Pramono Anung dan Rano Karno Diangkat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang Terpilih

Jakarta, Norton News – Dikutip dari Kompas.com, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta telah resmi mengumumkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk masa jabatan 2024–2029.

Pengumuman ini dilakukan dalam sebuah Rapat Pleno Terbuka untuk mengangkat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Jakarta 2024, yang diadakan di Ballroom Hotel Pullman, Jakarta Barat, pada Kamis (9/1/2025). 

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Pramono Anung dan Rano Karno, beserta pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta urutan nomor 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Namun, calon gubernur Jakarta dengan nomor urut 1, Ridwan Kamil tidak hadir dan hanya diwakili oleh calon wakilnya, Suswono. Ketua KPUD Jakarta, Wahyu Dinata, membacakan hasil rekapitulasi suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Baca Juga: Sri Mulyani Mengeluarkan Aturan Diskon PPnBM untuk Mobil Listrik Sebesar 100%

Pasangan Pramono Anung-Rano Karno berhasil meraih kemenangan dengan total suara sebanyak 50,07 persen atau 2.183.239 suara. Sementara itu, pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, mendapatkan 39,40 persen atau 1.718.160 suara. Pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, berhasil meraih 10,53 persen atau 459.230 suara.

Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan Nomor Urut 3 (tiga), yaitu Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M. dan H. Rano Karno, S.IP. (Si Doel), yang memperoleh suara sebanyak 2.183.239 atau 50,07 persen dari keseluruhan suara yang sah, sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Terpilih untuk Provinsi Daerah Khusus Jakarta pada Periode 2025-2030 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024,” ungkap Wahyu pada hari Kamis. 

Setelah hasil dibacakan, Surat Keputusan (SK) pengesahan ditandatangani oleh Ketua dan Komisioner KPUD Jakarta. Selanjutnya, KPUD Jakarta menyerahkan salinan dari SK pengesahan kepada KPU RI, Ketua DPRD Jakarta, dan Bawaslu Provinsi Jakarta.