JAKARTA, NORTON NEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar di dua kementerian selama periode 2024 hingga 2026.
Pendalaman tersebut dilakukan untuk memastikan apakah terdapat indikasi tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya masih perlu memeriksa temuan tersebut sebelum menentukan langkah penanganan lebih lanjut.
“Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak,” kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026) malam.
Budi menambahkan, KPK juga akan mengkaji apakah dugaan persoalan dalam pengadaan tersebut termasuk dalam kewenangan lembaga antirasuah.
“Tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak,” katanya.
Mengenai dugaan konflik kepentingan, Budi meminta kementerian yang bersangkutan melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.
“Langkah pertama yang penting dilakukan adalah institusi terkait melakukan evaluasi atas proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut. Bagaimana tahap perencanaannya, pelaksanaannya, dan juga tentunya evaluasinya,” ujar Budi.
ICW Temukan Delapan Paket Pengadaan Jasa Influencer
Sebelumnya, ICW mengungkap adanya delapan paket pengadaan jasa influencer dengan total anggaran mencapai Rp14.696.955.002 atau setara Rp14,7 miliar.
Temuan yang diumumkan pada 9 November 2026 tersebut terdiri atas lima paket pengadaan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 serta tiga paket pengadaan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama 2025 hingga 2026.
Seluruh proyek tersebut tercatat melibatkan PT Rans Animasi Indonesia sebagai penyedia jasa. Bentuk kerja samanya meliputi publikasi konten melalui Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment, termasuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan kementerian.
ICW menyoroti pola pengadaan yang dinilai mengarah pada satu penyedia jasa. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat membatasi kesempatan perusahaan lain untuk mengikuti persaingan pengadaan.
Selain itu, ICW turut mempertanyakan potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad memiliki posisi sebagai pejabat publik, yakni Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
RANS Berikan Penjelasan soal Kontrak dengan Pemerintah
Menanggapi sorotan tersebut, PT Rans Entertainment Indonesia melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 November 2026 menyampaikan bahwa seluruh kerja sama RANS maupun anak perusahaannya dengan pemerintah dilakukan secara profesional.
Pihak perusahaan menjelaskan bahwa proses kerja sama dilaksanakan melalui platform pengadaan pemerintah, seperti Inaproc.id dan ecatalogue.com, yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
RANS juga menyatakan telah mengikuti ketentuan administratif, teknis, serta komersial yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah.
Terkait nilai kontrak Rp14,7 miliar, perusahaan menjelaskan bahwa nominal tersebut mengacu pada commercial rate card yang biasa diterapkan kepada klien RANS.
Nilai tersebut tidak hanya mencakup biaya publikasi konten di media sosial, tetapi juga meliputi produksi materi promosi, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam kegiatan, serta berbagai kebutuhan promosi lainnya.
RANS turut menyatakan memahami perhatian masyarakat mengenai kemungkinan konflik kepentingan yang berkaitan dengan posisi Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus Utusan Khusus Presiden.
Hingga saat ini, KPK masih berada pada tahap pendalaman untuk menilai unsur dugaan tindak pidana korupsi dan memastikan kewenangan penanganan atas temuan pengadaan tersebut.
You must be logged in to post a comment Login