BNPB Temukan 44 Area Hutan dan Perkebunan Terbakar di Sumsel, Aparat Diminta Usut Pelaku

NORTON NEWS — Palembang, 18 Oktober 2026

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengidentifikasi 44 area hutan dan perkebunan yang mengalami kebakaran di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Menyikapi temuan tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan pembakaran lahan, baik yang melibatkan perorangan maupun korporasi.

Temuan itu diperoleh melalui pemetaan spasial BNPB yang diselaraskan dengan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Area yang terdampak mencakup perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri (HTI), kesatuan pengelolaan hutan (KPH), hingga kawasan hutan lindung.

BNPB juga menemukan sejumlah titik kebakaran berada di sekitar wilayah yang memiliki izin konversi lahan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kebakaran perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan penyebabnya serta mengetahui apakah terdapat unsur kesengajaan atau pelanggaran hukum.

Kristomei menegaskan bahwa upaya pemadaman tidak akan efektif apabila masih ada pihak yang melakukan pembakaran ketika petugas berusaha mengendalikan api. Karena itu, ia meminta penanganan karhutla disertai penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.

Dalam rapat koordinasi penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan di Palembang pada Minggu (18/10/2026), Kristomei juga menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga terkait, dan aparat penegak hukum.

Selain penegakan hukum, BNPB mendorong evaluasi berkala terhadap operasi pemadaman, termasuk pengerahan personel, helikopter, dan sarana pendukung lainnya. Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengukur efektivitas penanganan berdasarkan perkembangan luas area terbakar dan jumlah titik panas.

Dilansir dari Kompas.com – BNPB turut mendorong pembentukan posko operasi terpadu berdasarkan klaster wilayah kebakaran. Setiap posko perlu memiliki pembagian tugas yang jelas, penanggung jawab wilayah, serta data personel dan peralatan yang akurat agar bantuan dapat disalurkan sesuai kebutuhan di lapangan.

Perhatian juga diberikan terhadap penggunaan teknologi pemadaman, seperti operasi pengeboman air atau water bombing dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Penanganan kawasan gambut dinilai membutuhkan langkah berkelanjutan, termasuk upaya menjaga kelembapan lahan agar risiko kebakaran berulang dapat ditekan.

Usai rapat koordinasi, Kristomei bersama Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani meninjau kondisi kebakaran menggunakan helikopter, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Dalam peninjauan tersebut, asap dan titik api masih terlihat di sejumlah lokasi.

BNPB menegaskan bahwa penanganan karhutla perlu dilakukan secara terpadu, mulai dari pemadaman, pencegahan, pemulihan lahan, hingga penegakan hukum. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko kebakaran berulang dan melindungi kawasan hutan serta lingkungan di Sumatera Selatan.