Motif Penyadapan terhadap Prabowo oleh Listyo Sigit dkk Masih Menjadi Tanda Tanya

NortonNews – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira Polri menjadi sorotan. Hingga kini, tujuan di balik dugaan tindakan tersebut masih menjadi pertanyaan dan tengah didalami oleh aparat penegak hukum.

Polri sebelumnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Selain Listyo Sigit, dua nama lain yang disebut adalah Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyampaikan bahwa penyadapan diduga dilakukan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo serta sejumlah pihak lain, termasuk pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono turut mempertanyakan motif di balik dugaan penyadapan tersebut. Ia menegaskan bahwa penyadapan harus dilakukan melalui prosedur yang ketat dan sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk persyaratan yang berlaku.

Dilansir dari detik.com – Sugiono juga menyoroti alasan Presiden Prabowo menjadi salah satu sasaran penyadapan. Menurutnya, motif dan tujuan tindakan tersebut perlu diungkap secara menyeluruh melalui proses hukum yang sedang berjalan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut adanya indikasi yang mengarah pada dugaan makar. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pendalaman lebih lanjut oleh penyidik.

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman juga menduga terdapat motif politik di balik kasus tersebut. Ia meminta penyidik menelusuri lebih jauh kemungkinan adanya pihak lain yang memerintahkan atau terlibat dalam dugaan penyadapan itu.

Hingga saat ini, motif dan tujuan dugaan penyadapan tersebut masih menunggu hasil penyidikan. Proses hukum diharapkan dapat mengungkap secara jelas rangkaian peristiwa, pihak-pihak yang terlibat, serta latar belakang tindakan yang dipersoalkan.