Jakarta,NortonNews -Seorang pengamat ekonomi menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) tanpa melanggar ketentuan alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan dalam APBN.
Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menyampaikan bahwa secara aturan formal kebijakan tersebut tetap sesuai amanat konstitusi terkait anggaran pendidikan. Namun, menurutnya, program itu harus dirancang dengan skema fiskal yang tepat agar tidak mengganggu fungsi utama belanja pendidikan.
Ia menegaskan persoalan bukan terletak pada tujuan program, karena pemenuhan gizi jelas mendukung pembangunan manusia, melainkan pada bagaimana penempatannya dalam struktur anggaran agar tetap menopang kualitas pendidikan secara optimal.
Dilansir Dari Antara News — Yusuf menjelaskan bahwa kecukupan gizi berkaitan erat dengan kemampuan belajar siswa. Anak dengan asupan nutrisi yang baik cenderung memiliki konsentrasi dan kemampuan kognitif lebih optimal, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
Meski demikian, dalam kondisi fiskal yang terbatas, pengaturan prioritas dinilai krusial. Program gizi harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas belanja inti pendidikan, seperti penguatan kompetensi guru dan perbaikan sarana sekolah. Ia menekankan bahwa MBG sebaiknya menjadi bagian dari strategi pembangunan SDM yang terintegrasi dan bersifat melengkapi, bukan menggantikan anggaran pendidikan.
Yusuf juga mencontohkan praktik di berbagai negara, di mana program makan sekolah yang sukses umumnya didukung pembiayaan lintas sektor dan koordinasi antarkementerian. Skema tersebut memungkinkan program berjalan berkelanjutan sekaligus menjaga efektivitas anggaran pendidikan.
Lebih lanjut, integrasi program gizi dengan sektor pertanian domestik dinilai dapat menimbulkan efek pengganda ekonomi melalui peningkatan permintaan produk pangan lokal. Dengan perencanaan pembiayaan yang matang dan berorientasi jangka panjang, MBG dapat menjadi investasi strategis dalam peningkatan kualitas modal manusia.
Sementara itu, pemerintah menegaskan bahwa anggaran pendidikan tahun 2026 yang telah disepakati bersama DPR dan Badan Anggaran tidak dikurangi akibat program MBG. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memastikan berbagai program pendidikan strategis, seperti Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar, tetap berjalan. Pemerintah juga melakukan renovasi sekitar 16.000 sekolah pada 2025 dengan anggaran Rp17 triliun, serta menaikkan insentif guru menjadi Rp400.000 dan tunjangan guru non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta sebagai bagian dari penguatan sektor pendidikan.
You must be logged in to post a comment Login