Benny Harman Duga Ada Persekongkolan Politik di Balik Kasus Penyadapan Prabowo

NortonNews – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman, menduga kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto berkaitan dengan persekongkolan politik yang bertujuan merebut kekuasaan. Ia meminta kepolisian mengusut secara menyeluruh dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam perkara tersebut.

Benny menyampaikan pandangannya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (4/11/2026). Menurutnya, dugaan penyadapan terhadap kepala negara tidak bisa dipandang sebagai tindak pidana biasa karena berpotensi memiliki tujuan politik tertentu.

Ia menilai dugaan keterlibatan sejumlah jenderal dalam perkara tersebut perlu didalami lebih lanjut. Benny mendorong Mabes Polri memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat untuk mengetahui rangkaian peristiwa dan motif di balik tindakan tersebut.

Benny juga menyoroti kemungkinan adanya pihak lain yang berada di balik dugaan penyadapan. Menurutnya, penyidik perlu menelusuri siapa yang menerima laporan hasil penyadapan serta apakah terdapat pihak tertentu yang memberikan perintah.

Ia menegaskan bahwa pengungkapan perkara harus dilakukan berdasarkan bukti dan hasil penyidikan. Dengan demikian, dugaan adanya persekongkolan politik dapat diuji melalui proses hukum yang transparan dan profesional.

Dilansir dari detik.com – Kasus ini mencuat setelah Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses tanpa hak. Salah satu tersangka yang disebut dalam pemberitaan adalah Listyo Sigit Prabowo, bersama dua perwira tinggi Polri lainnya.

Penyidik menduga penyadapan berlangsung pada periode 2025–2026 dan menyasar sejumlah pihak, termasuk Presiden Prabowo, tokoh politik, insan media, serta pengusaha. Dugaan tersebut masih menjadi bagian dari proses hukum yang ditangani kepolisian.

Benny berharap Mabes Polri dapat mengungkap pihak-pihak yang diduga menjadi dalang sekaligus menjelaskan motif di balik perkara tersebut. Ia menilai penanganan yang tuntas diperlukan untuk memastikan kepastian hukum dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.