Norton News – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), mengungkap alasan dirinya merasa dihina dan direndahkan hingga menempuh jalur hukum terkait polemik tudingan ijazah palsu. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026), Jokowi menyinggung sejumlah julukan yang menurutnya ditujukan untuk merendahkan dirinya.
Saat memberikan kesaksian dalam perkara dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, Jokowi diminta menjelaskan hal yang membuat dirinya merasa dihina sehina-hinanya.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Jokowi meminta majelis hakim membayangkan apabila dirinya berada dalam posisi yang sama.
“Coba Yang Mulia bayangkan kalau Yang Mulia ditulis seperti saya,” jawab Jokowi.
Ia kemudian menyebut beberapa julukan yang menurutnya muncul dalam unggahan media sosial, seperti Mukidi, Mulyono, hingga Jokodok. Selain itu, ia juga menyinggung penggunaan istilah yang mengaitkan julukan tersebut dengan tudingan ijazah dan skripsi palsu.
“Ditulis: ‘Mukidi a.k.a Mulyono a.k.a Jokodok’. Kemudian menyampaikan: ‘ijazah palsunya Mukidi’, kemudian ‘skripsi aspalnya Mukidi’,” terangnya.
Dalam persidangan, kuasa hukum Dokter Tifa membantah bahwa kliennya secara langsung menggunakan sebutan Jokodok. Pihak kuasa hukum menyebut tulisan yang dimaksud adalah singkatan JKDK.
Namun, Jokowi menyatakan bahwa singkatan tersebut tetap merujuk pada dirinya menurut pemahamannya.
“Ya, Kalau semua orang baca yang namanya JKDK itu ya Jokodok,” jelasnya.
Jokowi Sebut Nama Baik Keluarga Ikut Tercemar
Jokowi juga menjelaskan bahwa dampak yang dirasakannya bukan hanya berkaitan dengan nama baik pribadi, tetapi turut menyentuh keluarganya. Ia menyebut tuduhan ijazah palsu telah membuat dirinya merasa direndahkan.
Dalam kesaksiannya, Jokowi menyampaikan bahwa persoalan tersebut juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap dirinya. Ia mengutip hasil survei yang menurut ingatannya menunjukkan sekitar 18 persen masyarakat Indonesia percaya terhadap tuduhan ijazah palsu.
Angka tersebut, menurut perhitungannya, setara dengan kurang lebih 34 juta orang.
Jokowi juga merasa tuduhan tersebut seolah menggambarkan dirinya menggunakan ijazah palsu untuk mengikuti kontestasi politik, mulai dari pemilihan wali kota, gubernur, hingga presiden.
Kesaksian tersebut disampaikan dalam sidang perkara dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terkait polemik ijazah Jokowi. Perkara ini masih berjalan di pengadilan, sehingga berbagai tuduhan dan bantahan yang muncul dalam persidangan perlu dinilai berdasarkan proses hukum yang berlaku.
You must be logged in to post a comment Login