Belum Terima Bayaran Buzzer Propaganda Israel Murka

Jakarta, NortonNews.com – Seorang mantan pegawai Direktorat Diplomasi Publik Nasional Israel, lembaga yang menangani propaganda Israel, menuntut pembayaran atas pekerjaan yang belum diterimanya sejak Oktober 2023, menurut laporan harian Israel, Calcalist.

Direktorat yang dikenal sebagai Hasbara ini sedang menghadapi tuntutan dari sejumlah perusahaan dan kontraktor yang menyediakan layanan selama bulan-bulan awal konflik Israel di Gaza, menyusul serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023.

Dua perusahaan swasta, yang menyediakan fasilitas studio bagi pemimpin Israel dan mendukung kegiatan aktivisme di Eropa, menuntut total pembayaran sebesar USD 650.000.

Eylon Levy, seorang pejabat keturunan Inggris-Israel yang menjabat sebagai juru bicara resmi pemerintah hingga Maret 2024, menyatakan bahwa meski dirinya juga belum menerima pembayaran, ia merasa lelah menagih dan memilih untuk tidak bergabung dalam gugatan tersebutJuru bicara Levy membenarkan informasi ini kepada Middle East Eye, yang kemudian dikutip oleh detiKINET. Meski kini sudah tidak lagi menjabat secara resmi di pemerintah Israel, influencer lulusan Universitas Oxford ini tetap melanjutkan aktivitasnya di Hasbara hingga saat ini..

Levy menulis di akun X bahwa “Pemerintah Inggris benar-benar menyangkal bahwa Iran menyerang Inggris. Mereka mencoba membunuh tentara Inggris,” merujuk pada serangan rudal ke pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Inggris (RAF) Akrotiri di Siprus.

Dilansir dari Detik.com – Menurut Calcalist, puluhan aktivis dan kontraktor independen Hasbara direkrut setelah 7 Oktober karena direktorat Hasbara mengalami kekurangan staf. Beberapa aktivis dan influencer bekerja melalui kontraktor swasta, bukan secara resmi.

Satu perusahaan yang menyediakan studio wawancara bagi PM Benjamin Netanyahu dan mantan Menhan Yoav Gallant menuntut lebih dari USD 160.000 atas pekerjaan yang belum dibayar, sementara perusahaan lain, Intellect, menuntut lebih dari USD 487.000.

Perusahaan-perusahaan ini juga mendanai penerbangan ke Den Haag bagi para influencer untuk menentang demonstrasi pro-Palestina menjelang sidang pengadilan.

Sejak Oktober 2023, upaya Hasbara didukung oleh kementerian luar negeri dan kementerian diaspora Israel, yang mengalokasikan dana besar untuk menyebarkan propaganda dan membantah tuduhan kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, dan genosida.

Pada September lalu, pemerintah menambah anggaran USD 49 juta untuk Hasbara di kementerian luar negeri, di atas anggaran sebelumnya sebesar USD 170 juta.

Pada bulan yang sama, kementerian luar negeri mendirikan direktorat diplomasi publik baru untuk merekrut blogger dan influencer media sosial, karena upaya Hasbara sebelumnya dianggap kurang efektif.

Di Juni 2024, terungkap bahwa Menteri Urusan Diaspora Amichai Chikli memimpin kampanye Hasbara yang menargetkan kampus-kampus di AS dan berusaha mendefinisikan ulang antisemitisme dalam hukum Amerika Serikat.