NortonNews – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kembali menimbulkan keresahan di negara-negara tetangga, terutama Singapura dan Malaysia. Dampak pencemaran udara lintas batas tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga memicu kritik terhadap upaya penanganan kebakaran dan berpotensi memengaruhi hubungan diplomatik di kawasan Asia Tenggara.
Sejumlah warga Singapura mengeluhkan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat membatasi kegiatan di luar ruangan, menutup jendela rumah, dan menggunakan alat penyaring udara. Anak-anak pun harus mengurangi aktivitas luar ruang, seperti berenang, bermain sepak bola, dan bersepeda.
Keluhan serupa juga disampaikan masyarakat Malaysia. Kabut asap dilaporkan mengganggu kehidupan keluarga, bahkan memicu kekhawatiran mengenai kesehatan dan aktivitas pendidikan. Situasi ini mendorong sebagian warga menyuarakan tuntutan agar pemerintah mengambil langkah lebih tegas untuk mengatasi masalah yang terus berulang.
Persoalan karhutla juga berdampak pada hubungan diplomatik Indonesia dengan negara tetangga. Sejumlah pernyataan pejabat dan kritik dari masyarakat di kawasan menambah perhatian terhadap cara pemerintah menangani kebakaran. Meski demikian, persoalan ini tidak hanya menyangkut hubungan antarnegara, tetapi juga keselamatan masyarakat yang terdampak langsung.
Peneliti senior ASEAN Studies Center Universitas Gadjah Mada, Randy Wirasta Nandyatama, menilai persoalan kabut asap memperlihatkan kesenjangan antara komitmen kerja sama regional dan pelaksanaannya. Menurutnya, prinsip konsensus yang diterapkan ASEAN dapat membatasi kemampuan organisasi tersebut untuk mengambil tindakan tegas ketika salah satu negara anggotanya menjadi sumber persoalan.
ASEAN sebenarnya telah memiliki Perjanjian tentang Pencemaran Asap Lintas Batas sejak 2002. Kesepakatan ini menjadi dasar bagi negara-negara anggota untuk bekerja sama dalam pencegahan kebakaran, pemantauan pencemaran udara, pertukaran informasi, serta penanganan dampak asap lintas negara.
Dilansir dari detik.com – Namun, penerapan kesepakatan tersebut masih menghadapi tantangan. Mekanisme ASEAN mengutamakan kerja sama, konsultasi, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara, sehingga organisasi regional tersebut tidak memiliki mekanisme sanksi langsung yang kuat terhadap negara anggota yang dinilai tidak memenuhi komitmennya.
Di tengah situasi tersebut, Indonesia dan Singapura sepakat membentuk gugus tugas bersama untuk menangani persoalan kabut asap. Kerja sama ini berfokus pada pertukaran informasi, pencegahan kebakaran, serta upaya meminta pertanggungjawaban perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap pencemaran asap.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menyampaikan bahwa persoalan kabut asap akan dibahas dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada 12 November 2026. Pembahasan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan mendorong langkah pencegahan yang lebih efektif di tingkat kawasan.
Pemerintah Indonesia juga menegaskan bahwa masyarakat dalam negeri merupakan pihak yang pertama kali merasakan dampak karhutla. Oleh karena itu, penanganan kebakaran perlu dilakukan melalui penguatan pencegahan, pemadaman, perlindungan masyarakat, dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan.
Persoalan kabut asap lintas batas menunjukkan bahwa ASEAN masih menghadapi tantangan dalam menyelaraskan kepentingan nasional dengan tanggung jawab regional. Penguatan kerja sama, transparansi informasi, dan akuntabilitas menjadi langkah penting agar masalah karhutla tidak terus berulang serta tidak semakin memperburuk hubungan antarnegara di Asia Tenggara.
You must be logged in to post a comment Login