Menteri HAM Pigai Minta Kasus Film Pesta Babi Diselesaikan Lewat Restorative Justice

Norton News – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta Polri mengedepankan pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice dalam menangani polemik film dokumenter Pesta Babi yang melibatkan sutradara Dandhy Laksono.

Permintaan tersebut disampaikan Pigai pada Minggu (1/11/2026). Ia menilai kebebasan berekspresi dan berkarya merupakan hak yang harus dilindungi, sehingga perbedaan pandangan terhadap sebuah karya sebaiknya tidak langsung berujung pada proses pemidanaan.

“Prinsipnya kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Tetapi, sebagai Menteri HAM, saya tegaskan bahwa seseorang tidak boleh dihukum karena daya, cipta, dan karyanya,” ujar Pigai.

Ia juga mengingatkan pentingnya penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual setiap warga negara. Menurutnya, perlindungan tersebut sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian.

Pigai menyarankan pihak yang keberatan terhadap isi maupun pesan dalam film tersebut untuk menyampaikan kritik melalui karya tandingan atau ruang diskusi.

“Kalau ada yang merasa keberatan dengan film Pesta Babi, silakan buat film tandingan. Jawabannya adalah melalui karya tandingan, bukan pemidanaan,” kata Pigai.

Ia berharap kepolisian dapat mempertimbangkan penyelesaian di luar proses peradilan pidana agar persoalan tersebut tidak menghambat kebebasan masyarakat dalam berkarya.

“Saya berharap kepolisian dapat mengambil langkah restorative justice dalam penanganan kasus ini, agar kebebasan berkarya tetap terjamin dan kedamaian di tengah masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.

Dandhy Laksono Sudah Dua Kali Dipanggil Polisi

Polemik film Pesta Babi berkaitan dengan laporan yang diajukan tokoh masyarakat adat Papua, Yasinta Moowend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta. Laporan tersebut dibuat di Polda Metro Jaya pada 29 Mei 2026.

Mama Sinta mengaku keberatan karena wajah dan aktivitasnya disebut ditampilkan dalam film tanpa persetujuan dirinya. Ia mengaku baru mengetahui keterlibatannya dalam film tersebut ketika menghadiri pemutaran di Jayapura pada 8 April 2026.

Kuasa hukumnya menyebut laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, khususnya Pasal 65 juncto Pasal 67.

Dalam perkembangan penanganan perkara, Polda Metro Jaya telah dua kali melayangkan panggilan kepada Dandhy Laksono, yakni pada 19 Oktober dan 27 Oktober 2026. Namun, Dandhy tidak menghadiri kedua panggilan tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan bahwa pemanggilan dilakukan untuk meminta klarifikasi dalam tahap penyelidikan. Ia menegaskan proses penanganan perkara tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah.

“Tapi apabila proses lidik ini ternyata tidak terpenuhi cukup bukti ataupun alat bukti lainnya tidak dikenakan dalam unsur-unsur pasal pidana, ini bisa dihentikan dalam proses penyelidikan,” kata Budi.

Polda Metro Jaya menyatakan proses penanganan perkara akan dilakukan secara bertahap untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

Sementara itu, dorongan Menteri HAM agar perkara diselesaikan melalui keadilan restoratif menjadi salah satu usulan dalam merespons polemik tersebut. Keputusan mengenai kelanjutan penanganan perkara tetap berada pada kewenangan aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.