CILACAP, NortonNews.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui sejumlah nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegalkatilayu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada Senin, 26 Oktober 2026. Dalam pertemuan tersebut, Gibran mendengarkan secara langsung berbagai keluhan masyarakat pesisir, terutama mengenai keterbatasan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang dibutuhkan untuk melaut.
Di lansir dari CNNIndonesia.com – kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi para nelayan untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi dalam menjalankan kegiatan perikanan. Selain masalah solar, masyarakat juga membicarakan kondisi jalur perairan yang mengalami pendangkalan, pelayanan administrasi, bantuan sosial, penyediaan air bersih, serta sejumlah kebutuhan lainnya.
Nelayan Keluhkan Keterbatasan Solar Bersubsidi
Ketersediaan solar menjadi salah satu persoalan utama yang disampaikan dalam dialog bersama Wakil Presiden. Para nelayan mengungkapkan bahwa jumlah BBM bersubsidi yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan kapal, terutama kapal berukuran 30 gross tonnage (GT) ke bawah.
Keterbatasan tersebut berpotensi menghambat kegiatan melaut. Padahal, bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan penghasilan dari penangkapan ikan, bahan bakar merupakan kebutuhan penting untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Nelayan berharap pemerintah dapat meninjau kembali kuota solar bersubsidi agar penyalurannya sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Mereka juga meminta agar ketersediaan BBM tidak hanya diperhatikan dari sisi fasilitas penyaluran, tetapi juga dari kecukupan jumlah bahan bakar yang dapat diperoleh nelayan.
Salah satu perwakilan nelayan, Temu, menyampaikan bahwa kapal berukuran 30 GT ke bawah masih menghadapi persoalan kekurangan solar bersubsidi. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah penyelesaian sehingga para nelayan dapat melaut dengan lebih lancar.
Keluhan tersebut menunjukkan bahwa persoalan distribusi BBM bukan hanya berkaitan dengan keberadaan tempat pengisian bahan bakar. Kecukupan kuota, kelancaran distribusi, serta ketepatan penerima juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan.
Gibran Minta Distribusi Solar Diawasi
Menanggapi aspirasi tersebut, Gibran menegaskan bahwa ketersediaan solar sesuai kebutuhan merupakan bagian penting dalam mendukung kegiatan nelayan. Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan bahwa bahan bakar bersubsidi dapat diperoleh oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya.
Gibran kemudian meminta Tina Talisa selaku Staf Khusus Wakil Presiden untuk mengawal penyaluran solar bersubsidi di wilayah Cilacap. Pengawasan tersebut diperlukan agar distribusi berjalan lancar, tidak mengalami keterlambatan, dan kuota yang tersedia sesuai dengan kebutuhan nelayan.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan proses penyaluran BBM bersubsidi. Pengawasan diperlukan supaya bahan bakar yang disediakan pemerintah benar-benar diterima oleh nelayan yang memenuhi persyaratan.
Dalam pelaksanaannya, penyaluran BBM bersubsidi membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga terkait, dan pihak penyalur. Dengan koordinasi yang baik, kendala yang terjadi di lapangan diharapkan dapat diketahui lebih cepat dan ditangani secara tepat.
Persoalan Surat Rekomendasi Ikut Menjadi Perhatian
Selain keterbatasan kuota, persoalan administrasi juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Sebagian nelayan masih mengalami kendala dalam memperoleh surat rekomendasi yang dibutuhkan untuk membeli solar bersubsidi.
Dokumen tersebut menjadi salah satu persyaratan yang perlu diperhatikan dalam proses pembelian BBM bagi kelompok nelayan yang memenuhi ketentuan. Apabila pengurusannya terhambat, nelayan dapat mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar meskipun mereka membutuhkannya untuk menjalankan pekerjaan.
Untuk menindaklanjuti masalah itu, Gibran meminta agar data nelayan yang belum memiliki surat rekomendasi dihimpun. Daftar tersebut selanjutnya dapat diteruskan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar proses penyelesaiannya dapat dikoordinasikan.
Pendataan menjadi langkah penting untuk mengetahui siapa saja yang mengalami kendala dan persyaratan apa yang masih perlu dilengkapi. Dengan demikian, penyelesaian tidak hanya berhenti pada penerimaan laporan, tetapi dapat dilanjutkan melalui pemeriksaan dan tindak lanjut oleh instansi yang berwenang.
Gibran juga menekankan bahwa kunjungannya bertujuan untuk mendengar langsung persoalan masyarakat sekaligus mendorong agar kendala yang disampaikan memperoleh perhatian dari pihak terkait.
Kebutuhan Solar Kapal Berukuran Lebih Besar
Dalam dialog yang sama, terdapat pula apresiasi terhadap kebijakan penyediaan solar khusus bagi kapal nelayan berukuran 31 hingga 200 GT. Agustin, salah satu perwakilan dari kalangan usaha perikanan, menilai kebijakan tersebut membantu mendukung kelancaran aktivitas kapal yang masuk dalam kelompok tersebut.
Namun, persoalan yang dihadapi kapal berukuran lebih kecil masih membutuhkan perhatian. Nelayan berharap ketersediaan solar bagi kapal berukuran 30 GT ke bawah dapat ditingkatkan agar kebutuhan operasional mereka terpenuhi.
Perbedaan kondisi yang disampaikan para nelayan memperlihatkan pentingnya penyesuaian kebijakan berdasarkan kebutuhan setiap kelompok. Pemerintah perlu melihat data kebutuhan, jumlah kapal, dan kondisi penyaluran agar alokasi BBM dapat direncanakan secara lebih tepat.
Pendangkalan Jalur Perairan Juga Dikeluhkan
Selain masalah bahan bakar, nelayan Cilacap menyampaikan persoalan pendangkalan di Sungai Kaliyasa dan kawasan Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap. Kondisi perairan yang mengalami sedimentasi dinilai dapat mengganggu kelancaran aktivitas perikanan, khususnya pergerakan kapal di jalur yang digunakan nelayan.
Gibran turut meninjau kondisi kawasan tersebut untuk melihat persoalan yang disampaikan masyarakat. Penanganan pendangkalan kemudian menjadi salah satu hal yang perlu dikoordinasikan dengan kementerian dan instansi terkait, termasuk untuk kebutuhan pengerukan serta pembangunan infrastruktur pendukung.
Perbaikan jalur perairan dinilai penting agar kegiatan nelayan tidak hanya didukung oleh ketersediaan bahan bakar, tetapi juga oleh kondisi fasilitas dan akses yang memadai. Penanganan berbagai persoalan tersebut memerlukan perencanaan serta koordinasi agar pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Pemerintah Diharapkan Menindaklanjuti Aspirasi
Kunjungan Gibran ke Cilacap menjadi ruang bagi masyarakat pesisir untuk menyampaikan berbagai persoalan secara langsung kepada pemerintah. Mulai dari keterbatasan solar, pengurusan surat rekomendasi, hingga kondisi jalur perairan, setiap persoalan membutuhkan tindak lanjut dari instansi yang memiliki kewenangan.
Masyarakat juga menyampaikan persoalan lain, termasuk bantuan sosial dan pelayanan publik. Aspirasi tersebut berkaitan dengan kebutuhan warga untuk memperoleh layanan yang sesuai dengan kondisi mereka.
Ke depan, tindak lanjut terhadap hasil pertemuan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Penambahan kuota BBM perlu didukung data yang jelas, sedangkan pengawasan distribusi dibutuhkan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahan bakar sampai kepada penerima yang berhak.
Dengan adanya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait, persoalan yang dialami nelayan diharapkan dapat ditangani secara bertahap. Ketersediaan solar dan perbaikan fasilitas perikanan menjadi bagian penting dalam mendukung keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir Cilacap.
You must be logged in to post a comment Login