NORTON NEWS – Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI membantah pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mengaku mendapat arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperjuangkan persoalan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan, menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak pernah memberikan saran kepada Gibran untuk kembali menempuh jalur hukum melalui PTUN.
Syahganda menjelaskan bahwa pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dapat menjadi acuan untuk memahami pandangan hukum Presiden terkait persoalan tersebut.
Menurut Syahganda, Yusril sebelumnya telah menyampaikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai polemik ijazah Gibran telah bersifat final sehingga tidak tersedia lagi upaya hukum yang dapat ditempuh.
“Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia (Yusril) diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong,” kata Syahganda kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Ia juga menilai bahwa penjelasan Yusril merupakan representasi dari pandangan hukum Presiden Prabowo dalam menyikapi persoalan tersebut.
“Saran (Presiden) yang benar itu yang diwakili oleh Yusril,” imbuh dia.
Syahganda menambahkan, tidak masuk akal apabila Presiden justru menyarankan Gibran kembali melakukan perlawanan hukum, sementara penjelasan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum telah menyebutkan tidak adanya jalur hukum lanjutan.
“Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukum-nya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran,” ujar Syahganda.
Gibran Sebelumnya Mengaku Mendapat Arahan Prabowo
Pernyataan Syahganda tersebut muncul setelah Gibran Rakabuming Raka memberikan keterangan mengenai pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Gibran mengungkapkan bahwa Prabowo memberikan sejumlah masukan terkait polemik dokumen pendidikannya. Salah satu arahan yang disampaikan adalah memperjuangkan persoalan tersebut melalui PTUN dengan membawa dokumen pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja,” ujar Gibran.
Gibran juga menyampaikan rencana untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait upaya hukum yang akan ditempuh.
Yusril Sebut Putusan MK dan MA Bersifat Final
Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra memberikan penjelasan mengenai perkembangan proses hukum yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.
Yusril menyebut persoalan tersebut telah melewati proses peradilan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Menurutnya, putusan dari kedua lembaga tersebut telah memiliki kekuatan hukum final.
“Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita,” kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, sedangkan putusan MA dalam perkara tersebut juga telah berkekuatan hukum tetap.
“Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final,” imbuh dia.
Yusril turut menjelaskan bahwa Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan tersebut karena tidak tercatat sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara di MA.
Perbedaan pernyataan antara Gibran dan pihak Bakom tersebut menambah perkembangan baru dalam polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden yang menjadi perhatian publik.
You must be logged in to post a comment Login