Nasional

ESDM Tegaskan Tidak Ada Izin Tambang di Taman Nasional Ujung Kulon, WUP Hanya Mencakup Sebagian Perairan Sekitar

JAKARTA, NortonNews.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Penegasan tersebut disampaikan menyusul munculnya perhatian publik terhadap keputusan pemerintah yang memasukkan sebagian wilayah perairan di sekitar Ujung Kulon ke dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan bahwa penetapan wilayah pertambangan yang menjadi perhatian masyarakat bukan berarti pemerintah memberikan izin untuk melakukan aktivitas penambangan di dalam kawasan taman nasional. Menurutnya, wilayah yang dimaksud berada di sebagian perairan sekitar TNUK, bukan di area inti kawasan konservasi tersebut.

Di lansir dari detikNews – pada Selasa (17/11/2026), Dwi Anggia menyampaikan bahwa hingga saat ini tidak ada izin pertambangan yang diterbitkan, baik untuk kawasan Taman Nasional Ujung Kulon maupun perairan di sekitarnya. Ia menegaskan bahwa penetapan WUP merupakan bagian dari perencanaan dan pengelolaan sumber daya mineral nasional, bukan persetujuan untuk langsung melakukan kegiatan eksplorasi ataupun eksploitasi.

Penjelasan tersebut diberikan untuk meluruskan pemahaman masyarakat mengenai Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Keputusan yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 12 Februari 2026 itu kembali menjadi perhatian setelah muncul informasi mengenai sebagian perairan sekitar Ujung Kulon yang masuk dalam peta wilayah usaha pertambangan.

Persoalan ini menimbulkan pertanyaan karena Taman Nasional Ujung Kulon merupakan kawasan konservasi yang memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati. Kawasan tersebut juga dikenal sebagai habitat alami badak jawa yang keberadaannya perlu dilindungi. Oleh karena itu, penjelasan pemerintah mengenai batas wilayah pertambangan dan status kawasan konservasi menjadi penting agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Penetapan Wilayah Pertambangan Memiliki Riwayat Sejak 2013

Dwi Anggia menjelaskan bahwa penetapan wilayah pertambangan di sekitar perairan Ujung Kulon memiliki proses yang sudah berlangsung sejak beberapa tahun sebelumnya. Pada 2013, Pemerintah Provinsi Banten pernah mengajukan usulan wilayah pertambangan yang mencakup Wilayah Usaha Pertambangan di kawasan perairan laut provinsi tersebut.

Usulan tersebut kemudian dibahas dan dituangkan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1204 Tahun 2014. Namun, pada saat itu, usulan mengenai wilayah perairan tersebut belum dimasukkan ke dalam penetapan wilayah pertambangan.

Perkembangan berikutnya terjadi ketika Pemerintah Provinsi Banten kembali mengajukan usulan melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015. Pengajuan tersebut menjadi salah satu dasar dimasukkannya sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ke dalam kategori Wilayah Usaha Pertambangan.

Usulan tersebut kemudian ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Penetapan itu selanjutnya kembali dicantumkan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 mengenai Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Dengan demikian, kebijakan yang menjadi perhatian masyarakat saat ini bukan sepenuhnya penetapan baru. Melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026, pemerintah kembali mencantumkan pengaturan sebelumnya sekaligus melakukan sejumlah perbaikan terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan pada 2022, dengan menyesuaikan usulan Pemerintah Provinsi Banten.

Riwayat tersebut menunjukkan bahwa penetapan wilayah pertambangan dilakukan melalui proses administratif dan kebijakan yang berlangsung selama beberapa tahun. Meski demikian, keberadaan suatu wilayah dalam peta pertambangan tetap tidak dapat dijadikan dasar untuk langsung menjalankan kegiatan penambangan.

WUP Bukan Berarti Izin untuk Melakukan Penambangan

Salah satu hal yang ditekankan Kementerian ESDM adalah perbedaan antara Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dengan izin untuk melakukan kegiatan pertambangan. Kedua istilah tersebut memiliki fungsi yang berbeda dalam sistem pengelolaan sumber daya mineral.

WUP merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang ditetapkan dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional. Penetapan ini berkaitan dengan pengaturan wilayah yang secara teknis memiliki potensi sumber daya mineral dan dapat menjadi bagian dari perencanaan pengusahaan pertambangan.

Sementara itu, kegiatan pertambangan tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan penetapan WUP. Perusahaan atau pihak yang ingin menjalankan usaha pertambangan tetap harus melalui tahapan perizinan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dwi Anggia menjelaskan bahwa berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon memiliki potensi mineral pembawa. Kondisi tersebut dinilai memenuhi kriteria teknis untuk dimasukkan dalam kategori Wilayah Usaha Pertambangan.

Namun, adanya potensi geologi tidak otomatis membuat wilayah tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan. Masih terdapat berbagai ketentuan yang harus dipenuhi sebelum pemerintah dapat menerbitkan izin usaha.

Proses penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) hingga Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus mengikuti peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Selain persyaratan perizinan, proses tersebut juga harus memperhatikan kesesuaian tata ruang, ketentuan pemanfaatan ruang laut, serta persetujuan lingkungan. Salah satu persyaratan yang harus diperhatikan adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Artinya, keberadaan potensi mineral dan penetapan wilayah usaha pertambangan tidak dapat dipisahkan dari aturan perlindungan lingkungan. Setiap rencana pemanfaatan sumber daya alam harus melalui proses penilaian agar tidak bertentangan dengan ketentuan tata ruang maupun mengganggu kawasan yang memiliki fungsi perlindungan.

Kawasan Konservasi Ujung Kulon Tetap Dilindungi

Kementerian ESDM juga menegaskan bahwa penetapan sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK sebagai WUP tidak mengubah status maupun fungsi kawasan konservasi. Taman Nasional Ujung Kulon tetap menjadi kawasan yang diperuntukkan bagi perlindungan alam dan pelestarian keanekaragaman hayati.

Penegasan tersebut penting mengingat Ujung Kulon mempunyai nilai ekologis yang besar. Kawasan ini menjadi salah satu tempat hidup badak jawa, satwa langka yang keberadaannya menjadi perhatian dalam upaya konservasi nasional dan internasional.

Perlindungan terhadap habitat badak jawa membutuhkan pengelolaan lingkungan yang terencana. Kelestarian kawasan hutan, ketersediaan sumber air, kondisi ekosistem, serta keamanan habitat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan hidup satwa tersebut.

Karena itu, informasi mengenai penetapan wilayah pertambangan di sekitar Ujung Kulon perlu dipahami berdasarkan batas wilayah yang sebenarnya. Masuknya sebagian perairan sekitar kawasan ke dalam peta WUP tidak berarti seluruh wilayah taman nasional berubah menjadi kawasan pertambangan.

Pemerintah juga menegaskan bahwa penetapan tersebut tidak mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon. Dengan kata lain, kawasan konservasi tetap memiliki peruntukan utama sebagai wilayah pelestarian alam dan tidak otomatis dapat dialihkan untuk kepentingan pertambangan.

Kementerian ESDM menyatakan akan memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara tetap berjalan sesuai ketentuan hukum. Pemerintah juga menyatakan komitmen untuk memperhatikan aspek perlindungan lingkungan dan keberadaan kawasan konservasi dalam setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Pemerintah Perlu Memberikan Penjelasan yang Terbuka kepada Masyarakat

Munculnya perhatian publik terhadap penetapan wilayah pertambangan di sekitar Ujung Kulon memperlihatkan pentingnya keterbukaan informasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat perlu memperoleh penjelasan yang jelas mengenai batas wilayah, dasar penetapan, serta perbedaan antara perencanaan pertambangan dan pemberian izin operasional.

Kejelasan informasi juga diperlukan agar masyarakat tidak langsung menyimpulkan bahwa kegiatan penambangan akan berlangsung di dalam kawasan taman nasional. Di sisi lain, pemerintah tetap perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan wilayah sekitar kawasan konservasi tidak mengabaikan aspek perlindungan lingkungan.

Pengawasan terhadap batas kawasan dan proses perizinan menjadi hal yang perlu diperhatikan. Hal tersebut penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kebijakan maupun kegiatan yang berpotensi mengganggu ekosistem di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon.

Dengan adanya penjelasan dari Kementerian ESDM, pemerintah ingin menegaskan bahwa penetapan WUP tidak sama dengan pemberian izin untuk menambang. Sampai dengan pernyataan yang disampaikan pada 17 November 2026, kementerian menyebut belum ada izin pertambangan yang diterbitkan, baik di kawasan TNUK maupun perairan yang dimaksud.

Persoalan ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan sumber daya mineral harus dilakukan secara hati-hati, terutama ketika berdekatan dengan kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi. Kepentingan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam perlu berjalan sesuai aturan, tanpa mengesampingkan perlindungan lingkungan serta keberlangsungan habitat satwa langka.

 

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Batalkan balasan

You May Also Like

Nasional

Jakarta,Norton News- Dwi (40), seorang pengemudi ojek online, tampak pasrah saat mengungkapkan keluhannya soal potongan aplikasi yang kian mencekik. Dengan program baru berbayar per...

Otomotif

JAKARTA, NORTON NEWS – Seiring dengan bocoran gambar yang diduga kuat merupakan Mobil keluaran terbaru yaitu Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid, sejumlah diler di...

Scholar

Oleh: Mikhael Yulius Cobis, Mahasiswa Program Doktoral Universitas Sahid Jakarta Editor: Rudi, NORTON News Stuart Henry McPhail Hall, FBA yang biasa dikenal dengan Stuart...

Copyright © 2022 - 2024 Norton News. All Rights Reserved.

Exit mobile version