Jakarta, NortonNews — Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menjadi perhatian publik di tengah polemik rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar. Berdasarkan laporan harta kekayaan yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20 Maret 2025 melalui e-LHKPN, total kekayaan Rudy tercatat sebesar Rp166,5 miliar.
Dalam laporannya, Rudy memiliki aset tanah dan bangunan senilai Rp26,5 miliar. Properti tersebut tersebar di Jakarta Selatan, Samarinda, serta Penajam Paser Utara. Ia juga mencatat kepemilikan kendaraan pribadi senilai Rp250 juta, terdiri dari Honda CRV tahun 2010, Honda Freed tahun 2008, dan Suzuki X-Over tahun 2007.
Dilansir dari CNN indonesia- Selain itu, ia melaporkan harta bergerak lainnya sebesar Rp450 juta, kas dan setara kas sekitar Rp28 miliar, serta harta lain senilai Rp224 miliar. Namun, Rudy juga memiliki utang mencapai Rp112,6 miliar sehingga total kekayaan bersihnya menjadi Rp166.521.104.827.
Terkait polemik mobil dinas, Rudy menyatakan hingga kini Pemerintah Provinsi Kaltim belum menyediakan kendaraan operasional untuknya. Ia mengaku masih menggunakan mobil pribadi untuk menjalankan tugas sebagai kepala daerah.
Menurut Rudy, pengadaan mobil dinas baru nantinya bertujuan mendukung mobilitas kepala daerah, terutama karena Kaltim berperan sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) yang kerap menerima tamu dari dalam maupun luar negeri. Ia menegaskan pengadaan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 yang mengatur kapasitas mesin kendaraan dinas kepala daerah, yakni maksimal 3.000 cc untuk sedan dan 4.200 cc untuk jenis jeep.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri menyarankan agar rencana pembelian mobil tersebut dikaji ulang. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyebutkan bahwa meskipun aturan mengatur kapasitas mesin, bukan harga kendaraan, pengadaan tetap harus mempertimbangkan prinsip efisiensi sesuai surat edaran Mendagri tahun 2026.
You must be logged in to post a comment Login