Deretan Kasus yang Berujung pada Pemakzulan dan Penahanan Mantan Bupati Gowa Husniah Talenrang

NortonNews – Kehidupan politik Sitti Husniah Talenrang mengalami perubahan besar setelah dirinya menghadapi sejumlah persoalan hukum dan pemerintahan. Mantan Bupati Gowa tersebut diberhentikan dari jabatannya setelah proses pemakzulan dan kemudian ditahan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi.

Husniah sebelumnya memenangkan Pilkada 2024 dan mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang terpilih menjadi Bupati Gowa. Ia resmi dilantik pada Februari 2025. Namun, perjalanan pemerintahannya menghadapi berbagai persoalan hingga DPRD Gowa menggunakan hak angket pada Juli 2026.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1 P/UP/2026, terdapat sejumlah persoalan yang menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemakzulan Husniah. Salah satunya berkaitan dengan dugaan penyimpangan program pengadaan seragam sekolah gratis untuk tahun anggaran 2025.

Dalam putusannya, MA menilai bukti yang diajukan DPRD Gowa menunjukkan adanya indikasi pelanggaran tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Putusan tersebut juga mengungkap indikasi aliran dana sebesar Rp600 juta dari penyedia kepada rekening pribadi Muh Basri alias Basri Kajang, yang disebut sebagai orang dekat Husniah. MA menilai persoalan tersebut dapat dijadikan dasar hukum untuk pemberhentian Husniah dari jabatan bupati.

Persoalan berikutnya menyangkut penghentian program beasiswa doktoral atas nama Risqilah. DPRD Gowa menilai terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam keputusan tersebut. Namun, MA menyatakan persoalan itu tidak memenuhi kualifikasi untuk dijadikan dasar penggunaan hak angket maupun hak menyatakan pendapat dalam proses pemakzulan.

MA juga mempertimbangkan dugaan perbuatan tercela yang dinilai berkaitan dengan integritas dan kehormatan jabatan kepala daerah. Berdasarkan hasil penyelidikan panitia hak angket serta keterangan saksi di bawah sumpah, putusan MA memuat sejumlah fakta mengenai hubungan khusus antara Husniah dan Muh Basri, penggunaan rumah jabatan untuk kegiatan mengonsumsi minuman beralkohol secara berulang, serta pemanfaatan fasilitas protokoler dan perjalanan dinas oleh Basri yang tidak memiliki kedudukan dalam pemerintahan daerah.

Mahkamah Agung menegaskan bahwa fakta-fakta tersebut perlu dinilai secara menyeluruh karena berkaitan dengan penggunaan fasilitas jabatan dan sumber daya daerah. MA kemudian menyimpulkan bahwa perbuatan yang terbukti memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan tercela dalam konteks pertanggungjawaban publik seorang kepala daerah.

Dilansir dari detik.com – Atas pertimbangan tersebut, MA mengabulkan permohonan pemakzulan Husniah. Kementerian Dalam Negeri selanjutnya menerbitkan surat keputusan pemberhentian tetap dirinya dari jabatan Bupati Gowa.

Di luar persoalan yang menjadi dasar pemakzulan, Husniah juga terseret kasus dugaan korupsi terkait pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada periode 2025–2026. Kasus ini ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri. Penyidik menetapkan Husniah sebagai tersangka setelah melakukan gelar perkara.

Direktur Tindak Kortas Tipikor Polri, Brigjen Robertus Yohanes De Deo, menyampaikan bahwa penyidik telah memeriksa 30 saksi dan empat ahli dalam proses penyidikan. Husniah kemudian ditahan pada 26 Oktober 2026 sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengurusan izin PBG tersebut. Dengan demikian, rangkaian persoalan pemerintahan dan proses hukum membuat perjalanan politik Husniah berakhir dengan pemberhentian dari jabatan serta penahanan oleh kepolisian.