NORTON NEWS – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terus bergulir di Komisi III DPR RI. Sejumlah usulan mulai mengemuka dalam penyusunan regulasi tersebut, mulai dari pengaturan kekayaan yang diperoleh secara tidak wajar, mekanisme penyitaan aset tanpa putusan pidana, hingga pengembalian kerugian kepada korban tindak kejahatan.
RUU Perampasan Aset sebelumnya telah disepakati sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada 6 Oktober 2026. Selanjutnya, Komisi III membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas substansi rancangan undang-undang tersebut secara lebih mendalam.
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan bahwa hingga akhir Oktober 2026 pihaknya telah menggelar 60 rapat dengar pendapat umum (RDPU). Pertemuan tersebut dilakukan untuk menghimpun pandangan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan organisasi masyarakat.
RUU tersebut ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat pada 15 Desember 2026. Dalam proses penyusunannya, DPR juga didorong untuk memastikan keterlibatan masyarakat serta menjaga keterbukaan pembahasan.
Lima Isu Utama yang Menjadi Perhatian
Salah satu materi yang menjadi perdebatan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset adalah konsep illicit enrichment. Istilah tersebut merujuk pada peningkatan kekayaan seseorang secara tidak wajar atau tidak sebanding dengan sumber penghasilan yang dapat dijelaskan.
Komisi Kejaksaan mengusulkan agar konsep tersebut diatur secara jelas dalam RUU. Ketua Komisi Kejaksaan, Pujiyono, menilai perlu ada batasan yang tegas antara illicit enrichment dan unexplained wealth agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapannya.
Namun, usulan tersebut mendapatkan tanggapan berbeda dari sejumlah pihak. Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Said Karim, menilai konsep illicit enrichment tidak perlu dimasukkan karena berkaitan dengan hukum pidana materiil, sedangkan RUU Perampasan Aset lebih berfokus pada aspek hukum pidana formil.
Penolakan juga disampaikan Jaringan Advokasi dan Masyarakat Antikriminalisasi (JAMAK). Mereka menilai mekanisme pembuktian terbalik berpotensi mengganggu perlindungan hak kepemilikan dan kepastian hukum apabila tidak dirumuskan secara hati-hati.
Isu berikutnya berkaitan dengan mekanisme non-conviction based (NCB), yaitu perampasan aset yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelakunya.
Meskipun dinilai dapat mempercepat upaya penyelamatan aset hasil kejahatan, mekanisme ini juga memunculkan kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan kewenangan. Pakar hukum Universitas Airlangga, Taufik Rachman, mengingatkan bahwa penerapan NCB harus disertai aturan dan pengawasan yang ketat agar tidak menjadi sarana intimidasi ataupun tekanan terhadap pihak tertentu.
Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) turut mengusulkan agar proses perampasan aset tetap mengutamakan sistem peradilan pidana sehingga keputusan yang diambil memiliki dasar pemeriksaan dan pembuktian yang adil.
Judi Online Diusulkan Masuk dalam Cakupan Perampasan Aset
Selain dua isu tersebut, muncul pula usulan agar tindak pidana perjudian daring atau judi online dimasukkan ke dalam kategori kejahatan yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset.
Direktur Eksekutif Indonesia Millennials Center (IMC), Yerikho Alfredo Manurung, menilai praktik judi online telah menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi yang berdampak terhadap masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Sebelumnya, Komisi III DPR telah mengungkapkan rencana memasukkan sedikitnya 13 kategori tindak pidana dalam RUU tersebut.
Kategori itu meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata dan bahan berbahaya, kejahatan kehutanan, lingkungan hidup, perpajakan, perbankan, perasuransian, pertambangan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan orang.
Usulan mengenai judi online menjadi salah satu masukan tambahan yang muncul selama proses penyerapan aspirasi masyarakat.
Muncul Usulan Pembentukan Badan Independen Pengelola Aset
Persoalan kelembagaan juga menjadi bagian penting dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Pakar hukum Universitas Gadjah Mada, Muhammad Fatahillah Akbar, mengusulkan pembentukan badan independen yang secara khusus bertugas mengelola aset hasil tindak pidana.
Menurutnya, keberadaan lembaga tersebut diperlukan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan potensi konflik kepentingan di antara aparat penegak hukum.
Badan tersebut nantinya diharapkan dapat mengoordinasikan pengelolaan aset dengan melibatkan sejumlah institusi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan.
Usulan serupa juga disampaikan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Nasional Bersatu. Ketua Umum AAI, Prof. Jamin Ginting, menilai independensi lembaga pengelola aset perlu diperhatikan agar pelaksanaan tugasnya tidak dipengaruhi kepentingan lembaga tertentu.
DPR Dorong Pengembalian Kerugian kepada Korban
Di sisi lain, pembahasan RUU Perampasan Aset juga diarahkan untuk memberikan perhatian terhadap pemulihan kerugian masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan bahwa rancangan aturan tersebut diharapkan dapat menjangkau aset milik pelaku berbagai kejahatan bermotif ekonomi. Contohnya meliputi investasi bodong, perdagangan saham dan komoditas fiktif, koperasi gagal bayar, hingga penipuan berkedok penyelenggaraan ibadah umrah.
Selama ini, proses penegakan hukum dinilai belum sepenuhnya mampu mengembalikan kerugian yang dialami korban. Dalam sejumlah perkara, pelaku dapat menjalani hukuman pidana, sementara aset hasil kejahatan masih berpotensi disembunyikan atau dialihkan melalui praktik pencucian uang.
Karena itu, pengaturan mengenai pengembalian aset kepada korban menjadi salah satu aspek yang dinilai penting untuk dimasukkan dalam RUU Perampasan Aset.
Dengan berbagai masukan tersebut, DPR masih perlu mengkaji setiap usulan sebelum merumuskannya menjadi ketentuan dalam rancangan undang-undang. Pembahasan diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya memperkuat upaya pemberantasan kejahatan, tetapi juga menjamin perlindungan hak masyarakat dan kepastian hukum.
You must be logged in to post a comment Login