Dalam Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada Kamis (23/7/2026), MK menyatakan penyelenggara layanan telekomunikasi wajib menyediakan pilihan layanan yang memungkinkan sisa kuota pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan.
Ketua MK Suhartoyo menyampaikan bahwa permohonan para pemohon dikabulkan untuk sebagian. Putusan tersebut dibacakan dalam Sidang Pengucapan Putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
MK juga menyatakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa formula penetapan tarif layanan telekomunikasi ditentukan oleh pemerintah pusat.
Hakim Konstitusi Adies Kadir menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur formula serta mengawasi tarif layanan telekomunikasi. Karena itu, perlindungan terhadap sisa kuota internet tidak dapat dianggap semata-mata sebagai persoalan bisnis antara operator dan pelanggan.
Menurut MK, pelanggan yang telah membeli paket data memiliki hak atas manfaat layanan yang telah dibayarkan. Oleh sebab itu, nilai ekonomi dari layanan yang belum digunakan harus tetap mendapatkan perlindungan hukum dan tidak boleh dihapus secara sepihak.
MK menegaskan bahwa yang perlu dilindungi bukan hanya besaran kuota internet, melainkan juga manfaat layanan yang telah dibeli oleh pelanggan namun belum sepenuhnya dimanfaatkan.
You must be logged in to post a comment Login