Kerusuhan Warnai Demo Biaya Hidup di Prancis, 1.800 Orang Ditangkap

Norton News, Paris — Gelombang demonstrasi menentang tingginya biaya hidup dan memburuknya kondisi layanan pendidikan di Prancis berujung kerusuhan pada Sabtu (17/10/2026). Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nuñez menyatakan sekitar 1.800 orang telah ditangkap setelah aksi di berbagai kota diwarnai bentrokan, pembakaran, dan penjarahan.

Aksi demonstrasi berlangsung di sejumlah kota, termasuk Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, dan Limoges. Kementerian Dalam Negeri Prancis memperkirakan sekitar 550.000 orang mengikuti demonstrasi tersebut. Sementara itu, serikat pekerja CGT memperkirakan jumlah peserta mencapai 800.000 orang.

Sebagian besar demonstrasi awalnya berlangsung untuk menyampaikan tuntutan terkait tekanan ekonomi dan layanan publik. Namun, situasi memburuk ketika sejumlah kelompok melakukan perusakan fasilitas umum, membakar kendaraan, serta menjarah pertokoan.

Di Paris, bentrokan terjadi di sekitar Place de la République. Polisi antihuru-hara dikerahkan untuk mengendalikan situasi, termasuk menggunakan gas air mata. Kepolisian wilayah Paris melaporkan sebanyak 855 orang ditangkap di kawasan tersebut.

Kerusakan juga dilaporkan terjadi di sejumlah kota lain. Di Limoges, gedung balai kota bersejarah mengalami kebakaran serius hingga bagian atapnya runtuh. Sementara itu, sejumlah pertokoan dan fasilitas umum di beberapa wilayah turut menjadi sasaran perusakan.

Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu mengecam kekerasan yang terjadi selama demonstrasi. Pemerintah menyebut sedikitnya 150 anggota kepolisian mengalami luka-luka dalam rangkaian bentrokan tersebut.

Kenaikan Biaya Hidup Picu Ketidakpuasan

Gelombang protes ini berawal dari aksi pelajar yang menuntut perbaikan kondisi pendidikan, termasuk persoalan kekurangan guru, kerusakan bangunan sekolah, dan ruang kelas yang terlalu padat. Dalam perkembangannya, aksi tersebut mendapat dukungan serikat pekerja, mahasiswa, serta kelompok masyarakat yang mempersoalkan kenaikan biaya hidup.

Masyarakat menghadapi tekanan akibat meningkatnya harga energi, bahan bakar, dan sejumlah kebutuhan rumah tangga. Kondisi tersebut menambah beban pengeluaran, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah yang harus mengalokasikan sebagian besar pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari.

Para demonstran juga menyuarakan tuntutan peningkatan upah dan pensiun serta perlindungan terhadap layanan publik. Mereka meminta pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat di tengah kebijakan pengendalian pengeluaran negara.

Ketidakpuasan tersebut menambah tekanan terhadap pemerintahan Presiden Emmanuel Macron, yang menghadapi persoalan fiskal menjelang pemilihan presiden Prancis pada 2027.

Pemerintah Siapkan Respons, Perdebatan Politik Menguat

Dilansir dari Liputan6 – Menyusul kerusuhan tersebut, Presiden Emmanuel Macron dijadwalkan menggelar pertemuan darurat dengan pejabat tinggi pemerintah sebelum menyampaikan pernyataan kepada publik. Pemerintah juga menghadapi desakan untuk memulihkan ketertiban dan menangani kerugian yang dialami warga serta pelaku usaha.

Peristiwa ini turut memicu perdebatan politik. Sejumlah tokoh politik menyalahkan kelompok ekstrem kiri dan pelaku kriminal atas tindakan kekerasan, sementara pihak lain menekankan pentingnya memperhatikan tuntutan sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi demonstrasi.

Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance juga ikut menyoroti situasi tersebut dan mengaitkannya dengan kebijakan imigrasi Prancis. Pernyataan itu menjadi bagian dari perdebatan politik yang berkembang di tengah kerusuhan.

Meski demikian, demonstrasi dan tindakan kriminal merupakan dua hal yang perlu dibedakan. Hak menyampaikan pendapat tetap menjadi bagian dari kebebasan sipil, sedangkan pembakaran, penjarahan, dan penyerangan dapat diproses sesuai hukum.

Kerusuhan ini memperlihatkan besarnya tantangan pemerintah Prancis dalam merespons tekanan biaya hidup sekaligus menjaga ketertiban umum. Penanganan situasi ke depan akan bergantung pada upaya pemulihan keamanan, penegakan hukum, serta respons pemerintah terhadap keluhan masyarakat.