JAKARTA, NortonNews.com – Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) menyampaikan keluhan mengenai penerapan kebijakan pemangkasan potongan komisi aplikator dari sebelumnya sekitar 20 persen menjadi maksimal 8 persen. Kebijakan yang pada awalnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pengemudi tersebut justru dinilai menimbulkan persoalan baru di lapangan. Para pengemudi mengaku mengalami penurunan jumlah pesanan setelah sejumlah program promosi dan fasilitas dari perusahaan aplikasi ikut berkurang.
Keluhan tersebut disampaikan oleh perwakilan Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) dalam audiensi bersama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Pertemuan itu dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan membahas sejumlah persoalan yang dihadapi para pengemudi transportasi berbasis aplikasi.
Dalam kesempatan tersebut, Koordinator FDTOI Yos Shanto menyampaikan bahwa perubahan besaran potongan komisi memberikan dampak terhadap program yang sebelumnya disediakan oleh perusahaan aplikator. Menurutnya, ketika potongan masih berada di angka sekitar 20 persen, terdapat sejumlah manfaat yang dapat dirasakan pengemudi melalui berbagai fasilitas pendukung.
Yos menjelaskan bahwa manfaat tersebut antara lain berupa program promosi untuk menarik pelanggan serta dukungan ketika pengemudi menghadapi pesanan fiktif. Program-program itu dianggap membantu aktivitas pengemudi karena dapat mendukung jumlah transaksi sekaligus memberikan perlindungan ketika menghadapi persoalan dalam menerima pesanan.
Namun, setelah kebijakan pemangkasan potongan diterapkan, sejumlah program tersebut disebut mengalami pengurangan. Kondisi itu kemudian dirasakan oleh pengemudi melalui menurunnya jumlah pesanan yang masuk.
“Orderan menjadi lebih sepi karena promonya hilang, Pak,” ujar Yos ketika menyampaikan keluhannya di hadapan pimpinan DPR.
Pengurangan Potongan Dinilai Belum Memberikan Dampak Maksimal
Di lansir dari detikNews – Yos menyampaikan bahwa penurunan potongan komisi dari sekitar 20 persen menjadi maksimal 8 persen tidak serta-merta membuat kondisi pekerjaan pengemudi menjadi lebih baik. Menurutnya, kebijakan tersebut memang terlihat menguntungkan apabila hanya dilihat dari berkurangnya bagian pendapatan yang dipotong oleh perusahaan aplikasi.
Akan tetapi, para pengemudi menilai ada faktor lain yang perlu diperhitungkan, terutama berkaitan dengan program pendukung yang disediakan oleh aplikator. Ketika fasilitas promosi berkurang, kesempatan untuk memperoleh pesanan dari pelanggan juga dinilai ikut terdampak.
Bagi pengemudi ojol, jumlah pesanan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan pendapatan harian. Mereka mengandalkan transaksi yang masuk melalui aplikasi untuk memperoleh penghasilan. Karena itu, perubahan kebijakan yang berpengaruh terhadap program promosi maupun fasilitas pendukung dapat dirasakan langsung dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari.
Yos menilai penerapan kebijakan potongan 8 persen perlu kembali diperhatikan berdasarkan kondisi nyata yang dialami para pengemudi. Ia meminta agar pemerintah dan pihak terkait tidak hanya melihat kebijakan tersebut dari besaran komisi yang dibayarkan, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap keseluruhan ekosistem transportasi online.
Menurut FDTOI, kebijakan yang terlihat menguntungkan dari sisi angka belum tentu memberikan hasil yang sama ketika diterapkan dalam kegiatan operasional. Pengemudi yang setiap hari menggunakan aplikasi untuk mencari penumpang maupun menerima pesanan barang dan makanan menjadi pihak yang merasakan langsung perubahan tersebut.
Atas dasar itu, Yos berharap DPR dapat menampung aspirasi para pengemudi dan mendorong adanya evaluasi terhadap penerapan kebijakan potongan komisi. Ia menilai evaluasi diperlukan agar aturan yang berlaku benar-benar dapat memberikan manfaat bagi pengemudi tanpa mengabaikan keberlangsungan layanan transportasi berbasis aplikasi.
Kebijakan Potongan Maksimal 8 Persen Berlaku Sejak Juli 2026
Kebijakan mengenai pembatasan potongan komisi aplikator maksimal 8 persen telah diberlakukan sejak 1 Juli 2026. Sebelumnya, potongan yang dikenakan kepada pengemudi berada di kisaran 20 persen. Aturan tersebut menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap ekosistem ojek online.
Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Ojol, yang kemudian menjadi salah satu dasar pengaturan mengenai hubungan antara pengemudi dan perusahaan penyedia layanan aplikasi. Ketentuan terkait penarifan juga berkaitan dengan pengaturan dari Kementerian Perhubungan.
Kehadiran kebijakan tersebut pada dasarnya menjadi perhatian karena pengemudi ojol selama ini menghadapi berbagai persoalan dalam menjalankan pekerjaan. Besaran potongan aplikasi, transparansi pendapatan, perlindungan terhadap pengemudi, serta keberadaan fasilitas pendukung menjadi sejumlah hal yang sering dibicarakan dalam hubungan antara pengemudi dan perusahaan aplikator.
Pembatasan potongan komisi diharapkan dapat memberikan ruang pendapatan yang lebih besar bagi pengemudi. Dengan berkurangnya bagian yang dipotong perusahaan, pengemudi diharapkan memperoleh bagian lebih besar dari setiap transaksi yang diselesaikan.
Namun, keluhan yang disampaikan FDTOI menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan juga perlu memperhatikan aspek lain. Pengurangan potongan tidak dapat dilihat secara terpisah dari perubahan program layanan yang selama ini membantu pengemudi mendapatkan pesanan.
Program promosi, misalnya, memiliki peran dalam menarik minat pelanggan menggunakan layanan transportasi online. Ketika pelanggan mendapatkan penawaran tertentu, kemungkinan mereka menggunakan aplikasi untuk memesan perjalanan, makanan, atau barang dapat meningkat. Apabila program tersebut berkurang, pengemudi berpotensi menghadapi perubahan jumlah transaksi.
Meski demikian, keluhan mengenai penurunan pesanan tersebut merupakan pengalaman yang disampaikan perwakilan pengemudi dalam audiensi. Besaran dampak secara keseluruhan masih memerlukan data dan evaluasi lebih lanjut dari pihak terkait, termasuk pemerintah dan perusahaan aplikator.
Dasco Hubungi Menkomdigi untuk Menindaklanjuti Aspirasi Pengemudi
Menanggapi keluhan yang disampaikan FDTOI, Sufmi Dasco Ahmad mengambil langkah dengan menghubungi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid melalui sambungan telepon ketika audiensi berlangsung.
Dalam komunikasi tersebut, Dasco menyampaikan bahwa pengaturan tarif makanan dan barang dalam layanan berbasis aplikasi berada dalam pembahasan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Ia kemudian meminta agar perwakilan pengemudi diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan berkoordinasi dengan kementerian mengenai pengaturan ke depan.
Langkah tersebut dilakukan agar aspirasi yang disampaikan para pengemudi tidak berhenti hanya pada pertemuan dengan pimpinan DPR. Dasco berharap terdapat ruang komunikasi antara organisasi pengemudi dan kementerian yang berkaitan dengan pengaturan layanan digital tersebut.
Menanggapi permintaan Dasco, Meutya menyatakan kesediaan untuk menerima masukan dari perwakilan pengemudi. Kesempatan berdiskusi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memahami persoalan yang muncul dari sisi pekerja lapangan.
Keterlibatan Komdigi menjadi salah satu bagian penting dalam pembahasan karena layanan transportasi online tidak hanya berkaitan dengan aktivitas pengemudi, tetapi juga melibatkan perusahaan penyedia platform digital, konsumen, serta pengaturan layanan yang berjalan melalui aplikasi.
Melalui komunikasi tersebut, para pengemudi diharapkan dapat menyampaikan pengalaman dan persoalan yang mereka hadapi secara langsung kepada kementerian. Dengan begitu, pembahasan mengenai pengaturan tarif makanan dan barang maupun persoalan lain dalam ekosistem transportasi online dapat mempertimbangkan kondisi seluruh pihak yang terlibat.
Pengemudi Berharap Ada Evaluasi Kebijakan
Aspirasi yang disampaikan FDTOI memperlihatkan bahwa persoalan kesejahteraan pengemudi ojol tidak hanya berkaitan dengan besaran potongan komisi. Keberadaan pesanan, program promosi, fasilitas perlindungan, dan hubungan kerja sama dengan perusahaan aplikator juga menjadi bagian yang memengaruhi kondisi penghasilan mereka.
Bagi pengemudi, kebijakan yang baik perlu memberikan kepastian mengenai hak dan pendapatan sekaligus menjaga keberlangsungan layanan. Apabila salah satu unsur dalam ekosistem tersebut berubah, dampaknya dapat dirasakan oleh pihak lain, termasuk pengemudi yang bergantung pada jumlah transaksi harian.
Karena itu, evaluasi terhadap penerapan aturan maksimal potongan 8 persen perlu dilakukan dengan memperhatikan kondisi di lapangan. Pemerintah dapat menampung masukan dari organisasi pengemudi, perusahaan aplikator, serta pihak lain yang berkaitan dengan layanan transportasi online. Data mengenai perubahan jumlah pesanan, program promosi, dan pendapatan pengemudi juga dapat menjadi bahan untuk melihat dampak kebijakan secara lebih menyeluruh.
Selain itu, komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan pengemudi dibutuhkan agar persoalan yang muncul dapat dibahas secara langsung. Pengemudi sebagai pihak yang menjalankan layanan setiap hari memiliki pengalaman yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan maupun evaluasi kebijakan.
Audiensi FDTOI bersama pimpinan DPR menjadi salah satu upaya untuk membawa persoalan tersebut ke tingkat pembahasan pemerintah. Para pengemudi berharap keluhan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti melalui komunikasi dengan kementerian terkait dan menghasilkan pengaturan yang lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Hingga audiensi berlangsung pada Kamis (19/11/2026), belum terdapat keputusan baru mengenai perubahan kebijakan potongan komisi 8 persen. Pertemuan tersebut menjadi ruang penyampaian aspirasi dan koordinasi awal antara perwakilan pengemudi, pimpinan DPR, serta Kementerian Komunikasi dan Digital.
Dengan adanya pembahasan lanjutan, diharapkan pemerintah dapat menemukan keseimbangan antara perlindungan pendapatan pengemudi, keberlangsungan program aplikator, dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan. Evaluasi yang mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan menjadi penting agar kebijakan transportasi online tidak hanya terlihat baik dalam aturan, tetapi juga memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang menjalankannya.
You must be logged in to post a comment Login