JAKARTA, NortonNews.com – Sejumlah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, pada Kamis (22/10/2026). Aksi yang mengangkat tema “Rapor Merah Prabowo-Gibran” tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pengelolaan anggaran pendidikan, hingga pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dilansir dari Kompas.com – Kamis (22/10/2026), demonstrasi tersebut berkaitan dengan momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mahasiswa menilai sejumlah persoalan publik perlu mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah, terutama persoalan lingkungan, pendidikan, dan penggunaan anggaran negara.
Aksi yang semula direncanakan berlangsung di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, akhirnya dipindahkan ke sekitar kampus UNJ di Rawamangun. Perubahan lokasi tersebut dilakukan setelah sejumlah kampus yang sebelumnya direncanakan ikut bergabung membatalkan agenda turun ke jalan.
Koordinator Lapangan Aksi UNJ, Afzaki, menjelaskan bahwa mahasiswa tetap memutuskan untuk menggelar demonstrasi meskipun rencana awal mengalami perubahan. Pertimbangan keamanan dan jumlah peserta menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam menentukan lokasi aksi.
Dengan pemindahan tersebut, kawasan Rawamangun menjadi titik utama mahasiswa menyampaikan aspirasi. Mereka tetap melanjutkan agenda demonstrasi dengan membawa sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah.
Lima Tuntutan Menjadi Fokus Aksi Mahasiswa
Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa UNJ membawa lima tuntutan yang mencakup persoalan lingkungan, pendidikan, kekuasaan, serta penggunaan anggaran pemerintah. Tuntutan tersebut menjadi pokok aspirasi yang ingin disampaikan melalui aksi di kawasan Rawamangun.
Salah satu tuntutan utama adalah meminta pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana berskala nasional. Mahasiswa juga mendesak agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan diusut secara tuntas.
Selain persoalan lingkungan, mahasiswa meminta agar anggaran pendidikan dikembalikan sepenuhnya untuk mendukung kebutuhan sektor pendidikan. Mereka juga menyoroti kekuasaan yang dinilai semakin bercorak militeristik serta meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap pembengkakan anggaran program Makan Bergizi Gratis.
Kelima tuntutan tersebut memperlihatkan bahwa perhatian mahasiswa tidak hanya terpusat pada satu persoalan. Mereka menghubungkan isu lingkungan, pendidikan, tata kelola kekuasaan, dan anggaran negara sebagai sejumlah hal yang perlu mendapat penjelasan serta tindak lanjut dari pemerintah.
Melalui demonstrasi ini, mahasiswa berusaha menggunakan ruang publik untuk menyampaikan pandangan mereka. Aksi tersebut juga menjadi bentuk partisipasi mahasiswa dalam mengawasi kebijakan yang dinilai berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.
Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Disorot
Isu karhutla menjadi salah satu perhatian penting dalam demonstrasi mahasiswa UNJ. Mereka meminta pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana berskala nasional agar penanganannya mendapatkan perhatian yang lebih luas.
Selain mendesak penetapan status bencana, mahasiswa meminta agar penyebab kebakaran di Kalimantan ditelusuri secara menyeluruh. Mereka menilai pengusutan pihak-pihak yang bertanggung jawab perlu menjadi bagian dari upaya menyelesaikan persoalan tersebut.
Karhutla bukan hanya berkaitan dengan kerusakan kawasan hutan, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan masyarakat di sekitar wilayah terdampak. Asap akibat kebakaran berpotensi mengganggu aktivitas sehari-hari, menurunkan kualitas udara, serta menimbulkan persoalan kesehatan dan lingkungan.
Karena itu, tuntutan mahasiswa menempatkan penanganan karhutla sebagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah. Mereka menginginkan langkah yang tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga pada penelusuran penyebab kebakaran dan pertanggungjawaban pihak yang terbukti terlibat.
Meski demikian, dugaan mengenai pihak yang bertanggung jawab tetap perlu ditindaklanjuti melalui penyelidikan dan pembuktian yang sesuai dengan ketentuan hukum. Pengusutan yang transparan diperlukan agar penanganan kasus tidak hanya berhenti pada penyampaian tuntutan.
Bagi mahasiswa, persoalan karhutla perlu mendapatkan penanganan serius karena dampaknya dapat meluas hingga ke kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui tuntutan tersebut, mereka berharap pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap perlindungan lingkungan dan penanganan bencana.
Anggaran Pendidikan Ikut Menjadi Perhatian
Selain isu lingkungan, mahasiswa UNJ turut menyoroti pengelolaan anggaran pendidikan. Mereka mendesak agar dana yang dialokasikan untuk sektor pendidikan digunakan sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan.
Anggaran pendidikan memiliki peran penting dalam mendukung berbagai kebutuhan, seperti penyediaan fasilitas belajar, peningkatan kualitas pengajaran, pengembangan tenaga pendidik, serta perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan.
Karena itu, mahasiswa menginginkan pengelolaan anggaran yang dinilai lebih berpihak pada kebutuhan pendidikan. Mereka meminta pemerintah memastikan penggunaan dana tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk siswa, mahasiswa, dan tenaga pendidik.
Tuntutan ini juga berkaitan dengan pentingnya akses pendidikan yang layak dan terjangkau. Mahasiswa menilai bahwa kebijakan anggaran perlu diperhatikan secara serius karena keputusan pemerintah dalam mengelola dana pendidikan dapat memengaruhi kualitas layanan pendidikan di berbagai daerah.
Dalam konteks tersebut, mahasiswa meminta agar persoalan anggaran tidak hanya dilihat dari besarnya dana yang dialokasikan, tetapi juga dari bagaimana dana itu digunakan dan siapa saja yang memperoleh manfaatnya.
Pengawasan terhadap penggunaan anggaran menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan agar kebijakan pendidikan berjalan sesuai tujuan. Transparansi dan pertanggungjawaban diperlukan untuk memastikan dana publik digunakan secara tepat.
Mahasiswa Minta Evaluasi Anggaran Program MBG
Program Makan Bergizi Gratis juga menjadi salah satu kebijakan yang disoroti dalam demonstrasi tersebut. Mahasiswa meminta pemerintah mengevaluasi anggaran program tersebut, terutama terkait pembengkakan biaya yang mereka persoalkan.
Program MBG merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat. Namun, dalam aksi ini, mahasiswa menempatkan pengelolaan anggaran sebagai persoalan yang perlu diperiksa dan dievaluasi.
Evaluasi anggaran diperlukan untuk melihat kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil program. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Tuntutan mahasiswa tersebut merupakan bentuk kritik terhadap pengelolaan kebijakan publik. Melalui aksi demonstrasi, mereka meminta agar pemerintah membuka ruang evaluasi dan memberikan perhatian terhadap penggunaan anggaran negara.
Di sisi lain, pembahasan mengenai anggaran program pemerintah perlu didukung informasi yang transparan dan dapat diperiksa. Dengan begitu, masyarakat dapat menilai pelaksanaan program berdasarkan data mengenai alokasi, realisasi, serta manfaat yang dihasilkan.
Kritik terhadap Kekuasaan Militeristik
Mahasiswa UNJ juga menyampaikan tuntutan agar pemerintah mengoreksi pola kekuasaan yang mereka nilai semakin bercorak militeristik. Isu ini berkaitan dengan pandangan mahasiswa mengenai batas peran aparat militer dalam kehidupan sipil dan penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam negara demokratis, pembagian kewenangan serta pengawasan terhadap lembaga negara menjadi bagian penting untuk menjaga tata kelola pemerintahan. Karena itu, perdebatan mengenai peran militer di ruang sipil menjadi salah satu persoalan yang turut dibawa mahasiswa dalam aksi tersebut.
Melalui tuntutan ini, mahasiswa meminta pemerintah memperhatikan kekhawatiran mengenai perluasan peran militer dalam urusan sipil. Mereka menginginkan tata kelola kekuasaan yang tetap memperhatikan prinsip demokrasi dan ruang partisipasi masyarakat.
Aspirasi tersebut disampaikan sebagai bagian dari evaluasi mahasiswa terhadap perjalanan pemerintahan selama dua tahun. Demonstrasi menjadi sarana bagi mereka untuk menyampaikan pandangan dan meminta agar kritik masyarakat diperhatikan dalam proses pengambilan kebijakan.
Aksi Rawamangun Menjadi Pertimbangan Agenda Berikutnya
Afzaki menyampaikan bahwa demonstrasi di Rawamangun juga akan menjadi bahan pertimbangan bagi mahasiswa UNJ untuk menentukan langkah selanjutnya. Salah satu agenda yang sedang dipertimbangkan adalah kemungkinan melanjutkan aksi pada peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2026.
Keputusan untuk melanjutkan gerakan tersebut akan mempertimbangkan perkembangan aksi dan hasil evaluasi mahasiswa. Dengan demikian, demonstrasi pada 22 Oktober tidak hanya menjadi kesempatan untuk menyampaikan lima tuntutan, tetapi juga menjadi bagian dari pembahasan mengenai langkah mahasiswa berikutnya.
Perubahan lokasi dari rencana awal di sekitar Istana Merdeka ke kawasan Rawamangun tidak menghentikan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi. Mereka tetap menjalankan aksi dengan menyesuaikan kondisi dan pertimbangan yang ada.
Aksi tersebut memperlihatkan peran mahasiswa sebagai kelompok masyarakat yang turut mengawasi kebijakan publik. Namun, tindak lanjut dari tuntutan yang disampaikan tetap membutuhkan respons dari pihak terkait serta pembahasan berdasarkan data dan kondisi nyata.
Mahasiswa berharap aspirasi mengenai karhutla, pendidikan, penggunaan anggaran MBG, dan tata kelola kekuasaan dapat memperoleh perhatian. Mereka juga menginginkan persoalan yang diangkat dalam demonstrasi tidak berhenti sebagai pernyataan di ruang publik, tetapi menjadi bahan evaluasi bagi pihak yang berwenang.
Dengan membawa lima tuntutan tersebut, mahasiswa UNJ menyampaikan pandangan mereka terhadap sejumlah persoalan yang dianggap penting bagi masyarakat. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil evaluasi mahasiswa serta respons pemerintah terhadap tuntutan yang disampaikan.
You must be logged in to post a comment Login