NortonNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) karena mekanisme tersebut memungkinkan pelaksanaan pengadaan melalui penunjukan langsung. Kebijakan ini pada dasarnya diterapkan untuk mempercepat penanganan dalam situasi darurat bencana.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penggunaan metode penunjukan langsung diperbolehkan karena DSP memiliki karakteristik khusus yang berkaitan dengan kebutuhan penanganan keadaan darurat. Namun, penyidik menduga kemudahan mekanisme tersebut justru dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk melakukan penyimpangan dalam proses pengadaan.
Budi menyampaikan bahwa kekhususan mekanisme pengadaan tersebut diduga membuka peluang terjadinya benturan kepentingan. Kondisi ini kemudian menjadi salah satu aspek yang sedang ditelusuri KPK dalam penyidikan dugaan korupsi pengelolaan dana kebencanaan di BNPB.
Saat memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026), Budi mengatakan penyidik tengah mendalami proses pengadaan barang dan jasa, termasuk mekanisme penunjukan langsung kepada sejumlah vendor atau perusahaan swasta yang memperoleh pekerjaan dari BNPB.
Pemeriksaan juga dilakukan terhadap sejumlah saksi dari lingkungan BNPB. Beberapa staf dimintai keterangan untuk menjelaskan proses pengadaan berbagai proyek penanggulangan bencana yang menggunakan DSP, termasuk kegiatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bencana hidrometeorologi, serta jenis bencana lainnya.
Selain memeriksa pihak BNPB, KPK turut meminta keterangan dari sejumlah saksi yang berasal dari kalangan swasta. Pemeriksaan tersebut difokuskan pada proyek-proyek yang mereka kerjakan serta dugaan pemberian kickback atau imbalan kepada oknum di lingkungan BNPB setelah memperoleh pekerjaan pengadaan.
Dilansir dari detik.com – Budi menjelaskan bahwa penyidik menemukan indikasi pemberian kickback yang diduga berlangsung berulang kali. Pemberian tersebut tidak hanya terjadi satu atau dua kali, tetapi diduga dilakukan dalam beberapa kesempatan oleh pihak swasta kepada oknum terkait di BNPB.
Menurutnya, banyaknya proyek penanggulangan bencana yang dikerjakan melalui penunjukan langsung di sejumlah wilayah membuat penyidik perlu melakukan pendalaman lebih lanjut. KPK masih menghitung secara terperinci jumlah proyek yang dikerjakan oleh para vendor beserta nilai dugaan imbalan yang diberikan.
Koordinasi KPK dengan Puspom TNI
Dalam perkembangan penyidikan perkara tersebut, KPK juga telah menerima tanggapan positif dari pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait surat yang sebelumnya dikirimkan kepada Panglima TNI. Surat itu berisi penyampaian informasi mengenai penanganan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan BNPB, termasuk indikasi keterlibatan sejumlah pihak.
Budi menyebutkan bahwa TNI telah menindaklanjuti informasi yang disampaikan KPK. Pihak TNI juga telah memperoleh penjelasan mengenai konstruksi perkara serta dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam kasus tersebut.
Selain itu, kedua lembaga telah melakukan koordinasi mengenai pemeriksaan internal di lingkungan TNI. KPK memperoleh informasi bahwa Pusat Polisi Militer TNI (Puspom TNI) telah menjalankan pemeriksaan sebagai tindak lanjut atas informasi yang disampaikan melalui surat KPK.
Dalam perkara dugaan korupsi DSP BNPB ini, KPK telah menetapkan tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB Suharyanto, Bima Setiawan, sebagai tersangka. Bima diduga terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana siap pakai kebencanaan.
Bima ditetapkan sebagai tersangka dalam klaster pertama yang berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan pada pengadaan periode 2024 hingga 2026. KPK menduga sejumlah perusahaan penyedia barang dan jasa yang mendapatkan proyek melalui mekanisme penunjukan langsung memiliki hubungan afiliasi dengan Bima, yang saat itu berstatus sebagai tenaga ahli sekaligus adik Suharyanto ketika menjabat Kepala BNPB.
Dalam perkara ini, KPK membagi penyidikan dugaan korupsi DSP BNPB menjadi dua klaster. Klaster pertama berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan dalam proses pengadaan, sedangkan klaster kedua berhubungan dengan dugaan pemberian suap dari pihak swasta kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam pengadaan.
Untuk klaster pertama, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni Gery Prasetiawan dari pihak swasta, Syifa Nrika Ghifarian dari pihak swasta, Gabriel Purwaka Sigit selaku Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bima Setiawan selaku tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB, serta Richard Erlangga yang merupakan tenaga ahli Suharyanto.
Sementara itu, dalam klaster kedua terdapat empat tersangka, yaitu Richard Erlangga selaku tenaga ahli Kepala BNPB saat itu, Gabriel Purwaka Sigit sebagai pejabat sekaligus PPK pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB, serta Syifa Nrika Ghifarian dan Gery Prasetiawan yang berasal dari pihak swasta.
You must be logged in to post a comment Login