yakni mekanisme di mana dana pensiun dihimpun sejak ASN masih aktif bekerja. Dengan skema tersebut, aparatur negara nantinya akan menyisihkan sebagian penghasilan sebagai iuran pensiun yang dikelola secara berkelanjutan. Manfaat yang diterima saat pensiun akan bersumber dari akumulasi dana tersebut, bukan lagi sepenuhnya dari APBN.

Selama ini, pembayaran pensiun PNS menggunakan pola pay as you go, yaitu dana pensiun dibayarkan dari anggaran negara pada tahun berjalan. Pemerintah menilai skema tersebut berisiko dalam jangka panjang karena jumlah pensiunan terus meningkat setiap tahun, sementara rasio antara pegawai aktif dan pensiunan semakin tidak seimbang.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewo menyebut sistem pay as you go membuat beban fiskal negara semakin berat, karena pembayaran pensiun saat ini bergantung pada penerimaan pajak dari masyarakat yang masih bekerja. Ia menilai, jika rasio pensiunan terhadap pegawai aktif terus meningkat pada 2026, sistem tersebut tidak lagi berkelanjutan, dilansir dari PojokBogor.

Melalui penerapan sistem fully funded, pemerintah berharap beban APBN dapat ditekan sekaligus tetap menjamin kepastian manfaat pensiun bagi ASN di masa mendatang. Model ini dinilai memberi dua keuntungan utama: menjaga kesehatan fiskal negara dan memastikan jaminan hari tua tetap terkelola secara stabil.

Meski demikian, pemerintah menegaskan perubahan sistem ini tidak akan dilakukan secara mendadak. Hak para pensiunan yang sudah menerima manfaat dipastikan tetap aman dan tidak mengalami pengurangan. Implementasinya akan dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan regulasi, sistem pengelolaan dana, serta kondisi keuangan negara agar transisi berjalan adil dan berkelanjutan.