Komnas HAM Tekankan Pentingnya Penyelesaian Pelanggaran HAM Melalui Jalur Pengadilan

Jakarta – Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) Amiruddin Al Rahab menyoroti pentingnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui pengadilan HAM. Menurutnya, penyelesaian tersebut menjadi hal yang telah lama dinantikan oleh para korban.

Hal itu disampaikan Amiruddin dalam diskusi bertajuk ‘Pengadilan HAM: Agenda yang Ditunggu Korban’ yang berlangsung di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026). Diskusi tersebut turut dihadiri Koordinator Tim Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Abdul Haris Semendawai, Dosen FH UII Eko Riyadi, serta Jane Rosalina selaku Kepala Divisi Pemantauan Impunitas di KontraS.

Dalam kesempatan tersebut, Amiruddin terlebih dahulu menjelaskan mengenai kewenangan Komnas HAM yang diatur dalam undang-undang. Ia menyebut Komnas HAM memiliki tanggung jawab untuk mendorong penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

“Komnas HAM adalah lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengawal perubahan hukum di Indonesia, khususnya dalam meminta pertanggungjawaban atas terjadinya apa yang disebut sebagai pelanggaran HAM berat,” kata Amiruddin.

Ia mengatakan proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui pengadilan merupakan agenda yang dinantikan oleh korban maupun keluarga korban. Namun, mekanisme yudisial untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masih menghadapi sejumlah tantangan.

“Tanpa pemeriksaan di pengadilan, korban itu kan berada dalam situasi yang tidak pasti terus-menerus. Tentu itu tidak baik dalam rangka hak asasi manusia. Oleh karena itu, kami di Komnas HAM mengajak lagi semua pihak dan mengingatkan semua pihak,” katanya.

Dilansir dari Detik.com – Amiruddin juga menegaskan bahwa upaya penyelesaian secara nonyudisial terhadap kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan pada 2022 tidak semestinya menghentikan proses hukum. Komnas HAM, kata dia, tetap berkomitmen mendorong penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 26 Tahun 2000.

“Concern kami dari Komnas untuk mengangkat ini adalah supaya undang-undang ini harus menjadi perhatian kembali,” ujarnya.