DPR Soroti Dugaan Pengoplosan 600 Ton Beras SPHP, Pengawasan Bulog Jadi Perhatian

NORTON NEWS – Dugaan penyalahgunaan 600 ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi sorotan Komisi IV DPR RI. Kasus ini memunculkan kekhawatiran mengenai pengawasan distribusi beras bersubsidi yang seharusnya membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Riyono Caping, menilai dugaan pengoplosan tersebut memperlihatkan adanya celah dalam sistem pengawasan yang dijalankan Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Menurut Riyono, beras SPHP merupakan bagian dari program pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan. Karena itu, distribusinya harus diawasi secara ketat agar manfaat subsidi benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

“Beras SPHP ini disubsidi per kg Rp6.000 agar harganya bisa Rp12.500 saat dibeli rakyat. Artinya, ada hak rakyat yang harus dijaga dalam rantai pasok beras SPHP. Jangan sembrono mengelolanya,” papar Riyono, dikutip Senin, 2 November 2026.

Dugaan Penyimpangan Berpotensi Merugikan Negara

Kasus ini berkaitan dengan dugaan pengoplosan dan pengemasan ulang atau repacking terhadap beras SPHP. Beras yang seharusnya dipasarkan melalui program stabilisasi harga diduga diolah kembali untuk dijual sebagai beras premium.

Riyono menilai praktik tersebut semestinya dapat diketahui lebih awal apabila sistem pengawasan berjalan efektif. Ia juga mempertanyakan bagaimana dugaan penyimpangan bisa terjadi meskipun mekanisme pengambilan beras telah memiliki batasan.

“Pengambilan yang sehari dua ton dan dibatasi dengan jelas, tetapi kenapa bisa bobol? Lemahnya pengawasan internal menunjukkan bahwa evaluasi sistem serta model pengelolaan SPHP wajib dilakukan oleh Bapanas dan Bulog,” tambah Riyono Caping.

Berdasarkan perhitungan yang disampaikan Riyono, dugaan penyimpangan 600 ton beras tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara hampir Rp2,7 miliar. Perkiraan itu menggunakan asumsi keuntungan sebesar Rp4.500 per kilogram.

Sementara itu, Bapanas sebelumnya memperkirakan potensi kerugian negara dari kasus serupa dapat mencapai Rp3,3 miliar berdasarkan nilai subsidi sekitar Rp5.510 per kilogram. Kedua angka tersebut menggunakan dasar perhitungan yang berbeda.

Bulog dan Bapanas Diminta Evaluasi Sistem Distribusi

Menanggapi dugaan penyimpangan tersebut, Riyono mendorong Bulog dan Bapanas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan program SPHP. Pengawasan dinilai perlu diperkuat mulai dari proses pengambilan beras hingga penyalurannya kepada konsumen.

Ia juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi untuk memantau distribusi dan mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Dengan sistem pengawasan yang lebih baik, celah penyalahgunaan diharapkan dapat diminimalkan.

“Pengawasan internal harus diperkuat. Pendekatan teknologi dalam pengelolaan SPHP harus memastikan penyaluran sampai ke titik aman dan mampu mendeteksi dini penyimpangan,” tutup Riyono.

Program SPHP sendiri berperan dalam menjaga ketersediaan beras dan menstabilkan harga di pasaran melalui cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog. Oleh sebab itu, pengawasan yang efektif menjadi penting agar subsidi tidak disalahgunakan dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.