Jakarta, Norton News – Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Alexander Sabar, menyebutkan bahwa mayoritas kasus kebocoran data dan serangan siber di Indonesia disebabkan oleh masalah teknis yang bersifat mendasar. Masalah tersebut mencakup pemanfaatan sistem elektronik yang sudah ketinggalan zaman serta adanya unsur kelalaian manusia.
Alex menuturkan, banyak sistem digital masih menggunakan arsitektur lama dan tidak memperoleh pembaruan keamanan secara rutin. Akibatnya, sistem-sistem tersebut menjadi lebih mudah disusupi dan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber.
Selain itu, tingkat kepatuhan terhadap keamanan informasi di kalangan pengguna juga masih rendah. Kondisi ini tercermin dari pengelolaan kata sandi, pengaturan sistem, hingga manajemen hak akses yang belum berjalan secara maksimal.
“Perangkat dan solusi keamanan sebenarnya sudah tersedia, tetapi kinerjanya kerap tidak maksimal karena penerapan serta pengelolaannya belum dilakukan dengan baik,” ujar Alex kepada wartawan, Sabtu (17/1/2025).
Menurut Alex, sulit membedakan secara tegas antara peran kelalaian manusia dan serangan murni dari peretas. Ia menilai, banyak kasus kebocoran data terjadi bukan semata-mata karena kecanggihan metode pelaku, tetapi juga dipicu oleh kelemahan internal, seperti kesalahan pengaturan sistem, keberhasilan upaya phishing, serta pengelolaan hak akses yang tidak dilakukan secara disiplin.
Alex turut menyinggung insiden kebocoran data di sejumlah instansi yang memiliki anggaran teknologi informasi (TI) besar. Ia menegaskan bahwa alokasi dana yang besar tidak serta-merta menjamin tingkat keamanan yang lebih baik.
Ia menjelaskan, lembaga berskala besar umumnya memiliki ekosistem sistem yang rumit, melibatkan beragam aplikasi, vendor, integrasi lintas platform, serta pengguna dengan tingkat kewenangan yang berbeda. Kerumitan ini memperbesar peluang terjadinya kesalahan dan celah keamanan apabila tidak didukung oleh tata kelola keamanan yang kuat dan terintegrasi.
Dilansir Dari Detikcom– Alexander juga menyebutkan bahwa kualitas serangan siber di Indonesia terus mengalami peningkatan. Tidak hanya jumlahnya yang bertambah, pola serangan pun semakin terarah dan canggih. Serangan seperti ransomware yang menargetkan infrastruktur vital, serta praktik rekayasa sosial yang semakin sulit dikenali, kini menjadi ancaman serius.
“Serangan siber kini tidak lagi dilakukan secara acak, melainkan dirancang khusus menyesuaikan karakteristik target, termasuk instansi pemerintah dan sektor-sektor strategis,” pungkasnya.
Selanjutnya, Alex menegaskan bahwa kebocoran data juga sering kali disebabkan oleh lemahnya pengawasan terhadap akses dari internal. Pemberian hak akses yang terlalu luas, minimnya pencatatan dan audit log, serta kurangnya pemantauan terhadap aktivitas pengguna internal membuat data rawan disalahgunakan tanpa terdeteksi.
Terkait efektivitas Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Alex menyampaikan bahwa meningkatnya laporan kebocoran data setelah aturan tersebut berlaku tidak serta-merta menandakan kegagalan regulasi. Menurutnya, kondisi itu justru mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat, kewajiban pelaporan, serta perhatian yang lebih besar terhadap isu pelindungan data pribadi.
Alex menilai tantangan utama saat ini terletak pada aspek pelaksanaan, mulai dari kesiapan pengendali dan pemroses data, penguatan fungsi pengawasan, hingga konsistensi dalam penegakan hukum.
“Melalui penguatan aturan turunan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta kepatuhan lintas sektor, efektivitas UU PDP diharapkan dapat semakin terasa dalam jangka menengah hingga panjang,” tutupnya.
You must be logged in to post a comment Login