Komnas HAM Minta Propam Usut Dugaan Pelanggaran saat Penggeledahan Ponpes Santriwati

Norton News – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri bersama Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melakukan pemeriksaan independen terhadap dugaan pelanggaran prosedur penggeledahan dan penyitaan di Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an, Sukoharjo, Jawa Tengah.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan proses penegakan hukum tidak mengabaikan perlindungan hak asasi manusia (HAM), terutama hak perempuan, anak-anak, serta privasi penghuni pesantren.

Permintaan itu disampaikan menyusul penggeledahan yang dilakukan aparat gabungan Polda Jawa Tengah, Polres Sukoharjo, dan Satuan Brimob pada Selasa (27/10/2026) sekitar pukul 03.20 WIB.

Komnas HAM Soroti Perlakuan terhadap Santriwati

Berdasarkan informasi awal yang diterima Komnas HAM, penggeledahan berlangsung ketika 12 santriwati berusia 10–16 tahun dan empat ustazah sedang beristirahat.

Dalam laporan yang diterima lembaga tersebut, disebutkan adanya dugaan tindakan intimidasi, penodongan senjata, hingga penarikan santriwati yang belum sempat mengenakan jilbab.

Sebanyak 15 penghuni pesantren, termasuk dua balita berusia tiga dan lima tahun, kemudian dibawa ke Polsek Mojolaban dan dilanjutkan ke Polres Sukoharjo untuk menjalani pemeriksaan. Mereka disebut tidak didampingi wali maupun kuasa hukum.

Seluruh penghuni yang dibawa aparat akhirnya dipulangkan setelah pemeriksaan karena tidak ditemukan bukti keterlibatan mereka dalam perkara pidana yang sedang diselidiki.

Anis menegaskan bahwa proses penegakan hukum tetap harus berjalan, tetapi pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat.

“Penegakan hukum harus tetap berjalan dan pelaku pembakaran serta perusakan warung harus diproses sesuai hukum. Namun, penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum dan mencederai HAM itu sendiri,” kata Anis.

Dugaan Penyitaan Barang Tanpa Dokumen Resmi

Selain cara penggeledahan, Komnas HAM turut menyoroti laporan mengenai penyitaan sejumlah barang milik penghuni pesantren.

Barang-barang yang dilaporkan disita meliputi telepon seluler, uang tabungan santri senilai Rp16 juta, emas, drone, serta busur panah yang digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Total nilai barang yang dipersoalkan diperkirakan mencapai Rp50 juta.

Komnas HAM meminta Propam dan Kompolnas memeriksa apakah penyitaan tersebut telah dilakukan sesuai prosedur hukum, termasuk kelengkapan dokumen dan keterkaitan barang dengan perkara yang sedang ditangani.

Lembaga tersebut juga meminta dilakukan pemeriksaan terhadap keabsahan surat izin penggeledahan yang diterbitkan Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Menurut Komnas HAM, penggeledahan dan penyitaan harus mengikuti ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), termasuk persyaratan izin pengadilan, surat tugas, serta pembuatan berita acara.

Komnas HAM Minta Perlindungan dan Pemulihan Santriwati

Komnas HAM juga meminta Kapolda Jawa Tengah mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) penggeledahan di lingkungan pesantren putri. Pelibatan polisi wanita (Polwan) dan tokoh agama dinilai perlu diperhatikan untuk menjaga perlindungan serta privasi penghuni pesantren.

Selain itu, lembaga tersebut mendorong pengembalian barang pribadi yang tidak berkaitan dengan perkara dan pembukaan garis polisi agar kegiatan belajar-mengajar dapat kembali berlangsung.

Pemulihan psikologis atau trauma healing bagi santriwati, ustazah, dan balita yang terdampak juga menjadi perhatian. Pendampingan diharapkan melibatkan lembaga terkait, termasuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam menindaklanjuti persoalan tersebut, Komnas HAM berencana meminta keterangan dari Kapolda Jawa Tengah, Kapolres Sukoharjo, pihak Yayasan Al-Mukmin, para santriwati, serta Kepala UPTD PPA Sukoharjo.

Penggeledahan Berkaitan dengan Kasus Pembakaran Warung

Penggeledahan di lingkungan pesantren tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus pembakaran dan perusakan warung di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, yang terjadi pada 12 September 2026.

Polda Jawa Tengah sebelumnya melakukan pencarian terhadap seorang tersangka berinisial I setelah menangkap tersangka lain berinisial ST pada 19 Oktober 2026. ST diketahui merupakan mantan narapidana terorisme.

Dalam pengembangan kasus tersebut, polisi menggeledah dua pondok pesantren di wilayah Sukoharjo dan Karanganyar yang diduga menjadi tempat persembunyian tersangka I. Namun, orang yang dicari tidak ditemukan dalam penggeledahan tersebut.

Komnas HAM menegaskan bahwa penyidikan perkara pembakaran dan perusakan warung tetap perlu dilanjutkan. Meski demikian, setiap tindakan aparat harus sesuai prosedur hukum serta menjamin perlindungan hak dan martabat seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.