BANTEN, NortonNews.com – Pemerintah Provinsi Banten bersama DPRD Banten menyepakati perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp9,75 triliun. Nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan APBD murni 2026 yang sebelumnya mencapai Rp10,27 triliun.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan perubahan anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian administratif, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi anggaran. Kebijakan tersebut ditujukan agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat sekaligus menjawab sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat.
Menurut Andra, penggunaan anggaran akan diarahkan untuk mendukung target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Program yang telah menjadi amanat masyarakat melalui DPRD menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran.
Dilansir dari detik.com – setelah mendapatkan persetujuan DPRD, rancangan APBD Perubahan 2026 tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menjalani proses evaluasi. Pemprov Banten menyatakan pelaksanaan anggaran nantinya akan mengutamakan program yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim juga berharap pemerintah daerah segera melakukan konsolidasi dengan Kemendagri setelah penetapan APBD Perubahan. Ia mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama masyarakat dapat mendukung penyelesaian program-program prioritas dalam tiga bulan ke depan.
Dari sisi pendapatan, total proyeksi APBD Perubahan 2026 Banten ditetapkan sebesar Rp9,75 triliun. Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp7,114 triliun, pendapatan transfer Rp2,597 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp8,457 miliar.
PAD Banten sendiri ditopang oleh sektor pajak daerah sebesar Rp6,479 triliun. Sementara itu, retribusi daerah diproyeksikan mencapai Rp361,212 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp46,8 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp226,76 miliar.
Dengan perubahan tersebut, Pemprov Banten akan memasuki tahap evaluasi di Kemendagri sebelum anggaran dapat dilaksanakan. Pemerintah daerah menargetkan penggunaan anggaran tetap berorientasi pada efisiensi sekaligus percepatan program pembangunan yang menjadi prioritas.
You must be logged in to post a comment Login