JAKARTA, NortonNews.com – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Ignasius Jonan menanggapi kritik dari sejumlah tokoh Singapura dan Malaysia terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang menimbulkan kabut asap hingga melintasi batas negara. Jonan meminta negara-negara yang terdampak untuk mengutamakan dialog dan kerja sama daripada menyampaikan kritik secara terbuka tanpa diikuti langkah penyelesaian bersama.
Dilansir dari Kompas.com – Kamis (22/10/2026), Jonan menilai bahwa persoalan karhutla yang berdampak terhadap beberapa negara di kawasan Asia Tenggara perlu ditangani melalui mekanisme kerja sama yang telah disepakati bersama. Menurutnya, negara-negara anggota ASEAN sebenarnya sudah memiliki kerangka kerja untuk mengatasi pencemaran asap lintas batas sehingga kesepakatan tersebut perlu dimanfaatkan secara maksimal.
Pernyataan Jonan disampaikan melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya pada Rabu (21/10/2026). Dalam unggahan tersebut, ia menyoroti munculnya pernyataan sejumlah tokoh dari negara tetangga yang mengkritik penanganan karhutla di Indonesia. Ia mempertanyakan mengapa kritik tersebut disampaikan secara terbuka ketika persoalan sedang berlangsung, bukan melalui pembahasan bersama yang dapat menghasilkan langkah konkret.
Jonan menilai, penyelesaian persoalan lingkungan yang dampaknya melintasi batas negara membutuhkan komunikasi antarpemerintah. Dengan demikian, setiap negara dapat menyampaikan persoalan yang dihadapi sekaligus menyusun langkah untuk mengurangi dampak kabut asap terhadap masyarakat.
Jonan Ingatkan Adanya Kesepakatan ASEAN
Dalam pernyataannya, Jonan mengingatkan bahwa negara-negara ASEAN telah memiliki kesepakatan yang secara khusus mengatur penanganan pencemaran asap lintas batas. Kesepakatan tersebut dikenal sebagai ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP), atau Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas.
Perjanjian tersebut ditandatangani oleh sepuluh negara anggota ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 10 Juni 2002 dan mulai berlaku pada 2003. Indonesia kemudian meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014.
AATHP menjadi salah satu landasan kerja sama regional untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan serta lahan yang menyebabkan pencemaran asap lintas negara. Kerangka tersebut juga mendorong pertukaran informasi, pemantauan kebakaran, koordinasi penanganan, serta pemberian bantuan ketika terjadi kebakaran yang berpotensi menimbulkan dampak lintas batas.
Jonan menilai, keberadaan kesepakatan tersebut seharusnya menjadi dasar bagi Indonesia, Singapura, dan Malaysia untuk membangun komunikasi yang lebih efektif. Ia mempertanyakan apakah negara-negara tetangga memiliki mekanisme berbeda di luar kesepakatan ASEAN atau justru menyampaikan kritik karena pertimbangan politik dalam negeri.
Menurutnya, kritik yang disampaikan melalui pernyataan publik belum tentu menghasilkan penyelesaian apabila tidak diikuti koordinasi yang jelas. Ia mendorong negara-negara terkait untuk kembali menggunakan jalur kerja sama regional sebagai sarana membahas persoalan dan menentukan tindakan yang dapat dilakukan bersama.
Meski demikian, kritik mengenai dampak asap terhadap negara tetangga juga merupakan bagian dari persoalan yang perlu dibahas. Karena itu, komunikasi antarnegara diharapkan dapat menjadi ruang untuk menyampaikan dampak yang dirasakan, memperjelas tanggung jawab, dan menyusun langkah penanganan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penanganan Karhutla Membutuhkan Kesiapan Setiap Negara
Jonan menekankan bahwa kerja sama regional tidak cukup hanya dilakukan melalui pertemuan atau pernyataan bersama. Setiap negara yang terlibat juga perlu memastikan kesiapan sumber daya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan.
Menurutnya, ketersediaan peralatan, teknologi, serta personel yang memadai merupakan bagian penting dalam menghadapi karhutla. Kemampuan tersebut dibutuhkan untuk mendeteksi titik api, melakukan pemadaman, memantau pergerakan asap, serta mengurangi dampak kebakaran terhadap masyarakat.
Indonesia menghadapi tantangan besar dalam penanganan karhutla karena memiliki kawasan hutan dan lahan yang luas. Ketika kebakaran terjadi di sejumlah wilayah, upaya penanganan membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat terkait, dan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan lahan.
Sementara itu, asap yang terbawa angin dapat mencapai wilayah negara lain dan memengaruhi kualitas udara di kawasan tersebut. Kondisi ini membuat penanganan karhutla tidak hanya menjadi persoalan domestik, tetapi juga memerlukan komunikasi dengan negara-negara yang terdampak.
Jonan mencontohkan bahwa negara-negara ASEAN sebelumnya telah melakukan kerja sama dalam menghadapi berbagai persoalan lintas batas, seperti perdagangan manusia, terorisme, dan perdagangan narkotika. Ia mempertanyakan mengapa pola kerja sama yang serupa tidak lebih diutamakan dalam menangani persoalan karhutla.
Menurutnya, pengalaman kerja sama dalam bidang lain dapat menjadi pertimbangan untuk membangun pendekatan yang lebih terkoordinasi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya berfokus pada penanganan ketika kebakaran sudah terjadi. Negara-negara yang terlibat juga perlu memperkuat langkah pencegahan, meningkatkan kemampuan pemantauan, dan menyusun strategi agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap tahun.
Jonan Minta Dugaan Kesengajaan Ditelusuri Bersama
Selain membahas kritik dari negara tetangga, Jonan menyoroti pentingnya penyelidikan terhadap penyebab kebakaran hutan dan lahan. Ia meminta agar dugaan adanya unsur kesengajaan dalam peristiwa karhutla ditelusuri melalui kerja sama yang melibatkan pihak-pihak terkait.
Menurutnya, apabila terdapat indikasi bahwa kebakaran dilakukan dengan sengaja, penyelidikan perlu diarahkan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Proses tersebut harus dilakukan berdasarkan bukti dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
Penelusuran penyebab kebakaran menjadi bagian penting karena karhutla dapat terjadi melalui berbagai faktor. Oleh sebab itu, penanganan setiap kasus perlu mempertimbangkan kondisi di lokasi kejadian, bukti yang ditemukan, serta kemungkinan adanya tindakan yang melanggar hukum.
Jonan juga menilai bahwa kerja sama antarnegara dapat membantu ketika perkara berkaitan dengan kegiatan usaha atau kepemilikan perusahaan yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi. Koordinasi dibutuhkan agar penyelidikan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan tidak terhambat oleh perbedaan wilayah hukum.
Ia mendorong negara-negara yang terdampak untuk duduk bersama apabila memang ingin menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, pembahasan yang dilakukan melalui jalur kerja sama dapat membantu memperjelas fakta dan menentukan langkah penanganan yang sesuai.
Namun, penentuan pihak yang bertanggung jawab tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti yang sah. Dugaan keterlibatan seseorang atau perusahaan tidak dapat langsung dianggap sebagai kesimpulan hukum sebelum melalui proses yang berlaku.
Perusahaan dengan Keterkaitan Lintas Negara Perlu Ditelusuri
Jonan turut menyinggung kemungkinan adanya perusahaan yang beroperasi atau memiliki kegiatan usaha di Indonesia, tetapi mempunyai keterkaitan kepemilikan dengan Singapura maupun Malaysia. Keterkaitan tersebut, menurutnya, dapat menjadi alasan tambahan bagi negara-negara terkait untuk memperkuat koordinasi dalam penanganan karhutla.
Ia menyebut bahwa sejumlah perusahaan berpotensi tercatat di bursa saham Singapura atau Malaysia. Ada pula kemungkinan kepemilikan perusahaan Indonesia berkaitan dengan badan usaha yang didirikan di negara tetangga, baik secara langsung maupun melalui struktur kepemilikan lainnya.
Dalam konteks tersebut, Jonan mendorong agar penelusuran terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab dilakukan secara adil. Apabila penyelidikan menemukan bukti pelanggaran, penegakan hukum perlu diarahkan kepada pihak yang terbukti memiliki tanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku.
Menurutnya, pembahasan bersama dapat membantu negara-negara terkait memahami hubungan kepemilikan perusahaan dan kegiatan usaha yang mungkin berhubungan dengan perkara karhutla. Koordinasi tersebut juga diharapkan mengurangi risiko saling melempar tanggung jawab ketika muncul dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan kegiatan bisnis lintas negara.
Meski begitu, keberadaan perusahaan di bursa saham negara tertentu atau hubungan kepemilikan lintas negara tidak dengan sendirinya menunjukkan keterlibatan dalam kebakaran hutan dan lahan. Penentuan tanggung jawab harus didasarkan pada bukti yang berkaitan dengan setiap kasus.
Jonan menekankan pentingnya penyelesaian yang adil apabila sanksi memang diperlukan. Ia mengajak pihak-pihak terkait untuk membahas persoalan tersebut bersama-sama sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara tepat dan tidak hanya berhenti pada perdebatan di ruang publik.
Kerja Sama Regional Diharapkan Mencegah Kabut Asap Berulang
Persoalan karhutla dan kabut asap lintas batas telah menjadi tantangan lingkungan di Asia Tenggara selama bertahun-tahun. Kebakaran di kawasan hutan dan lahan dapat menimbulkan kerusakan ekosistem, mengganggu aktivitas masyarakat, serta menurunkan kualitas udara di wilayah yang terdampak.
Karena dampaknya dapat meluas ke negara tetangga, penanganan karhutla membutuhkan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah perlu memperkuat pencegahan, meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pembukaan lahan, dan memastikan penanganan kebakaran dilakukan secara cepat.
Di tingkat regional, pertukaran informasi mengenai titik api dan kondisi asap dapat membantu negara-negara terkait memahami perkembangan situasi. Koordinasi juga dapat mendukung penentuan langkah yang diperlukan ketika kebakaran menimbulkan ancaman terhadap wilayah yang berada di luar negara tempat kebakaran terjadi.
Pernyataan Jonan menekankan bahwa kesepakatan regional perlu diwujudkan melalui tindakan nyata. Kerangka kerja sama yang sudah tersedia akan lebih bermanfaat apabila diikuti kesiapan sumber daya, komunikasi yang terbuka, dan komitmen bersama untuk mencegah terulangnya kebakaran.
Ia juga mengingatkan bahwa tidak semua bencana ekologis dapat sepenuhnya dihindari. Namun, dampaknya dapat dikurangi melalui persiapan yang baik, pengawasan, penegakan hukum, serta koordinasi antara pemerintah dan masyarakat.
Dengan demikian, penyelesaian persoalan karhutla tidak cukup dilakukan melalui perdebatan mengenai negara mana yang harus bertanggung jawab. Setiap pihak perlu menjalankan perannya sesuai kewenangan masing-masing sambil tetap membuka ruang untuk kerja sama.
Jonan Dorong Dialog daripada Saling Mengkritik
Pada akhir pernyataannya, Jonan kembali menekankan pentingnya hubungan baik di antara negara-negara ASEAN. Ia meminta agar negara-negara terkait tidak terjebak dalam kritik terbuka atau pernyataan yang berpotensi memperkeruh hubungan, melainkan memanfaatkan mekanisme kerja sama yang telah disepakati.
Menurutnya, dialog dapat menjadi jalan untuk mempertemukan kepentingan berbagai negara dalam menghadapi persoalan yang sama. Melalui komunikasi tersebut, pemerintah dapat membahas langkah pencegahan, kebutuhan bantuan, penelusuran penyebab kebakaran, dan penerapan sanksi apabila ditemukan pelanggaran.
Pernyataan Jonan menjadi bagian dari pembahasan mengenai penanganan karhutla yang berdampak lintas batas. Di satu sisi, negara-negara terdampak perlu menyampaikan persoalan yang mereka hadapi. Di sisi lain, penyelesaian yang berkelanjutan membutuhkan koordinasi, pertukaran informasi, dan komitmen untuk menindaklanjuti kesepakatan yang telah ada.
Hingga Kamis (22/10/2026), Jonan mendorong Indonesia, Singapura, dan Malaysia untuk memperkuat kerja sama dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Ia menilai bahwa pendekatan melalui kerangka ASEAN dapat digunakan untuk mencari solusi yang lebih terarah, termasuk dalam menelusuri dugaan kesengajaan dan menentukan pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran.
You must be logged in to post a comment Login