Menurut Mahfud, pertemuan tersebut berlangsung santai dan penuh keakraban, bahkan diselingi candaan. Hal itu, kata dia, menjadi tanda bahwa komunikasi berjalan lancar dan terbuka saat membahas berbagai hal, termasuk rekomendasi reformasi Polri.
Terkait wacana penempatan Polri di bawah kementerian, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tidak mengajukan usulan tersebut. Ia menilai posisi Polri akan lebih tepat jika tetap berada langsung di bawah Presiden demi menjaga independensi institusi. Menurutnya, jika berada di bawah kementerian, ada potensi politisasi karena menteri umumnya berasal dari partai politik.
Dalam kesempatan yang sama, Komisi Reformasi Polri juga menyampaikan laporan hasil kerja mereka kepada Presiden Prabowo. Ketua Komisi, Jimly Asshiddiqie, menyebut laporan tersebut cukup komprehensif dan mencakup berbagai rekomendasi untuk perbaikan institusi Polri.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa laporan yang diserahkan memiliki beberapa versi, mulai dari dokumen lengkap setebal ribuan halaman hingga ringkasan singkat agar mudah dipahami Presiden.
Yusril menambahkan, pihaknya kini menunggu arahan dari Presiden terkait tindak lanjut rekomendasi tersebut. Ia optimistis usulan yang diajukan dapat membawa perubahan signifikan, termasuk kemungkinan revisi terhadap undang-undang Polri.
Sementara itu, Mahfud juga mengungkapkan bahwa laporan tersebut terdiri dari sejumlah buku tebal yang memuat berbagai masukan, termasuk aspirasi masyarakat serta rencana pembenahan internal Polri ke depan.
Pertemuan ini dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Jimly Asshiddiqie, Yusril Ihza Mahendra, Otto Hasibuan, Supratman Andi Agtas, hingga Ahmad Dofiri, yang turut memberikan pandangan dalam upaya reformasi kepolisian di Indonesia.
You must be logged in to post a comment Login