PDIP Soroti Dampak Polemik Ijazah Gibran, Gerindra Tegaskan Pemberhentian Wapres Harus Sesuai Konstitusi

JAKARTA, NortonNews.com – Polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra menyampaikan pandangan berbeda terkait dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK). PDIP menilai persoalan tersebut dapat memengaruhi legitimasi politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sedangkan Gerindra menekankan bahwa pemberhentian wakil presiden harus mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam konstitusi.

Di lansir dari CNN Indonesia – Senin (26/10/2026), perbedaan pandangan tersebut muncul setelah MK menangani gugatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024. Putusan tersebut memicu diskusi politik mengenai kedudukan hukum para pemohon, pertimbangan hakim, serta tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan nasional. Sementara itu, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, mengingatkan bahwa setiap langkah politik yang berkaitan dengan pemberhentian wakil presiden harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh dilakukan di luar prosedur konstitusional.

Perbedaan pandangan kedua partai tersebut menunjukkan bahwa persoalan ijazah Gibran tidak hanya menjadi pembahasan mengenai persyaratan pendidikan seorang pejabat negara, tetapi juga berkembang menjadi perdebatan mengenai etika politik, legitimasi kepemimpinan, dan batas kewenangan lembaga negara.

PDIP Menilai Polemik Menjadi Beban Pemerintahan Prabowo

Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa persoalan ijazah Gibran berpotensi menjadi beban bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, polemik tersebut dapat memengaruhi legitimasi politik wakil presiden di mata masyarakat apabila kritik yang berkembang tidak ditanggapi secara memadai.

Pernyataan itu disampaikan Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, pada Rabu (21/10/2026). Ia menilai pemerintah perlu memperhatikan berbagai masukan yang muncul setelah putusan MK mengenai gugatan terhadap keabsahan dokumen pendidikan Gibran.

Hasto juga mengungkapkan bahwa PDIP telah menerima tembusan surat pernyataan bersama dari sejumlah guru besar yang menyoroti persoalan tersebut. Menurutnya, masukan dari kalangan akademisi perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari diskusi publik mengenai etika dan tata kelola pemerintahan.

Ia berpandangan bahwa kritik masyarakat tidak seharusnya diabaikan. Pemerintah, menurut Hasto, perlu menunjukkan kesediaan untuk mendengar dan merespons aspirasi publik agar ketidakpuasan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.

Dalam penjelasannya, Hasto turut menyinggung demonstrasi di Prancis sebagai contoh yang menurutnya dapat menjadi bahan pembelajaran bagi pemerintah. Ia mengingatkan bahwa respons yang dianggap tidak memadai terhadap aspirasi masyarakat berpotensi memperbesar kekecewaan publik.

Meski demikian, pandangan mengenai dampak polemik terhadap legitimasi pemerintahan tersebut merupakan penilaian politik Hasto. Hal itu perlu dibedakan dari putusan hukum yang secara resmi telah dikeluarkan oleh MK.

Gerindra Tekankan Batas Kewenangan Presiden

Berbeda dengan penekanan PDIP terhadap persoalan legitimasi, Azis Subekti dari Fraksi Gerindra menyoroti aspek konstitusional dalam menanggapi polemik tersebut. Ia menyatakan bahwa Presiden Prabowo tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan wakil presiden secara sepihak.

Menurut Azis, tuntutan politik yang mengarah pada pemberhentian Gibran tidak boleh diperlakukan seolah-olah menjadi kewajiban konstitusional Presiden. Pemberhentian presiden maupun wakil presiden telah memiliki mekanisme tersendiri yang diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945.

Ia menegaskan bahwa proses pemberhentian pejabat yang menduduki jabatan presiden atau wakil presiden harus didasarkan pada alasan dan pembuktian sesuai ketentuan konstitusi. Karena itu, desakan politik tidak dengan sendirinya dapat menggantikan prosedur hukum yang telah ditetapkan.

Azis juga mengingatkan agar putusan MK tidak ditafsirkan melebihi apa yang tercantum dalam amar putusan. Menurutnya, tidak tepat apabila suatu putusan dianggap memerintahkan pemberhentian wakil presiden apabila perintah tersebut memang tidak terdapat dalam amar putusan.

Pandangan tersebut menekankan pentingnya membedakan antara pertimbangan hukum yang disampaikan hakim dan keputusan akhir yang menentukan akibat hukum suatu perkara.

Azis turut mengingatkan bahwa perdebatan politik seharusnya tidak mengalihkan perhatian pemerintah dan para elite dari persoalan masyarakat. Ia menilai waktu dan energi politik perlu diarahkan pada upaya memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan kualitas pendidikan, membuka lapangan pekerjaan, serta memperkuat perekonomian keluarga.

Putusan MK Menjadi Dasar Perdebatan Politik

Polemik ini berkaitan dengan Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai gugatan yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pemohon lainnya terkait keabsahan persyaratan pendidikan Gibran.

Dalam perkara tersebut, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka dinilai tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut.

Namun, pertimbangan dalam putusan juga menyinggung dokumen pendidikan yang digunakan Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Dalam pemberitaan mengenai putusan tersebut, MK disebut tidak menemukan dokumen yang dapat dikategorikan sebagai ijazah atau surat kelulusan setara SMA berdasarkan dokumen yang diperiksa.

MK juga membahas perbedaan antara sertifikat kehadiran atau certificate of attendance dan sertifikat kelulusan atau certificate of completion. Kedua dokumen tersebut memiliki fungsi berbeda sehingga tidak dapat serta-merta diperlakukan sebagai dokumen yang sama.

Meskipun terdapat pertimbangan mengenai dokumen pendidikan tersebut, amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima tidak sama dengan keputusan yang mendiskualifikasi atau memberhentikan Gibran dari jabatan wakil presiden.

Perbedaan antara pertimbangan dan amar putusan inilah yang kemudian menjadi salah satu pokok perdebatan di kalangan politikus. Sejumlah pihak menilai persoalan tersebut masih membutuhkan penjelasan dan tindak lanjut, sedangkan pihak lain menekankan bahwa setiap langkah lanjutan harus mengikuti batas kewenangan lembaga negara.

Karena itu, isi putusan perlu dipahami secara menyeluruh agar tidak terjadi pencampuran antara temuan atau pertimbangan hukum, status permohonan, dan akibat hukum yang benar-benar ditetapkan oleh pengadilan.

Perbedaan Sikap Politik dan Pentingnya Prosedur Hukum

Respons PDIP dan Gerindra memperlihatkan adanya perbedaan pendekatan dalam menanggapi polemik ijazah Gibran. PDIP menyoroti dampak persoalan tersebut terhadap etika dan legitimasi kepemimpinan, sedangkan Gerindra lebih menekankan batas kewenangan Presiden serta mekanisme konstitusional untuk memberhentikan wakil presiden.

Perbedaan tersebut menjadi bagian dari dinamika politik nasional setelah putusan MK dibacakan. Di satu sisi, kritik terhadap pejabat publik dan pembahasan mengenai persyaratan pencalonan merupakan bagian dari diskusi demokrasi. Di sisi lain, setiap upaya mengambil tindakan hukum atau politik harus tetap berlandaskan peraturan yang berlaku.

Polemik ini juga menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dan pemahaman masyarakat terhadap proses hukum. Penjelasan mengenai isi putusan perlu disampaikan secara akurat agar publik dapat membedakan antara pernyataan politik, pertimbangan hakim, dan keputusan yang memiliki akibat hukum.

Pada akhirnya, perbedaan pandangan kedua partai tersebut masih menjadi bagian dari perdebatan politik mengenai tindak lanjut persoalan ijazah Gibran. Setiap langkah selanjutnya perlu memperhatikan isi putusan MK, ketentuan dalam UUD 1945, serta kewenangan masing-masing lembaga negara.

Masyarakat diharapkan dapat mengikuti perkembangan persoalan ini melalui informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan memahami perbedaan antara kritik politik dan proses hukum, publik dapat menilai perkembangan kasus secara lebih objektif tanpa mencampuradukkan pendapat tokoh politik dengan keputusan resmi lembaga peradilan.