Andre Rosiade Minta Pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi Tetap Utamakan Hak Masyarakat

NortonNews – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menekankan bahwa pembangunan Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi harus memperhatikan dan melindungi hak masyarakat yang terdampak. Ia meminta agar berbagai persoalan, mulai dari pembebasan lahan, dampak lingkungan, akses ke sawah dan ladang, hingga fasilitas umum, ditangani secara terbuka.

Hal tersebut disampaikan Andre dalam kegiatan prasosialisasi dan dialog persiapan pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi bersama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kementerian Pekerjaan Umum. Pertemuan berlangsung di Aula Kantor Bupati Padang Pariaman, Parik Malintang, pada Senin (26/10/2026).

Andre menyebut pembangunan jalan tol sepanjang 40,8 kilometer dengan nilai anggaran sekitar Rp 29 triliun tersebut menjadi peluang besar untuk mendorong kemajuan Sumatera Barat. Meski demikian, ia mengingatkan agar perencanaan proyek dilakukan secara matang sehingga tidak menimbulkan persoalan berkepanjangan bagi warga di sekitar jalur pembangunan.

Dalam dialog yang dihadiri pemerintah daerah, jajaran teknis, wali nagari, ninik mamak, dan tokoh masyarakat itu, Andre mengajak seluruh pihak mencari jalan keluar melalui komunikasi bersama.

“Kita duduk bersama, kita carikan solusi. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan kalau kita mau membicarakannya bersama-sama,” ujar Andre.

Sejumlah warga menyampaikan kekhawatiran terkait kejelasan trase tol, besaran ganti rugi tanah, serta kondisi lahan pertanian yang tersisa setelah terkena proyek. Masyarakat juga mempertanyakan potensi gangguan terhadap saluran irigasi dan tanaman produktif di kawasan hutan.

Warga turut mengingatkan sejumlah persoalan dari pembangunan infrastruktur sebelumnya, seperti kerusakan kolam ikan, akses jalan pertanian yang belum dipulihkan, hingga jalur menuju lahan yang terganggu. Andre menilai berbagai masukan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Ia menegaskan pembangunan infrastruktur tidak semestinya hanya berorientasi pada penyelesaian konstruksi. Dampak proyek terhadap aktivitas dan kehidupan masyarakat di sekitarnya juga harus menjadi perhatian utama.

Dilansir dari detik.com – Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis turut menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan perlindungan kepentingan warga. Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai trase, tahapan pembangunan, wilayah terdampak, serta mekanisme penyelesaian jika tanah, bangunan, maupun aset mereka masuk dalam area proyek.

Pemkab Padang Pariaman akan memperkuat koordinasi dengan instansi terkait agar warga dapat menyampaikan pertanyaan, keberatan, dan aspirasi. Pemerintah daerah juga berharap pembangunan tol dapat membuka peluang kerja, mendorong usaha lokal, serta memberikan manfaat bagi UMKM.

Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro menjelaskan bahwa ruas tol yang melintasi Kabupaten Padang Pariaman memiliki panjang sekitar 10,2 kilometer dan membutuhkan lahan kurang lebih 99,06 hektare. Proyek tersebut direncanakan dilengkapi dua terowongan dengan total panjang sekitar 5,6 kilometer, sehingga memerlukan kajian teknis dan lingkungan yang cermat.

Koentjoro menerangkan bahwa desain trase mempertimbangkan aspek keselamatan berkendara. Kondisi geografis dan perbedaan ketinggian yang cukup besar membuat jalur tidak dapat dibuat lurus karena berpotensi menghasilkan tanjakan terlalu curam. Oleh sebab itu, trase dirancang lebih panjang dan berkelok untuk memenuhi ketentuan kemiringan jalan tol.

Terkait akses warga, kebutuhan jalur penghubung antarkampung serta akses menuju sawah dan ladang akan dikaji melalui survei teknis. Pembangunan jembatan penghubung maupun gorong-gorong akan dipertimbangkan sesuai kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, proses penggantian lahan dan tanaman akan dilakukan berdasarkan mekanisme penilaian serta aturan yang berlaku. Andre menegaskan bahwa pembebasan lahan harus dilaksanakan secara transparan dan tetap menjamin hak masyarakat.

Koentjoro menyampaikan bahwa penilaian tanah akan melibatkan penilai independen atau Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Adapun lahan dan tanaman yang berada di kawasan hutan akan ditangani dengan mempertimbangkan status penguasaan, dokumen perizinan, serta ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas Perkimtan Provinsi Sumatera Barat, Ahdiyarsyah, menyatakan kesiapan pihaknya untuk bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal proses pengadaan tanah. Koordinasi akan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, kecamatan, nagari, hingga kepala jorong.

Menurut Ahdiyarsyah, keterlibatan pemerintah di tingkat lokal diperlukan untuk mendukung komunikasi, pendataan, serta pemenuhan dokumen administrasi. Setelah dokumen Rencana Kegiatan Pengadaan Tanah (RKP2T) diterima dari Kementerian ATR/BPN dan proses verifikasi selesai, tahapan akan dilanjutkan menuju persiapan penetapan lokasi, sosialisasi, pendataan awal, serta uji publik.

Andre berharap dialog tersebut menjadi langkah nyata dalam menindaklanjuti aspirasi warga, bukan sekadar kegiatan seremonial. Ia meminta agar seluruh masukan masyarakat diperhatikan dalam proses konsultasi publik, penetapan lokasi, pendataan bidang tanah, hingga pelaksanaan pembangunan.

Menurut Andre, pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi merupakan kesempatan penting bagi Sumatera Barat untuk berkembang. Namun, manfaat pembangunan harus dirasakan masyarakat melalui prosedur yang jelas, keterbukaan informasi, serta penyelesaian persoalan secara bersama.

Ia berharap proyek tersebut dapat meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tanpa mengabaikan hak, keselamatan, serta kepentingan masyarakat yang terdampak.