Jakarta – Lembaga riset Prasasti Center for Policy Studies menilai konflik yang memanas di kawasan Timur Tengah berpotensi memberi tekanan besar terhadap perekonomian Indonesia. Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik tersebut bahkan diperkirakan bisa memperlebar defisit anggaran dan meningkatkan utang pemerintah jika situasi memburuk.
Research Director Prasasti, Gundy Cahyadi, menjelaskan bahwa ketegangan antara Amerika Serikat dan Israel yang berhadapan dengan Iran berpotensi mengganggu rantai pasok energi global. Gangguan pada jalur distribusi energi ini dapat memicu lonjakan harga minyak mentah secara drastis, bahkan diprediksi bisa menembus hingga US$150 per barel.
Menurutnya, harga minyak dunia kemungkinan tidak hanya berhenti di kisaran US$100 per barel. Dalam skenario yang lebih ekstrem, harga bisa meningkat hingga US$120 bahkan US$150 per barel.
“Situasi ini sangat berisiko bagi Indonesia karena kita tidak tahu seberapa jauh eskalasi konflik akan berlangsung,” ujar Gundy dalam sebuah diskusi media yang digelar Jumat (13/3/2026).
Untuk menghadapi potensi kenaikan harga minyak tersebut, Prasasti menawarkan tiga skenario kebijakan yang dapat dipertimbangkan pemerintah.
Skenario pertama adalah membiarkan harga bahan bakar dalam negeri mengikuti harga pasar global tanpa intervensi pemerintah. Dengan cara ini, pemerintah tidak perlu menambah beban subsidi. Namun kebijakan tersebut berisiko memicu lonjakan inflasi yang tinggi di dalam negeri.
Skenario kedua adalah menahan kenaikan harga BBM domestik dengan cara meningkatkan subsidi energi. Langkah ini dinilai mampu menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi konsekuensinya adalah meningkatnya tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sementara itu, skenario ketiga adalah pemerintah hanya menanggung sebagian kenaikan harga minyak dunia. Artinya, harga BBM tetap naik, tetapi tidak sepenuhnya mengikuti harga global. Besaran kenaikan yang dapat ditahan tentu bergantung pada kemampuan fiskal negara.
Meski demikian, Gundy memperingatkan bahwa peluang defisit anggaran melampaui batas aman 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) cukup besar. Dalam satu dekade terakhir saja, defisit anggaran Indonesia sudah kerap mendekati batas tersebut meskipun tanpa adanya konflik global seperti saat ini.
Ia juga menjelaskan bahwa struktur APBN saat ini masih menggunakan asumsi harga minyak sekitar US$70 per barel dengan nilai tukar sekitar Rp16.500 per dolar AS. Jika harga minyak naik menjadi sekitar US$100 per barel dan nilai tukar rupiah melemah hingga Rp17.000 per dolar, maka defisit anggaran pada 2026 berpotensi melebar hingga sekitar 3,3% dari PDB.
Angka tersebut sudah melampaui batas disiplin fiskal yang selama ini dijaga pemerintah, yakni maksimal 3%. Jika kondisi ini terjadi, pemerintah kemungkinan harus menambah utang untuk menutup kekurangan anggaran.
Beban subsidi juga diperkirakan akan meningkat tajam jika harga minyak terus naik. Berdasarkan simulasi Prasasti, setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar US$10 per barel dapat meningkatkan beban subsidi
energi pemerintah sekitar 30%. Selain itu, subsidi LPG juga bisa bertambah sekitar 1,5% setiap kenaikan US$10 per barel.
Dilansir dari Detikcom- Risiko tersebut akan semakin berat jika nilai tukar rupiah kembali melemah terhadap dolar AS. Pelemahan rupiah akan membuat biaya impor minyak mentah semakin mahal dan pada akhirnya memperlebar defisit anggaran negara.
“Jika harga minyak naik lagi sekitar US$10 dan rupiah terus melemah, defisit fiskal yang tadinya diperkirakan 3,3% bisa meningkat menjadi 3,6% bahkan mendekati 3,8% dari PDB,” kata Gundy.
You must be logged in to post a comment Login