KPK menilai kebijakan yang diterapkan pada masa kepemimpinan Yaqut tersebut berdampak pada tertundanya keberangkatan sekitar 8.400 calon jemaah haji reguler yang telah menunggu lebih dari 14 tahun, padahal mereka semestinya bisa berangkat setelah adanya tambahan kuota haji pada 2024.

Jakarta, Norton News— KPK menyatakan Wakil Katib Syuriyah PWNU DKI Jakarta, Muzaki Kholis, diduga mengetahui adanya upaya dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau biro perjalanan dalam mengajukan permohonan kuota haji pada kasus dugaan korupsi haji 2024. KPK kini menelusuri kemungkinan adanya aliran dana yang diterima Muzaki dari biro travel yang dibantunya dalam menyampaikan permintaan kuota haji kepada oknum di Kementerian Agama.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, setelah pemeriksaan terhadap pihak PWNU Jakarta yang diduga memahami inisiatif para PIHK atau biro perjalanan untuk mengajukan kuota kepada pejabat di Kementerian Agama, KPK akan mendalami lebih lanjut apakah terdapat indikasi aliran uang dari biro travel yang telah difasilitasi dalam proses pengajuan diskresi pembagian kuota tersebut.

Budi menegaskan bahwa KPK saat ini memusatkan penyelidikan kasus tersebut dengan menggunakan pasal terkait kerugian negara. Selain itu, keterlibatan dan peran pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini terus ditelusuri dan didalami.

Ia menjelaskan bahwa saat ini KPK masih memfokuskan penanganan perkara dengan menerapkan Pasal 2 dan Pasal 3 terkait kerugian keuangan negara. Selanjutnya, KPK akan menelusuri peran-peran strategis para pihak dalam proses diskresi, mengingat dugaan tindak pidana korupsi ini bermula dari kebijakan diskresi dalam pembagian kuota haji.

Sebelumnya, KPK telah memeriksa Muzaki Kholis sebagai saksi dalam perkara tersebut. KPK menyebut Muzaki berperan sebagai penghubung atau perantara dalam penyaluran pembagian kuota haji dari biro perjalanan dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) kepada pihak Kementerian Agama (Kemenag).

Dilansir Dari Detikcom—

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Muzaki dapat disebut sebagai perantara yang menjembatani berbagai inisiatif dari PIHK maupun biro travel terkait pengajuan kuota haji.

Perkara dugaan korupsi kuota haji ini berkaitan dengan penetapan tambahan 20 ribu jemaah pada kuota haji 2024, yang terjadi saat Yaqut Cholil Qoumas masih menjabat sebagai Menteri Agama. Penambahan kuota tersebut awalnya dimaksudkan untuk menekan panjangnya antrean keberangkatan haji reguler di Indonesia yang masa tunggunya dapat mencapai lebih dari 20 tahun.

Sebelum penambahan kuota, Indonesia memperoleh jatah 221 ribu jemaah haji pada 2024. Setelah adanya tambahan, total kuota haji nasional meningkat menjadi 241 ribu jemaah. Permasalahan kemudian muncul ketika kuota tambahan itu dibagi sama rata, yakni masing-masing 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.

Padahal, Undang-Undang Penyelenggaraan Haji menetapkan bahwa porsi haji khusus maksimal hanya 8 persen dari total kuota haji Indonesia. Pada akhirnya, komposisi kuota haji Indonesia tahun 2024 ditetapkan sebanyak 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus.

KPK menilai kebijakan yang diterapkan pada masa kepemimpinan Yaqut tersebut berdampak pada tertundanya keberangkatan sekitar 8.400 calon jemaah haji reguler yang telah menunggu lebih dari 14 tahun, padahal mereka semestinya bisa berangkat setelah adanya tambahan kuota haji pada 2024.

Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan, KPK kemudian menetapkan Yaqut bersama mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz (IAA) atau Gus Alex, sebagai tersangka. KPK menegaskan bahwa penetapan tersebut didukung oleh sejumlah alat bukti yang telah dikantongi.