Pemerintah Identifikasi 126 Proyek Investasi Terhambat, Perizinan Jadi Fokus Penyelesaian

JAKARTA, NORTON NEWS – Pemerintah mengungkapkan terdapat 126 proyek investasi yang mengalami hambatan atau belum berjalan sesuai rencana. Persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk memastikan kelanjutan proyek sekaligus memberikan kepastian terkait perizinan kepada para investor.

Upaya penyelesaian dilakukan melalui koordinasi antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah mempercepat penyelesaian persoalan administratif dan perizinan yang selama ini menjadi kendala dalam merealisasikan investasi.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, sebelumnya menjelaskan bahwa proses investasi di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait panjangnya birokrasi dan koordinasi antarlembaga.

Menurutnya, proses investasi di Indonesia dapat memerlukan waktu sekitar 4,5 hingga 5 tahun. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu melakukan pembenahan agar investor memperoleh kepastian waktu dalam menjalankan proyeknya.

Pemerintah juga berupaya memperkuat koordinasi melalui pembentukan Desk Investasi di sejumlah wilayah. Fasilitas ini ditujukan untuk membantu investor menyelesaikan berbagai kendala, mulai dari perizinan hingga persoalan teknis di lapangan.

Desk Investasi direncanakan hadir di tujuh wilayah, yakni Batam, Denpasar, Medan, Semarang, Balikpapan, Makassar, dan Jakarta.

Selain memperkuat koordinasi, pemerintah juga menerapkan mekanisme fiktif positif terhadap 287 dari sekitar 560 jenis perizinan. Mekanisme ini memungkinkan permohonan izin dianggap disetujui secara hukum apabila tidak diproses hingga batas waktu yang ditentukan, selama seluruh persyaratan telah dipenuhi.

Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap proyek-proyek investasi yang selama ini tertahan dapat memperoleh kepastian dan segera memasuki tahap pelaksanaan.

Pembenahan perizinan dan penyelesaian hambatan proyek diharapkan mampu meningkatkan realisasi investasi serta memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di berbagai daerah.