Hasyim Asy’ari Bantah Pasal PKPU Diselundupkan, Doli Kurnia Disentil soal Pembahasan Aturan Pilpres

JAKARTA, NortonNews.com – Polemik mengenai Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 kembali menjadi perhatian publik. Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, membantah dugaan bahwa ketentuan tersebut dimasukkan tanpa melalui pembahasan bersama. Ia juga menyampaikan kritik kepada anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, yang sebelumnya mengaku tidak mengingat adanya pembahasan mengenai pasal tersebut.

Persoalan ini mencuat setelah ketentuan dalam PKPU tentang pencalonan presiden dan wakil presiden kembali dipersoalkan dalam perdebatan mengenai persyaratan pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024. Sejumlah pihak mempertanyakan proses penyusunan aturan tersebut, termasuk apakah pasal yang menjadi sorotan telah dibahas bersama DPR dan lembaga terkait.

Hasyim menilai pernyataan yang menyebut Pasal 18 ayat (3) tidak pernah dibahas perlu diluruskan. Menurutnya, terdapat dokumen dan catatan rapat yang dapat digunakan untuk menelusuri proses penyusunan ketentuan tersebut.

Dilansir dari CNN Indonesia, Hasyim menegaskan bahwa pasal yang kini menjadi sorotan telah masuk dalam pembahasan rancangan PKPU melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR, pemerintah, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Ia juga melontarkan sindiran kepada Doli dengan menekankan bahwa seseorang bisa saja lupa terhadap suatu peristiwa, tetapi tidak seharusnya bersikap munafik. Pernyataan tersebut menjadi bagian dari tanggapan Hasyim terhadap polemik yang berkembang di ruang publik.

Hasyim Ungkap Riwayat Pembahasan Rancangan PKPU

Dalam penjelasannya, Hasyim menguraikan bahwa proses konsultasi rancangan peraturan tersebut telah berlangsung pada September 2023. Menurut kronologi yang disampaikannya, KPU mengirimkan surat kepada DPR pada 19 September 2023 untuk meminta konsultasi mengenai empat rancangan PKPU.

Dokumen yang dikirimkan mencakup rancangan peraturan mengenai pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya berfokus pada satu ketentuan, melainkan menjadi bagian dari proses konsultasi sejumlah rancangan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.

Sehari setelah surat tersebut dikirim, tepatnya pada 20 September 2023, Rapat Dengar Pendapat digelar untuk membahas rancangan peraturan yang diajukan KPU. Hasyim menyebut bahwa ketentuan yang sekarang tercantum sebagai Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 telah terdapat dalam materi pembahasan rapat tersebut.

Ia menjelaskan bahwa dalam rancangan awal, ketentuan itu berada pada Pasal 19 ayat (2). Posisi pasal yang berubah dalam dokumen akhir tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika menelusuri proses penyusunan regulasi.

Hasyim juga menyebut adanya masukan dari Bawaslu terhadap rancangan aturan yang dibahas. Menurut penjelasannya, proses tersebut melibatkan sejumlah pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu.

Doli Kurnia Disebut Hadir dalam Rapat

Salah satu poin yang ditekankan Hasyim adalah kehadiran Ahmad Doli Kurnia dalam rapat konsultasi pada September 2023. Ketika itu, Doli menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR RI, sementara Arsul Sani masih menjadi anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan sebelum kemudian menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Hasyim menyatakan bahwa materi rancangan PKPU tersebut telah memperoleh persetujuan dalam kesimpulan RDP. Ia merujuk pada dokumen persetujuan yang ditandatangani oleh sejumlah pimpinan lembaga terkait.

Pihak-pihak yang disebut dalam dokumen tersebut meliputi Ahmad Doli Kurnia selaku Ketua Komisi II DPR saat itu, Hasyim Asy’ari sebagai Ketua KPU, Herwyn Jefler Hielsa Malonda dari Bawaslu, Heddy Lugito selaku Ketua DKPP, serta Bahtiar dari Kementerian Dalam Negeri.

Bagi Hasyim, keberadaan dokumen rapat dan tanda tangan para pejabat terkait menjadi bagian penting dalam menjelaskan proses pembahasan aturan tersebut. Ia berpendapat bahwa kronologi dan dokumen administrasi perlu diperiksa secara menyeluruh sebelum muncul kesimpulan bahwa suatu ketentuan dimasukkan tanpa pembahasan.

Meski demikian, polemik ini memperlihatkan adanya perbedaan keterangan mengenai proses pembahasan pasal tersebut. Karena itu, dokumen resmi, notulensi rapat, serta rancangan peraturan yang digunakan saat konsultasi menjadi bahan penting untuk memeriksa klaim masing-masing pihak secara objektif.

Berawal dari Persoalan Persyaratan Pencalonan Gibran

Polemik Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 berkaitan dengan aturan pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024. Ketentuan tersebut kembali menjadi sorotan setelah muncul kritik terhadap penerapannya dalam konteks pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Sebelumnya, kuasa hukum Denny Indrayana dan sejumlah pihak, Bambang Widjojanto, mempertanyakan keberadaan ketentuan tersebut. Ia menilai pasal itu perlu dikaji karena dianggap memiliki keterkaitan khusus dengan persoalan persyaratan pencalonan Gibran.

Kritik tersebut berkembang menjadi pertanyaan mengenai bagaimana ketentuan itu disusun, kapan mulai dimasukkan ke dalam rancangan peraturan, dan apakah proses pembahasannya telah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Persoalan tersebut juga kembali mengemuka dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Sejumlah hakim mempertanyakan proses pembentukan aturan dan keterkaitannya dengan persyaratan calon wakil presiden dalam pemilihan sebelumnya.

Perlu dibedakan bahwa kritik terhadap proses pembentukan suatu peraturan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran. Penilaian mengenai dugaan penyimpangan perlu didasarkan pada dokumen, prosedur pembentukan regulasi, dan fakta yang dapat diverifikasi.

Pentingnya Transparansi dalam Penyusunan Aturan Pemilu

Perbedaan keterangan antara Hasyim dan Doli menjadi perhatian karena menyangkut proses penyusunan regulasi yang berkaitan dengan pemilihan presiden. Aturan pemilu memiliki konsekuensi luas terhadap peserta, penyelenggara, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.

Kejelasan proses pembentukan peraturan menjadi salah satu unsur penting untuk menjaga akuntabilitas lembaga publik. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai bagaimana suatu ketentuan dirumuskan, dibahas, dan akhirnya disahkan.

Dalam kasus ini, dokumen konsultasi, rancangan PKPU, kesimpulan rapat, serta keterangan pihak-pihak yang hadir dapat menjadi dasar untuk menyusun kronologi yang lebih lengkap. Pemeriksaan dokumen tersebut juga diperlukan agar perdebatan tidak hanya bertumpu pada ingatan atau pernyataan masing-masing pihak.

Di sisi lain, para pejabat dan mantan penyelenggara pemilu diharapkan memberikan keterangan yang akurat ketika menjelaskan proses pembentukan regulasi. Penjelasan yang disertai bukti akan membantu publik memahami duduk perkara sekaligus mengurangi kesimpangsiuran informasi.

Hasyim sendiri menekankan bahwa persoalan ini perlu dilihat berdasarkan informasi dan dokumen yang tersedia. Sindirannya kepada Doli menjadi bagian dari polemik tersebut, tetapi inti persoalannya tetap berkaitan dengan apakah Pasal 18 ayat (3) telah melalui pembahasan dan persetujuan sesuai prosedur.

Hingga laporan ini disusun, perbedaan pandangan mengenai proses pembahasan pasal tersebut masih menjadi perhatian publik. Penelusuran dokumen dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait diperlukan untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai proses penyusunan PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Perkembangan kasus ini juga menjadi pengingat bahwa transparansi dan ketelitian dalam penyusunan aturan pemilu merupakan bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demokrasi di Indonesia.