Gibran Terancam Putusan MA, Ganjar Desak DPR Ambil Sikap Konstitusional

JAKARTA, NortonNews.com – Tensi politik di Senayan mendadak bergolak tinggi. Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, melontarkan desakan tajam kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar tidak bersikap pasif dan segera melangkah tegas untuk menyikapi pusaran polemik hukum yang melilit Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dilansir dari detikNews –  Senin (9/11/2026), Ganjar menegaskan bahwa parlemen memiliki kewenangan penuh serta seperangkat instrumen konstitusional yang sah untuk merespons dinamika ketatanegaraan ini. Ia memperingatkan agar institusi pengawas pemerintah tersebut tidak bergeming di tengah bergulirnya isu mendasar mengenai keabsahan dan legitimasi kepemimpinan puncak di Republik Indonesia.

Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut, kejelasan legalitas seorang pejabat tinggi negara bukan sekadar formalitas di atas kertas, melainkan fondasi utama martabat tata kelola pemerintahan. Ketidakpastian yang biarkan mengambang tanpa muara hukum yang jelas dikhawatirkan dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi dan lembaga peradilan secara keseluruhan.

“Lembaga legislatif memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan segalanya berjalan di atas koridor hukum yang tertib. DPR harus hadir, mengambil posisi, dan memberikan jawaban tegas atas keresahan masyarakat,” ujar Ganjar dalam pernyataannya.

Esensinya desakan Ganjar ini memuncak menyusul ketok palu keputusan dari Mahkamah Agung (MA) bernomor 742 K/TUN/2026. Dalam amar putusan peradilan tingkat kasasi tersebut, majelis hakim mengabulkan permohonan kasasi dari Subhan—seorang warga masyarakat yang menggugat keabsahan dokumen administratif berupa surat keterangan penyetaraan pendidikan luar negeri atas nama Gibran Rakabuming Raka.

Putusan kasasi MA tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah SMA bernomor 9789/D.DIKTI/2006 yang sempat dikeluarkan oleh instansi berwenang dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Majelis hakim bahkan menginstruksikan agar dokumen administratif yang bersangkutan ditarik dari pihak yang memegang untuk kemudian dimusnahkan sesuai dengan standar prosedur hukum yang berlaku.

Keluarnya ketetapan dari lembaga peradilan tertinggi di Indonesia itu dinilai Ganjar telah memberikan landasan hukum yang amat terang benderang bagi para wakil rakyat di Parlemen Senayan. Tidak ada lagi alasan bagi fraksi-fraksi politik di DPR untuk berkelit atau berpura-pura tidak melihat adanya kegentingan ketatanegaraan.

Ganjar mengingatkan bahwa fokus bangsa ini seharusnya dialokasikan penuh untuk membenahi persoalan-persoalan strategis yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak. Bangsa Indonesia saat ini tengah bertarung dengan serangkaian tantangan hebat, mulai dari tekanan ekonomi global, fluktuasi pasar, ancaman bencana ekologis, hingga dinamika geopolitik yang tak menentu. Energi nasional dipandang sangat berharga jika terus-menerus terserap dalam pusaran konflik legitimasi elit politik yang berlarut-larut tanpa keputusan konkrit.

Melihat peta kekuatan politik saat ini, Ganjar menilai wacana dan pandangan di antara partai-partai politik di DPR sejatinya sudah makin mengerucut. Yang kini dibutuhkan hanyalah kemauan politik (political will) dan keberanian antar-fraksi untuk duduk bersama menjalin komunikasi intensif demi menentukan sikap bersama.

“DPR bisa menimbang dan memutuskan hak konstitusi mana yang paling tepat untuk digunakan dalam perkara ini. Mereka sangat paham jalurnya. Pandangan dari tiap-tiap fraksi sudah mulai bermunculan di publik, sekarang tinggal dikomunikasikan secara formal di Senayan. Dasar putusan pengadilannya pun sudah sangat jelas,” tegas Ganjar dengan raut serius.

Ia memungkasi keterangannya dengan memberikan dorongan tajam kepada para legislator untuk bertindak tanpa ragu-ragu dan segera mengaktifkan fungsi pengawasan maupun hak-hak istimewa yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

“DPR punya hak konstitusi, segera gunakan!” pungkas politisi senior PDI Perjuangan tersebut. Kini, mata publik dan pemerhati hukum ketatanegaraan tertuju penuh ke Kompleks Parlemen Senayan—menantikan sejauh mana DPR bakal merespons dorongan politis ini dan instrumen mana yang akan resmi digulirkan untuk mengakhiri polemik penyetaraan ijazah ini.