Kepala Bakom Sebut Dugaan Penyadapan Prabowo Mengarah ke Makar, Minta Polri Usut Tuntas

Norton News – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai persoalan serius yang tidak dapat ditoleransi. Ia bahkan menyebut tindakan tersebut mengarah pada perbuatan makar.

Pernyataan itu disampaikan Syahganda melalui keterangan tertulis pada Kamis (5/11/2026). Menurutnya, Presiden merupakan simbol negara sekaligus representasi kedaulatan bangsa yang harus dijaga dan dihormati.

“Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto merupakan persoalan serius yang tidak bisa ditoleransi, karena hal itu sudah mengarah ke tindakan makar. Kita harus melawan segala bentuk makar,” ujar Syahganda.

Ia juga menilai tindakan pejabat negara yang mengkhianati Presiden perlu dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara dan konstitusi. Karena itu, setiap dugaan tindakan yang berpotensi mengancam keamanan maupun keselamatan kepala negara harus diproses sesuai ketentuan hukum.

“Setiap tindakan yang berpotensi mengancam keamanan, keselamatan, dan kewibawaan Presiden harus diusut secara objektif, transparan, dan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.

Syahganda turut mengajak masyarakat dan seluruh elemen bangsa untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta persatuan nasional. Ia meminta masyarakat tidak membiarkan kepentingan kekuasaan memicu perpecahan.

“Jangan biarkan ambisi-ambisi kekuasaan membuat kita mentolerir politik busuk, tanpa moral dan bisa memecah-belah persatuan kita,” ujar Syahganda.

Empat Jenderal Telah Ditetapkan sebagai Tersangka

Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo saat ini telah menyeret empat jenderal Polri sebagai tersangka. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.

Di sisi lain, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus untuk mendalami perkara tersebut. Tim itu dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut pembentukan tim khusus merupakan bentuk respons dan keseriusan institusi dalam menindaklanjuti informasi mengenai dugaan penyadapan ilegal.

“Sebagai bentuk respons proaktif dan keseriusan institusi, maka pimpinan Polri, dalam hal ini Kapolri, telah membentuk tim secara khusus dalam merespons informasi dan isu-isu tersebut,” ucap Trunoyudo.

Tim tersebut akan melakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengungkap perkara dan pihak-pihak yang diduga terlibat.

Meski sejumlah pihak telah ditetapkan sebagai tersangka, proses penyidikan masih berjalan. Penilaian bahwa dugaan penyadapan tersebut mengarah pada makar merupakan pernyataan Syahganda, sementara penentuan unsur pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum melalui proses hukum yang berlaku.