Panglima TNI Tanggapi Protes OPM soal Penggunaan Super Tucano di Nduga

NortonNews – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menanggapi protes pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) terkait penggunaan pesawat Super Tucano dalam operasi militer di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Agus mengatakan penanganan kelompok yang disebut sebagai separatis di Papua dilakukan melalui pendekatan keamanan dan teritorial. Menurutnya, kedua pendekatan tersebut perlu berjalan beriringan dengan upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“OPM ini kan separatis, harus ditumpas. Tidak boleh ada separatis di negara kita,” kata Agus di Jakarta, Minggu (27/9/2026).

Meski demikian, Agus menegaskan bahwa penyelesaian persoalan di Papua tidak dapat hanya mengandalkan TNI. Ia menyebut diperlukan kolaborasi berbagai pihak agar penanganan persoalan Papua tidak semata-mata berfokus pada aspek keamanan.

“Jadi memang saya sudah bilang dari awal dulu ya, bahwa penyelesaian Papua itu harus kolaborasi, tidak hanya TNI. Kalau konotasinya hanya TNI, nanti kekerasan,” ujarnya.

Agus juga menjelaskan bahwa TNI menjalankan operasi teritorial melalui berbagai kegiatan untuk mendukung kebutuhan masyarakat Papua. Program tersebut antara lain pembangunan gereja, penyediaan sumur bor untuk air bersih, perbaikan sekolah, pelayanan kesehatan, serta penugasan prajurit untuk mengajar di wilayah terpencil.

Menurut Agus, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membantu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua.

OPM Protes Penggunaan Super Tucano

Sebelumnya, pimpinan OPM Kodap III Ndugama-Derakma Egianus Kogoya bersama Komandan Operasi Mayor Belia Kogeya menyampaikan keberatan terhadap penggunaan pesawat Super Tucano dalam operasi TNI di Kabupaten Nduga.

Dilansir dari Liputan6.com – Pihak TPNPB-OPM mengklaim serangan bom dan tembakan dari pesawat tersebut menyebabkan enam anggotanya terluka. Mereka juga menyebut serangan tersebut menyasar lokasi yang mereka klaim sebagai markas di wilayah Nduga.

Atas kejadian tersebut, OPM meminta TNI menghentikan penggunaan pesawat tempur, helikopter, dan drone dengan alasan penggunaan persenjataan tersebut berpotensi berdampak terhadap permukiman warga sipil di sekitar wilayah konflik. Klaim tersebut merupakan pernyataan dari pihak OPM dan belum menjadi temuan independen dalam laporan yang dirujuk.