PDIP Jajaki Dukungan Fraksi DPR Terkait Posisi Gibran, Hasto Soroti Tiga Persoalan

Norton News – PDI Perjuangan (PDIP) mulai menjalin komunikasi dengan sejumlah fraksi di DPR RI untuk membahas persoalan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyusul polemik putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran.

Hasto mengungkapkan bahwa partainya sejak awal telah menyampaikan sejumlah keberatan terhadap proses pencalonan Gibran dalam Pemilu 2024. Menurutnya, terdapat tiga persoalan utama yang menjadi perhatian PDIP.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasto setelah berziarah ke Makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, pada Sabtu (7/11/2026).

Hasto Paparkan Tiga Persoalan Pencalonan Gibran

Persoalan pertama yang disoroti Hasto adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023 mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden. Ia menilai putusan tersebut sebagai bentuk perubahan aturan yang membuka kesempatan bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden meskipun belum memenuhi ketentuan usia minimal sebelumnya.

Kedua, Hasto menyinggung dugaan penyalahgunaan kekuasaan selama rangkaian Pemilu 2024, termasuk dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah.

Sementara persoalan ketiga berkaitan dengan aturan administrasi pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan Gibran. Hasto mempertanyakan ketentuan yang menurutnya menjadi dasar pemenuhan persyaratan pendidikan tersebut.

“Kemudian yang ketiga, munculnya pasal selundupan untuk melakukan pemaksaan ketika Saudara Gibran Rakabuming tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat sebagaimana temuan dari Mahkamah Konstitusi,” jelasnya.

Berdasarkan ketiga persoalan itu, Hasto menyampaikan penilaiannya mengenai legitimasi kepemimpinan Gibran. Ia berpendapat bahwa persoalan tersebut tidak hanya menyangkut proses pencalonan, tetapi juga persyaratan untuk menduduki jabatan wakil presiden.

PDIP Bangun Komunikasi dengan Fraksi Lain

Selain menyampaikan kritik, PDIP juga mulai berdialog dengan fraksi-fraksi lain di DPR RI. Hasto menyebut komunikasi lintas partai diperlukan agar persoalan tersebut dapat dibahas melalui mekanisme politik di parlemen.

Ia meyakini perkembangan aspirasi masyarakat dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi fraksi-fraksi DPR untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Karena itulah ketika ini harus dilanjutkan proses politik, PDI Perjuangan juga berdialog dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR RI. Tapi saat ini dengan kasus penyadapan, tekanan-tekanan dari publik ini menjadi semakin kuat, sehingga suara-suara yang semakin terkonsolidasi ini kami yakini akan didengarkan oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI,” katanya.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya kesamaan sikap dari delapan fraksi di parlemen, Hasto menjelaskan bahwa pembicaraan masih berlangsung. Ia menyebut proses dialog dengan partai-partai lain terus dilakukan.

“Ya proses dialog terus-menerus dilakukan. Yang jelas ini tidak bisa lagi ditolerir, ya,” pungkasnya.

Dengan demikian, komunikasi yang dilakukan PDIP saat ini masih berada pada tahap penjajakan dukungan politik. Belum ada kepastian mengenai kesepakatan seluruh fraksi DPR terkait langkah yang akan ditempuh terhadap posisi Gibran sebagai wakil presiden.