Cak Imin Sebut Program MBG Serap 1,3 Juta Tenaga Kerja dan Libatkan 148 Ribu Pemasok

JAKARTA, NortonNews – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak terhadap perekonomian nasional.

Menurut Cak Imin, program yang dijalankan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut telah menyerap sekitar 1,3 juta tenaga kerja. Selain itu, pelaksanaannya turut melibatkan ratusan ribu pemasok yang mendukung rantai pasok kebutuhan pangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Cak Imin setelah menghadiri Penganugerahan Mandaya Awards dan Innovilleague 2026 di Plaza BP Jamsostek, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026).

“BGN ini mengubah cara kerja APBN agar mempercepat penyerapan tenaga kerja, alhamdulillah 1,3 juta warga miskin langsung bekerja di BGN. Ini terserap dalam waktu yang sangat cepat,” ujar Cak Imin.

MBG Libatkan Ratusan Ribu Pemasok

Berdasarkan laporan kinerja dua tahun Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, ekosistem BGN melalui program MBG telah melibatkan sekitar 148.500 pemasok.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 63.100 pemasok merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Angka itu setara dengan sekitar 42,5 persen dari keseluruhan pemasok yang terlibat dalam program tersebut.

Keterlibatan pelaku usaha lokal dinilai dapat membuka peluang pasar bagi berbagai penyedia kebutuhan pangan. Rantai pasok MBG juga berpotensi mendorong aktivitas ekonomi di daerah melalui permintaan bahan baku dan jasa pendukung.

Cak Imin menilai besarnya keterlibatan tenaga kerja dan pelaku usaha memperlihatkan bagaimana belanja negara dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.

“Ini artinya investasi, pengusaha baru, dan ekosistem ekonomi terbangun dalam waktu yang sangat cepat. Itu yang disebut kerja APBN,” tegasnya.

Ia juga menyebut program tersebut telah mendorong lahirnya pelaku usaha baru yang masuk ke dalam rantai pasok pemenuhan gizi.

Cak Imin Minta Anggaran Pemberdayaan Jadi Prioritas

Meski mengapresiasi dampak program berbasis APBN, Cak Imin mengakui masih terdapat persoalan dalam pengalokasian anggaran pemerintah, terutama untuk program pemberdayaan masyarakat.

Ia meminta Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga yang mengelola APBN agar memberikan perhatian lebih besar terhadap program yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

“Lemahnya yang pertama yang per APBN, saya minta kepada Menteri Keuangan, saya minta kepada lembaga dan kementerian yang memegang kendali APBN jangan lagi mencoret anggaran pemberdayaan. Karena anggaran pemberdayaan itu biasanya anak tiri. Jangan meletakkan anggaran pemberdayaan sebagai anak tiri, tapi menjadi anak utama, arus utama APBN kita harus pemberdayaan,” ungkap Cak Imin.

Menurutnya, anggaran pemberdayaan perlu ditempatkan sebagai bagian utama dari kebijakan fiskal. Dengan begitu, belanja negara tidak hanya mendukung pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga membantu masyarakat meningkatkan kemampuan ekonomi secara berkelanjutan.

Tiga Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam evaluasi terhadap program pemberdayaan selama dua tahun pemerintahan, Cak Imin membagi pendekatannya ke dalam tiga kategori, yakni program berbasis APBN, inisiatif masyarakat, dan kolaborasi berbagai pihak.

Untuk program berbasis APBN, ia menilai BGN menjadi salah satu contoh yang dinilai mampu membangun ekosistem ekonomi dalam waktu relatif singkat melalui program MBG.

Sementara itu, pemberdayaan berbasis inisiatif masyarakat dapat dilihat dari peran pesantren yang secara mandiri menampung dan mendidik anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Ia juga mencontohkan lembaga pendidikan yang bekerja sama dengan sektor industri, seperti sekolah menengah kejuruan di kawasan industri MM2100, Bekasi, untuk mempersiapkan lulusan agar memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja.

Adapun pendekatan kolaboratif dilakukan dengan melibatkan lembaga amil zakat, organisasi filantropi, serta dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dari BUMN.

Menurut Cak Imin, kolaborasi tersebut diperlukan agar upaya pemberdayaan tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah, tetapi juga mendapat dukungan dari masyarakat dan sektor swasta.

Dampak Ekonomi MBG Perlu Diikuti Pemberdayaan Berkelanjutan

Dilansir dari Liputan6 – Besarnya jumlah tenaga kerja dan pemasok yang terlibat menunjukkan bahwa program MBG memiliki hubungan dengan aktivitas ekonomi di luar penyediaan makanan.

Namun, keberlanjutan dampak tersebut juga bergantung pada tata kelola program, keterlibatan pemasok lokal, serta kemampuan pelaku UMKM untuk mempertahankan usahanya dalam rantai pasok.

Pemerintah perlu memastikan bahwa peluang ekonomi yang terbentuk dapat dirasakan secara luas, termasuk oleh pelaku usaha kecil di berbagai daerah.

Bagi Cak Imin, pemberdayaan masyarakat harus menjadi bagian penting dari kebijakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Program yang berjalan melalui APBN, inisiatif masyarakat, maupun kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat saling melengkapi dalam memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kemandirian ekonomi.