Blora Siapkan Alternatif Relokasi bagi 535 Keluarga Terdampak Pembangunan Bendung Karangnongko

BLORA, NortonNews.com – Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, tengah menjajaki kemungkinan penerapan transmigrasi lokal sebagai salah satu alternatif relokasi bagi 535 kepala keluarga (KK) yang terdampak pembangunan Bendung Karangnongko. Langkah tersebut dilakukan untuk mencari kepastian tempat tinggal baru bagi masyarakat yang harus meninggalkan wilayah permukiman akibat proyek pembangunan bendung.

Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan bahwa penanganan masyarakat terdampak perlu menjadi perhatian bersama di tengah upaya pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur. Menurutnya, pembangunan bendung tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan fisik, tetapi juga menyangkut kehidupan warga yang terkena dampak proyek.

Dilansir dari pemberitaan mengenai pembangunan Bendung Karangnongko – Pemerintah Kabupaten Blora berupaya mengoordinasikan persoalan relokasi dengan kementerian terkait. Salah satu opsi yang mulai dijajaki adalah transmigrasi lokal, meskipun skema tersebut belum ditetapkan sebagai keputusan akhir.

Pemerintah daerah berharap pembahasan lintas kementerian dapat menghasilkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, percepatan pembangunan bendung dapat berjalan beriringan dengan persiapan pemindahan warga serta kepastian mengenai tempat tinggal mereka selanjutnya.

535 Kepala Keluarga Terdampak Pembangunan Bendung

Pembangunan Bendung Karangnongko mencakup lahan yang tersebar di lima desa di wilayah Kabupaten Blora. Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah daerah, terdapat 1.037 bidang tanah yang masuk dalam cakupan proyek tersebut. Dari keseluruhan bidang tanah itu, sebanyak 535 kepala keluarga tercatat terdampak dan membutuhkan penanganan terkait relokasi.

Lima desa yang masuk dalam cakupan pembangunan adalah Mendenrejo, Ngrawoh, Nginggil, Nglebak, dan Megeri. Rinciannya meliputi 17 bidang tanah di Desa Mendenrejo, 328 bidang di Desa Ngrawoh, 177 bidang di Desa Nginggil, 372 bidang di Desa Nglebak, serta 143 bidang di Desa Megeri.

Data tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan bendung memiliki cakupan lahan yang cukup luas dan melibatkan masyarakat dari sejumlah desa. Karena itu, proses penanganannya memerlukan koordinasi agar persoalan administrasi pertanahan, pembangunan infrastruktur, dan kebutuhan warga dapat dibahas secara menyeluruh.

Bagi keluarga yang terdampak, relokasi bukan hanya persoalan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Mereka juga membutuhkan kepastian mengenai lokasi baru untuk tinggal serta kesempatan mempertahankan kehidupan sehari-hari setelah meninggalkan lingkungan yang selama ini ditempati.

Perubahan tempat tinggal dapat berhubungan dengan berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk akses terhadap pekerjaan, kegiatan ekonomi, fasilitas umum, dan hubungan sosial dengan lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, rencana relokasi perlu dipersiapkan dengan mempertimbangkan keberlanjutan kehidupan warga, bukan hanya penyediaan lokasi pemindahan.

Pemerintah Kabupaten Blora pun mendorong agar persoalan tersebut mendapatkan perhatian bersamaan dengan proses pembangunan bendung. Koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi salah satu langkah untuk membahas kemungkinan skema yang dapat diterapkan bagi keluarga terdampak.

Transmigrasi Lokal Menjadi Salah Satu Alternatif

Salah satu pilihan yang sedang dijajaki oleh Pemerintah Kabupaten Blora adalah skema transmigrasi lokal. Opsi ini akan dibahas lebih lanjut melalui koordinasi dengan Kementerian Transmigrasi untuk mengetahui kemungkinan penerapannya bagi warga yang terdampak pembangunan Bendung Karangnongko.

Pembahasan tersebut diperlukan untuk mengkaji bentuk relokasi yang sesuai, termasuk kemungkinan lokasi penempatan dan mekanisme pelaksanaannya. Pemerintah daerah perlu memperoleh kejelasan mengenai ketentuan yang berlaku sebelum menentukan apakah skema tersebut dapat diterapkan.

Usulan mengenai transmigrasi lokal muncul sebagai salah satu upaya mencari jalan keluar atas kebutuhan relokasi ratusan keluarga. Namun, masyarakat perlu memahami bahwa opsi tersebut masih dalam tahap penjajakan. Belum ada keputusan final mengenai bentuk skema, lokasi penempatan, maupun mekanisme pemindahan warga.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, Ade Tri Ajikusumah, menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Blora berkoordinasi dengan Kementerian Transmigrasi untuk membahas kemungkinan tersebut. Arahan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mencari alternatif penanganan bagi masyarakat terdampak.

Melalui koordinasi tersebut, pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi pilihan yang memungkinkan untuk dilaksanakan sesuai peraturan dan kebutuhan masyarakat. Keputusan mengenai relokasi nantinya perlu mempertimbangkan kondisi warga agar proses pemindahan tidak menimbulkan persoalan baru.

Kepastian rencana menjadi hal penting bagi keluarga terdampak karena mereka membutuhkan gambaran yang jelas mengenai masa depan tempat tinggalnya. Informasi mengenai tahapan, lokasi, dan mekanisme relokasi juga diperlukan agar masyarakat dapat memahami proses yang sedang berjalan.

Pemkab Blora Dorong Penyelesaian Administrasi Kawasan Hutan

Selain membahas relokasi warga, Pemerintah Kabupaten Blora juga berupaya mempercepat penyelesaian persyaratan administrasi yang berkaitan dengan pembangunan Bendung Karangnongko. Salah satu tahapan yang menjadi perhatian adalah persetujuan pelepasan kawasan hutan yang berada di area genangan bendung.

Bupati Blora Arief Rohman membahas persoalan tersebut ketika bertemu dengan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, Ade Tri Ajikusumah, pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Dalam pertemuan itu, Arief menyampaikan bahwa proses pengajuan pelepasan kawasan hutan telah sampai kepada Menteri Kehutanan dan tinggal menunggu persetujuan. Kawasan yang diajukan untuk dilepaskan tersebut berada di area genangan bendung, bukan di lokasi pembangunan bangunan utama.

Persetujuan administrasi itu diharapkan dapat mendukung kelanjutan pembangunan Bendung Karangnongko. Penyelesaian tahapan tersebut menjadi salah satu bagian dari proses yang perlu dikawal agar pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

Di samping itu, pemerintah kabupaten juga meminta agar pembangunan bendung di wilayah Blora dipercepat. Namun, percepatan proyek tetap perlu diiringi dengan langkah penanganan bagi masyarakat yang terdampak, terutama berkaitan dengan kepastian relokasi.

Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur dan penanganan sosial perlu berjalan secara beriringan. Penyelesaian administrasi proyek memang menjadi bagian penting, tetapi kepastian mengenai masa depan warga juga perlu dibahas sejak awal agar tidak terabaikan.

Koordinasi Lintas Kementerian Diperlukan

Penanganan dampak pembangunan Bendung Karangnongko membutuhkan keterlibatan sejumlah pihak, termasuk pemerintah daerah dan kementerian terkait. Koordinasi tersebut diperlukan karena persoalan yang dihadapi tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga pengelolaan lahan, administrasi kawasan hutan, serta penyiapan tempat tinggal bagi warga terdampak.

Dalam pertemuan dengan pihak Kementerian Kehutanan, Bupati Arief Rohman didampingi Ketua DPRD Blora Mustopa, Wakil Ketua DPRD Blora Lanova Chandra, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait.

Keterlibatan unsur pemerintah daerah dan DPRD menjadi bagian dari upaya mengawal persoalan yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Koordinasi lebih lanjut dengan kementerian diperlukan untuk membahas langkah yang dapat ditempuh berdasarkan kewenangan masing-masing pihak.

Pemerintah Kabupaten Blora berharap penanganan masyarakat terdampak tidak berjalan terpisah dari agenda percepatan pembangunan bendung. Dengan pembahasan yang terkoordinasi, pilihan relokasi dapat dikaji lebih matang sebelum keputusan diterapkan.

Pada akhirnya, kepastian tempat tinggal menjadi salah satu hal utama yang perlu diperjuangkan bagi 535 keluarga terdampak. Pemerintah masih perlu membahas kemungkinan transmigrasi lokal dan pilihan lainnya bersama kementerian terkait, sekaligus memastikan proses pembangunan bendung dapat berlanjut sesuai tahapan yang berlaku.

Untuk saat ini, transmigrasi lokal masih menjadi alternatif yang sedang dijajaki, bukan keputusan relokasi yang sudah ditetapkan. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil koordinasi, kajian skema yang memungkinkan, serta keputusan pemerintah mengenai penanganan masyarakat terdampak pembangunan Bendung Karangnongko.

Penulis: Tim Redaksi NortonNews.com

Sumber berita: ANTARA News – Bupati Blora Perjuangkan Kepastian Relokasi 535 KK Terdampak Bendungan

Kategori: Nasional

Tag: #Blora #BendungKarangnongko #TransmigrasiLokal