Perbincangan mengenai kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi content creator belakangan semakin ramai. Namun, tidak semua kreator konten diwajibkan memiliki NIB. Pemerintah menetapkan aturan yang membedakan antara kreator yang masih bersifat hobi dan mereka yang telah menjalankan aktivitasnya secara profesional.
Melalui pembaruan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025, profesi kreator konten kini mendapat pengakuan yang lebih spesifik. Beberapa kategori usaha yang masuk dalam sektor kreatif digital antara lain produksi video dan program televisi, podcast, layanan streaming, hingga aktivitas seni pertunjukan.
Kewajiban memiliki NIB berlaku bagi kreator yang menjalankan kegiatan usaha secara profesional dengan penghasilan di atas Rp54 juta per tahun. Kelompok ini mencakup kreator yang memperoleh pendapatan secara rutin dari AdSense, endorsement, sponsorship, kontrak dengan agensi, maupun pengelolaan studio produksi.
Sebaliknya, kreator yang masih berada pada tahap pemula atau menjadikan pembuatan konten sebagai hobi dengan pendapatan di bawah Rp54 juta per tahun belum diwajibkan memiliki NIB dan tidak dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain sebagai bentuk legalitas usaha, kepemilikan NIB juga memberikan sejumlah manfaat, seperti akses terhadap berbagai program pemerintah, kemudahan memperoleh pembiayaan usaha, perlindungan hukum, hingga kemudahan dalam mengurus Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Pendaftaran NIB dapat dilakukan secara online melalui sistem Online Single Submission (OSS) tanpa biaya. Prosesnya relatif cepat dan dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Bagi pelaku usaha yang telah memiliki NIB sebelumnya, penyesuaian data usaha dapat dilakukan melalui akun OSS yang sudah terdaftar.
Dengan adanya pengaturan ini, pemerintah berharap ekosistem ekonomi kreatif digital di Indonesia dapat berkembang secara lebih profesional, legal, dan berdaya saing.
You must be logged in to post a comment Login