Adik Kepala BNPB Terseret Kasus OTT KPK, 5 Tersangka Ditahan dan Rp1,4 Miliar Disita

Jakarta ,NortonNews –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penetapan tersebut merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka adalah adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.

Adik Suharyanto itu diketahui bernama Bima Setyawan, yang bekerja sebagai tenaga ahli di BNPB. Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan kabar mengenai status tersangka Bima.

“Ya, terinformasi seperti itu,” kata Setyo saat ditemui wartawan di Prambanan, Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).

Setyo menjelaskan bahwa penetapan tersangka didasarkan pada hasil ekspose perkara. Ia menegaskan, proses hukum tidak mempertimbangkan latar belakang maupun hubungan keluarga seseorang dengan pejabat tertentu.

Menurutnya, KPK menitikberatkan penanganan perkara pada dugaan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak terkait, bukan pada identitas ataupun hubungan mereka dengan orang yang memiliki jabatan.

“Kita tidak melihatnya siapa dia. Ini kan yang dimintai pertanggungjawaban adalah subjek yang melakukan atau diduga melakukan perbuatan melawan hukum,” jelas Setyo.

Lima Tersangka Ditahan di Rutan KPK

OTT tersebut dilakukan KPK di kantor BNPB dalam rangka penyelidikan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dana siap pakai (DSP) untuk penanganan bencana.

Dari hasil operasi tersebut, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Kelimanya kemudian menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Gedung Merah Putih KPK yang berlokasi di Kuningan, Jakarta Selatan.

Namun, hingga saat ini KPK belum menguraikan secara lengkap kronologi perkara maupun dugaan keterlibatan setiap tersangka dalam kasus tersebut.

KPK sejauh ini baru menyampaikan bahwa perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pemanfaatan dana siap pakai yang diperuntukkan bagi kebutuhan penanganan bencana.

Dalam pelaksanaan OTT, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia berupa emas. Nilai uang yang berhasil diamankan dalam operasi tersebut mencapai Rp1,4 miliar.

BNPB Tegaskan Sikap Kooperatif

BNPB menyatakan menghormati proses hukum yang tengah berlangsung di KPK menyusul operasi tangkap tangan tersebut. BNPB juga mengingatkan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perkara.

Juru bicara BNPB, Berton Panjaitan, menyampaikan bahwa lembaganya siap bekerja sama dengan penyidik untuk mendukung pengungkapan kasus tersebut.

“BNPB menghormati sepenuhnya proses dan prosedur hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. BNPB menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” ujar Berton kepada wartawan, Selasa (13/10/2026).

Ia menambahkan, BNPB bersedia menyediakan data serta memberikan akses informasi yang diperlukan oleh penyidik sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berton juga menegaskan bahwa BNPB tidak akan mencampuri proses hukum yang sedang ditangani aparat penegak hukum.

“BNPB berkomitmen kooperatif dan akan memberikan dukungan data serta akses informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BNPB tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apa pun terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan APH,” ungkapnya.

Sampai saat ini, KPK belum menyampaikan penjelasan terperinci mengenai dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut. Publik masih menantikan informasi lebih lanjut terkait peran setiap tersangka serta dugaan penyimpangan penggunaan dana siap pakai yang dialokasikan untuk penanganan kebencanaan.