Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia belum membahas kewajiban membayar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 16,9 triliun untuk menjadi anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang dibentuk oleh Presiden AS, Donald Trump.
“Hingga saat ini, belum ada pembahasan terkait pembayaran tersebut,” ujar Juru Bicara II Kemlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, dalam konferensi pers virtual, Kamis (22/1/2026). Nabyl menambahkan bahwa keanggotaan di Dewan Perdamaian tidak mengharuskan adanya pembayaran, terutama bagi keanggotaan yang bersifat non-permanen.
“Keanggotaan tidak memerlukan pembayaran, terutama jika bukan untuk status permanen,” jelasnya.Nabyl juga menjelaskan alasan di balik keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BoP.Ia menyampaikan bahwa keikutsertaan Indonesia di BoP bertujuan untuk mendorong penghentian kekerasan dan melindungi warga sipil.
Dilansir Dari Kompascom- Selain itu, melalui keanggotaan ini, Indonesia bisa memperluas akses bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina di Gaza. “Kami juga memandang Board of Peace sebagai mekanisme sementara untuk menghentikan kekerasan dan menjaga keselamatan warga sipil,” jelas Nabyl.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui akun media sosial X mengumumkan bahwa Indonesia resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian yang digagas oleh Presiden AS, Donald Trump.
Kemlu menyampaikan bahwa Indonesia bersama negara-negara di kawasan Timur Tengah menyambut positif undangan dari Trump untuk menjadi anggota Dewan Perdamaian tersebut. “Menteri Luar Negeri Turki, Mesir, Yordania, Indonesia, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, kepada para pemimpin mereka untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian,” tulis Kemlu dalam unggahan di X pada Kamis pagi.
Selanjutnya, Indonesia dan negara-negara lainnya akan menandatangani dokumen resmi keanggotaan sesuai dengan prosedur hukum dan administrasi masing-masing negara. Para menteri juga menegaskan dukungan mereka terhadap upaya perdamaian yang dipimpin Presiden Trump serta komitmen untuk mendukung pelaksanaan misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi, sesuai dengan Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza dan didukung Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.
Sebagai informasi, Dewan Perdamaian merupakan inisiatif pemerintahan Presiden Trump yang dibentuk sebagai organisasi internasional untuk menangani berbagai konflik global.
Meskipun awalnya fokus pada rekonstruksi Gaza, piagam Dewan Perdamaian menegaskan bahwa perannya tidak terbatas pada Palestina saja, tetapi juga mencakup wilayah lain yang terdampak konflik.Dewan eksekutif organisasi ini akan dipimpin langsung oleh Trump dan terdiri dari tujuh tokoh penting, termasuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, serta menantunya, Jared Kushner.
Anggota lainnya adalah mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, dan Deputi Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.
You must be logged in to post a comment Login